infoPKU

Saat ini Kota Pekanbaru sudah mulai masuki musim hujan, sehingga kualitas udara semakin membaik dan sudah berada pada level bagus.

Kondisi musim hujan di Pekanbaru tersebut sejalan dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru juga sudah memastikan bahwa hujan yang melanda Kota Pekanbaru telah terjadi sejak beberapa hari yang lalu.

Antisipasi Hujan

Karena saat ini Kota Pekanbaru sudah masuki musim hujan, maka BPBD Pekanbaru mulai melakukan pantauan wilayah yang rawan banjir.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekanbaru Zarman Candra menjelaskan bahwa ketika musim hujan di Pekanbaru, memang ada sebagian wilayah yang rawan terjadinya banjir.

Tidak hanya banjir, bahkan ia menyebutkan ada pula beberapa daerah rawan longsor yang mengancam permukiman warga.

Sehingga, masyarakat yang berada di wilayah rawan longsor diminta untuk tetap waspada terjadinya angin kencang maupun angin puting beliung.

“Masyarakat diminta untuk tetap waspada,” sebutnya, Senin (23/10/2023).

Waspada Pohon Tumbang

Walaupun curah hujan hingga saat ini masih fluktuatif, potensi angin kencang telah terlihat sejak akhir pekan lalu. Yang mana ada dua pohon tumbang yang diakibatkan oleh hujan deras dan angin kencang di Jalan Jenderal Sudirman.

Satu pohon tumbang di depan Taman Makam Pahlawan Kusuma Dharma Pekanbaru, sementara pohon lainnya tumbang di dekat Pasar Buah Pekanbaru.

Terkait pohon tumbang tersebut, BPBD Kota Pekanbaru telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) guna memotong cabang atau ranting pohon-pohon tua. Hal ini menjadikan pohon tersebut lebih aman terhadap angin kencang.

Selain itu pihaknya juga mengimbau penduduk yang berada di daerah rawan banjir agar tetap siap serta mengamankan barang berharganya agar tidak terdampak banjir.

Karhutla di Pekanbaru

Selanjutnya, Kepala BPBD Pekanbaru tersebut menyebutkan jika saat ini kasus kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru tergolong terkendali.

Pihaknya juga melibatkan camat dan berkoordinasi dengan camat setempat untuk mendeteksi dini kebakaran lahan.

Untuk diketahui bahwa saat ini Kota Pekanbaru sudah tidak ada lagi titik api, alias titik api nol di Pekanbaru.

Perbaikan sejumlah jalan yang mengalami kerusakan di Kota Pekanbaru akan segera diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas PUPR Provinsi Riau.

Demikian yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto, Selasa (24/10/2023).

Jalan Yang Diambil Alih

Dikatakannya bahwa ada sejumlah ruas jalan yang diambil alih Pemprov Riau, di antaranya adalah Jalan Imam Bonjol, Jalan Juanda, dan Jalan M. Yamin.

Lebih lanjut Hariyanto menugaskan Dinas PUPR Provinsi Riau untuk mengurus kewenangan ruas jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Hal tersebut karena ia melihat jalan tersebut kondisinya berlobang-lobang, sehingga dirasa perlu untuk memasukkan kewenangannya di Provinsi.

“Kita ingin mengurus ruas jalan di Kota Pekanbaru, akan tetapi tidak bisa kita kerjakan karena tidak masuk dalam kewenangan kita. Sekarang kita masukkan, biar dapat perbaikan jalan di Pekanbaru bisa kita kerjakan,” ucapnya saat rapat bersama Dinas PUPR di Kantor Gubernur Riau.

Buat Surat Izin

Adapun ia menjelaskan bahwa pihaknya akan membuat surat guna meminta izin tersebut, agar kewenangannya ada pada Pemprov Riau. Pihaknya ingin pembangunannya dikerjakan dengan berani, bekerja keras, bergerak cepat, serta bertindak tepat.

“Itu motonya,” imbuhnya.

Awasi Galian PDAM

Selain itu, terkait sejumlah ruas jalan di Kota Pekanbaru yang sedang dalam proses pengerjaan galian perpipaan (Perusahaan Daerah Air Minum) PDAM juga disinggung dalam rapat tersebut.

Sekdaprov Riau ini juga meminta Pihak Dinas PUPR Riau agar aktif melakukan pengecekan ke lokasi-lokasi galian tersebut. Yang mana bertujuan untuk memastikan tanggung jawab dari pihak PDAM dalam mengembalikan kondisi jalan untuk kembali seperti semula.

Proses Alih Kewenangan

Sementara itu, sejumlah ruas jalan yang saat ini sedang diurus kewenangannya ke provinsi. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PKK Provinsi Riau, Zulfahmi.

Ia mengatakan, jalan tersebut adalah Jalan Parit Indah dan Jalan Jenderal Sudirman. Dimana Jalan parit indah tersebut dimulai dari simpang Jalan Jenderal Sudirman hingga ke Lintas Timur.

“Lalu untuk Jalan Jenderal Sudirman, mulai dari VIP Lancang Kuning sampai ke Siak IV,” tutup Zulfahmi.

Jalan-jalan di dalam Kota Pekanbaru belum terlepas dari pengerjaan proyek galian. Kali ini jalan-jalan kembali digali untuk proyek PDAM.#infoPKU #jalanPKU pic.twitter.com/KUJZ14TfMv

— Info Pekanbaru (@infoPKU) September 21, 2023

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa Flyover Simpang SKA, Selasa (24/10/2023). Hal ini buntut adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan proyek flyover tersebut.

Selain Jembatan Siak IV diresmikan pada 14 Februari 2019 yang lalu, flyover Simpang SKA dan flyover Simpang Pasar Pagi Arengka juga diresmikan. Berikut profil kedua flyover tersebut.#infoPKU #Pekanbaru #flyoverPKU pic.twitter.com/4JDV8pqajp

— Info Pekanbaru (@infoPKU) February 14, 2022

Turun Langsung

Adapun tim dari KPK turun langsung melakukan pemeriksaan fisik pada bangunan flyover simpang SKA tersebut. Hal tersebut usai KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Pemeriksaan dilakukan oleh sejumlah petugas, baik di bagian atas maupun di bagian bawah flyover. Di antaranya dengan mengukur beberapa bagian, lalu juga dilakukan pengeboran baik di bagian lantai jembatan serta bagian tiang jembatan layang tersebut.

Pihak kepolisian pun turut mengawal aksi KPK dalam melakukan periksa Flyover Simpang SKA tersebut.

Sebagai informasi, tim dari KPK tersebut telah tiba di Pekanbaru sejak Jumat (20/10/2023) lalu. Mereka diperkirakan berada di Pekanbaru selama sepakan dan akan kembali ke Jakarta pada Jumat (27/10/2023).

Dirikan Tenda

Bukan hanya tim penyidik saja yang turun, sejumlah tim ahli juga mengecek kondisi fisik flyover tersebut dengan membawa banyak peralatan guna menguji fisik jembatan layang tersebut.

Tidak sampai di situ saja, tim KPK bahkan sampai mendirikan tenda di bawah terowongan jembatan flyover untuk meletakkan peralatannya.

Periksa Sejumlah Pejabat dan Mantan Pejabat

KPK sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat maupun mantan pejabat di lingkungan Pemprov Riau, bahkan juga pihak kontraktor. Deretan pejabat yang diperiksa di antaranya adalah sebagai berikut:

• Mantan Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Yunan Haris. Saat ini ia menjabat sebagai kepala UPT Wilayah IV yang baru, meliputi Indragiri Hulu (Inhu) dan Indragiri Hilir (Inhil).
• Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Riau, Rahmad Ramadiyanto.
• Mantan Kepala Dinas PUPR Riau Dadang Eko Purwanto.

Warga Pekanbaru saat ini semakin mudah untuk mendapatkan pengobatan gratis, pasalnya dengan Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) sudah bisa berobat tanpa dipungut biaya.

Program JKPB tersebut merupakan bagian dari Universal Health Coverage (UHC) di Pekanbaru yang tentunya sudah bisa dimanfaatkan oleh warga. Menariknya, dengan program JKPB itu, masyarakat tudak hanya bisa untuk berobat ringan, akan tetapi juga yang berat.

”Sudah bisa dimanfaatkan untuk berobat,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Zaini Rizaldy Saragih, Jumat (20/10/2023).

Sudah 4 Ribu Warga yang Terdata

Pasca diluncurkan oleh Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun pada Juli lalu, sudah banyak masyarakat yang terdaftar program JKPB tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan, hingga saat inj sudah 4 ribu lebih warga yang terdaftar di JKPB itu dan sekaligus memanfaatkan programnya. Proses pendaftaran JKPB itu berdasarkan regulasi BPJS Kesehatan. Di mana jika ada salah seorang anggota keluarga satu KK yang sakit, maka seluruhnya terdaftar.

“Sehingga sudah 4 ribu orang yang telah terdata,” sebut Zaini.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru tersebut mengakui dari mulai awal program ini diluncurkan, hingga saat ini berjalan dengan baik.

Berobat Gratis Pakai KTP

Untuk diketahui, program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini adalah program yang baru diluncurkan Pemko Pekanbaru 28 Juli 2023 lalu.

Program ini mempermudah masyarakat Kota Pekanbaru untuk berobat. Sebab hanya dengan menunjukkan KTP Pekanbaru saja sudah bisa berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Program tersebut merupakan salah satu upaya Pemko Pekanbaru untuk memastikan seluruh warga Pekanbaru bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah dan gratis.

Pemerintah Kota Pekanbaru bersama BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru meluncurkan Progam Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah, di Rumah Sakit Daerah Madani, Jalan Garuda Sakti, Kecamatan Bina Widya, Jumat (28/7/2023).#infoPKU #JaminanKesehatanPekanbaruBertuah pic.twitter.com/Z5k81D6uq0

— Info Pekanbaru (@infoPKU) July 30, 2023

Ada kabar baik bagi seluruh tenaga harian lepas (THL) atau honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Pasalnya penataan honorer diperpanjang hingga akhir Desember 2024.

Oleh sebab itu, sampai saat ini Pemko Pekanbaru masih belum mengeluarkan kebijakan memberhentikan tenaga honorer di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Ikuti Pusat

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru, Fabillah Sandy Syaharuddin menjelaskan jika aturan terkait honorer Pemko Pekanbaru sejalan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sehingga langkah yang diterapkan oleh Pemko Pekanbaru terkait THL ini adalah mengikuti kebijakan penataan dari pusat.

“Terkait THL ini, Pemko sejalan dengan pemerintah pusat,” ujar Kepala BKPSDM Pekanbaru yang akrab disapa Obet, Jumat (20/10/23).

Menunggu Juknis

Kemudian Obet menambahkan, untuk penasaran THL atau tenaga honorer Pemko Pekanbaru ini, saat ini tengah menunggu petunjuk teknis pusat.

Namun bisa dipastikan jika sampai akhir Desember 2024 nanti, THL atau tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru tetap bekerja. Meski demikian, Pemko Pekanbaru tidak bisa menambah jumlah THL dari penataan awal.

UU ASN Telah Diresmikan

Sebagai informasi, Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah resmi disahkan melalui Sidang Paripurna DPR pada 3 Oktober 2023. Dimana UU ASN ini memberikan kejelasan terkait dengan tenaga non ASN alias honorer.

Adapun salah satu isu krusial dalam undang-undang ini adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga honorer yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang.

Demikian yang diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.

“Seperti yang diketahui, mayoritas honorer ini berada di instansi pemerintah daerah,” ujarnya.

Ada 707 Formasi PPPK

Sebanyak 2.362 orang telah mendaftar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemko Pekanbaru. Sementara itu jumlah formasi PPPK di Pemko Pekanbaru hanya 707 formasi saja.

Dari jumlah pelamar tersebut, pelamar untuk PPPK Teknis mencapai 1.510 orang. Sedangkan PPPK Guru diikuti oleh 567 orang, dan PPPK Kesehatan sebanyak 285 orang.

Diduga akibat konsleting listrik, bangunan SD Negeri 083 Pekanbaru terbakar pada Selasa (17/10/2023) sekitar pukul 23.25 WIB lalu.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Pekanbaru diturunkan langsung untuk memadamkan api. Namun bangunan SD tersebut habis dilalap si jago merah.

Setidaknya ada 8 ruang kelas yang terbakar dalam kejadian itu. Namun Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru meminta pihak Kepolisian terus menyelidiki penyebab sebenarnya dari kejadian itu.

Telah terjadi kebakaran di SDN 83 Pekanbaru Jalan Pontianak, Selasa (17/10/2023) malam. Belum diketahui penyebab kebakarannya. #infoPKU #kebakaranpekanbaru pic.twitter.com/dr3kuicu5w

— Info Pekanbaru (@infoPKU) October 17, 2023

Siswa Pindah ke Sekolah Lain

Pasca SD yang terletak di Jalan Pontianak tersebut terbakar, siswa yang ada di sekolah tersebut sempat diliburkan.

Namun para siswa kini dipindahkan ke sekolah yang berada di sekitar sekolah itu oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru. Kepala Disdik Pekanbaru, Abdul Jamal mengatakan bahwa akan menumpangkan murid SD Negeri 083 ke tiga sekolah terdekat.

Hal tersebut sebagai upaya agar para siswa masih tetap bisa untuk mengikuti proses belajar mengajar sembari adanya pembangunan pasca SD 083 Pekanbaru terbakar. Sehingga sekitar 500 orang siswa SD 083 Pekanbaru akan ditumpangkan ke SD 29 dan 67 yang ada dekat area sana.

Sementara ini para siswa pasca SDN 083 terbakar akan mengikuti belajar mengajar dari siang hingga sore di sekolah yang mereka tumpangi.

Aktivitas belajar mengajar di SDN 83 Pekanbaru terpaksa diliburkan untuk sementara, Rabu (18/10/2023).#infoPKU #sdn83pekanbaru pic.twitter.com/XQHtl8kOlI

— Info Pekanbaru (@infoPKU) October 18, 2023

Akan Dibangun Pakai BTT

Pemko Pekanbaru melakukan langkah cepat untuk menangani SD 083 Pekanbaru yang terbakar itu karena menyangkut pendidikan. Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun meminta agar bangunan SD 083 Pekanbaru terbakar itu harus segera difungsikan karena dinilai penting.

Oleh karena itu, Pemko Pekanbaru akan mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kembali membangun SD negeri 083 Pekanbaru terbakar itu.

“Dinas terkait sudah diminta menghitung anggarannya,” ucapnya, Kamis (19/10/23).

Sempat menjadi polemik karena Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Pekanbaru sempat mau ditutup dan dialih fungsi menjadi pasar pada akhir tahun 2021 lalu.

Tidak Jadi Ditutup

Akan tetapi saat ini dipastikan SD negeri yang terletak di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru itu tidak jadi ditutup. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, Abdul Jamal yang memastikan SDN1 Pekanbaru tidak jadi ditutup.

Tidak hanya itu, bahkan ia menegaskan isu mengenai sekolah tersebut dijadikan pasar yang sempat beredar di masyarakat dipastikan tidak benar.

Adapun sebelumnya, SD negeri tersebut menjadi bagian dari perluasan kawasan pasar oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Saat itu Disdik Kota Pekanbaru menyebut bahwa satu aspek alih fungsi sekolah tersebut disebabkan posisinya yang tidak nyaman untuk proses pendidikan. Dimana terdapat dua pasar di sekitar kawasan sekolah tersebut, yaitu Pasar Higienis dan Pasar Kodim.

Wacana tersebut ditolak oleh berbagai elemen masyarakat. Yang mana penolakan itu disertai dengan aksi protes di depan gerbang SDN 1 Pekanbaru pada 27 Desember 2021 lalu.

Beberapa Sekolah Akan Dimerger

Abdul Jamal melanjutkan, SDN 74 yang berada di Jalan Hang Tuah Pekanbaru hanya menerima murid sebanyak lima orang saja. Sehingga lima murid yang mendaftar di sekolah tersebut akhirnya dipindahkan ke SDN lain yang masih berada di satu lingkungan.

“Disdik Pekanbaru akan lebih banyak memerger SD Negeri,” ujar Abdul Jamal, Minggu (15/10/2023).

Kemudian di kawasan Jalan Ahmad Yani Pekanbaru tersebut awalnya terdapat 5 SD negeri. Namun saat ini sekolah itu sudah dipadatkan menjadi dua SD negeri.

“Tidak benar (akan dijadikan pasar, red), kami sangat membutuhkan dua SD ini,” ucap Jamal.

Sekolah Tertua di Pekanbaru

Sebagai informasi, SD yang lokasinya dekat dengan Pasar Senapelan (Kodim) ini kabarnya telah berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka, pada tahun 1910.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek, SK Pendirian Sekolah tersebut pada tanggal 1 Oktober 1976.

Untuk mengantisipasi isu beras berbahan sintetis yang ditemukan warga Campago Ipuh, Bukittinggi, Sumatera Barat, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru.

Pemko Pekanbaru Lakukan Pengawasan

Adapun bentuk koordinasi Pemko Pekanbaru bersama BPOM Pekanbaru tersebut di antaranya adalah dengan melakukan pengawasan di lapangan.

Tentunya isu temuan beras berbahan sintetis ini mengejutkan semua pihak, termasuk bagi warga Pekanbaru dan sekitarnya. Oleh karenanya Pemko dengan sigap melakukan pengawasan terkait adanya informasi yang meresahkan tersebut.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut mengatakan bahwa tidak hanya beras yang akan diawasi oleh Pemko Pekanbaru. Akan tetapi bahan pokok lainnya juga akan dilakukan pengawasan yang ketat.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, upaya tersebut untuk menjamin harga pokok stabil, dan juga bahan pokok tersebut terjamin kesehatannya untuk masyarakat.

“Sedang dilakukan pengawasan (beras diduga berbahan sintetis),” ujarnya, Kamis (12/10/2023).

Masyarakat Diimbau Tidak Panik

Meskipun adanya informasi terkait temuan beras berbahan sintetis, Ingot meminta masyarakat diminta untuk tidak panik. Kemudian, ia juga mengimbau untuk membeli beras di toko atau tempat terpercaya.

Selain itu ia juga meminta kepada masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli beras yang akan dikonsumsi. Terlebih lagi saat ini harga sejumlah beras mengalami kenaikan ketimbang biasanya. Bahkan disinyalir ada oknum yang mengambil keuntungan di tengah kondisi saat ini.

“Pemerintah sudah memberikan alternatif pilihan beras, seperti SPHP dari Bulog yang bisa untuk dikonsumsi. Kualitasnya cukup baik, tapi harga masih terjangkau,” pungkasnya.

Belum Ditemukan di Pekanbaru

Kabar baiknya, hingga saat ini belum ditemukan aduan maupun penemuan beras berbahan plastik di Kota Pekanbaru. Demikian yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Tertib Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Pekanbaru Riznaldi Ananta Pratama, Selasa (17/10/2023).

Demi memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Pekanbaru, pihaknya selalu berkooordinasi dengan BPOM. Seperti melakukan pengawasan ke toko-toko, menghubungi pihak terkait untuk melakukan pengujian, kemudian pihaknya juga telah berkoordinasi dengan distributor beras.

Riznaldi berharap masyarakat tidak perlu khawatir. Bahkan ia menjamin masyarakat untuk bisa mendapatkan bahan-bahan pokok yang layak. Karena ia tidak ingin beras tersebut beredar di pasaran dan dapat merugikan warga Kota Pekanbaru.

“Kami akan mengawasi setiap pasokan beras yang masuk dari daerah penghasil,” tutupnya.