infoPKU

Encik dan Puan, Presiden Joko Widodo melarang menjual pakaian bekas impor di Indonesia, namun pelanggaran ini belum ditindak di Pekanbaru.

Belum Memiliki Rencana Untuk Menindak Penjual

Rencana untuk menerapkan larangan tersebut di Pekanbaru tentunya ada. Namun, untuk memulainya para pedagang pakaian bekas impor ini hanya mendapat peringatan lewat sosialisasi terlebih dahulu.

Saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru masih belum memiliki rencana untuk menindak penjual pakaian bekas.

“Kalau menindak mungkin belum kita lakukan, kita segera menyampaikan kebijakan ini kepada para pedagang pakaian bekas lewat sosialisasi,” ujar Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution.

Akan ada Sosialisasi

Ia mengatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru akan melakukan sosialisasi dan menindaklanjuti arahan dari Presiden RI.

Disperindag Kota Pekanbaru akan melakukan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat yang menjual barang bekas impor.

Diketahui di Kota Pekanbaru terdapat pasar yang menjual pakaian bekas impor ini. Rencananya pemerintah akan mendorong para pedagang untuk bisa menjual prosuk pakaian dari dalam negeri.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution mengatakan bahwa para penjual pakaian bekas ini akan berhenti jika pasokan tidak ada.

“Jadi kita tidak serta merta menghapuskan, tapi bertahap. Kita dorong ke usaha penjualan pakaian jadi dalam negeri,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru ini juga ikut turut andil dalam pemusnahan ratusan bal barang bekas impor bersama dengan Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan.

Ia mengatakan bahwa pemusnahan ini bagian dari sosialisasi larangan menjual pakaian bekas impor.

730 Bal Barang Bekas Impor Dibakar

730 bal pakaian, sepatu dan tas bekas dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman Terminal Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru pada hari Jumat (17/3/2023).

Diduga barang bekas ini berasal dari luar negeri dan masuk ke Riau melalui Batam.

Pemusnahan barang bekas impor ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan yakni Zulkifli Hasan.

Zulkifli mengungkapkan bahwa barang bekas impor ini ditemukan oleh pihaknya di kawasan Bina Widya, Pekanbaru.

“Berdasarkan temuan PKTN, ditemukan ada aktifitas keluar masuk barang diduga pakai bekas di gudang yang berada di Bina Widya, Pekanbaru. Ditemukan sebanyak 730 bal, dari 6 truk dengan nilai diatas Rp10 miliar. Isinya ada tas bekas 40 bal, sepatu bekas 571 bal, baju dan kain bekas sebanyak 112 bal,” jelasnya.

Setelah diselidiki, ternyata barang bekas impor ini disuplai dari Batam yang tertulis nama pengimportnya yaitu PT. Kaskoshi yang berasal dari China.

“Sebagaimana arahan Presiden, kita kan dilarang impor barang bekas. Kecuali yang dipergunakan untuk hal penting seperti kapal, pesawat tempur, itu baru boleh ada aturannya. Kalau pakaian itu jelas akan menghancurkan industri UMKM kita,” ungkapnya.

Saat ini pihaknya masih menyita dan memusnahkan barang bekas tersebut dan untuk proses selanjutnya akan diserahkan ke pihak penegak hukum.

Riau Miliki Potensi Besar Masuknya Barang Bekas Impor

Zulkifli mengatakan bahwa Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi yang besar masuknya barang bekas impor dari luar negeri.

Riau memiliki banyak pelabuhan tikus tempat dimana masuknya barang bekas impor ke Riau

“Negeri kita ini kan pelabuhan tikusnya banyak, jadi bisa dari mulai Aceh sampai Lampung, pelabuhan Merak sampai ke Surabaya, belum nanti Kalimantan. Yang paling penting itu informasi dari masyarakat, kalau dilaporkan masyarakat perduli terhadap ini itu biasanya cepat ketahuannya,” ujarnya.

Nasib Para Penjual

ketika disinggung terkait nasib para pedagang yang mengatungkan hidupnya dengan menjual barang bekas impor ini.

Ia mengatakan bahwa pedagang tersebut bukan pelaku, mereka adalah korban. Sehingga mereka tidak akan diproses secara hukum.

“Pedagan pakaian bekas itu kan korban. Mereka boleh jualan barang bekas, itu boleh, yang tidak boleh itu yang dijual barang bekas impor,” pungkasnya.

Barang impor bekas di Pekanbaru dimusnahkan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Jumat (17/3/2023).

Ekspos dan pemusnahan barang hasil pengawasan pakaian bekas, tas bekas dan sepatu bekas import yang disaksikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam kunjungan kerja ke Riau di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki.#infoPKU #pakaianimporbekas pic.twitter.com/NUUlNTRioc

— Info Pekanbaru (@infoPKU) March 17, 2023

730 Bal Barang Bekas Impor Dimusnahkan

Terdapat enam truk barang bekas impor yang berhasil disita oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Dari semua total barang sitaan tersebut berjumlah 730 bal.

Mendag Zulkifli Hasan memusnahkan sebanyak 730 bal barang impor berkas yang berisikan pakaian, sepatu dan juga tas. Pemusnahan bal barang impor bekas ini dieksekusi di parkiran Terminal Bandar Raya Payung Sekaki dengan cara dibakar.

Dalam pemusnahan tersebut, Mendag juga didampingi oleh Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution beserta jajaran Forkopimda Provinsi Riau. Tak hanya itu, jajaran Polda Riau juga hadir dalam pemusnahan bal ini. Zulkifli mengatakan bahwa barang impor bekas ini disita dari sebuah gudang di Pekanbaru.

“Ini ditemukan ada gudang di Kecamatan Bina Widya Panam, temuan pakaian bekas ada 730 bal sebanyak enam truk dengan nilai Rp10 miliar,” ungkapnya.

Isi Bal yang Disita

Ia mengungkapkan isi dari bal yang disita ini terdiri dari tas bekas, sepatu bekas, baju dan kain bekas. Yang menurut keterangan pemiliknya, ini semua diperoleh dari suplier di Batam di mana berasal dari China.

Adapun penindakan terhadap barang bekas impor ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.

“Kita dilarang impor barang bekas. Tetapi sesuai aturannya ada pengecualian, misalnya kapal bekas, pesawat tempur bekas,” ujarnya.

Diketahui dari 730 bal barang bekas impor yang disita ini nantinya akan ditindaklanjuti. Meski demikian, hingga saat ini belum ada tersangka.

Boleh Dagang Barang Bekas Tapi Bukan Impor

Zukifli mengatakan bahwa pedagang juga termasuk sebagai korban, ketika disinggung terkait banyaknya masyarakat yang mencari rezeki dari berjualan barang bekas ini.

“Boleh jualan barang bekas, yang enggak boleh itu impor barang bekasnya ya. Tidak boleh impor barang bekasnya,” tukasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa impor baju bekas dinilai dapat merugikan untuk para pelaku industri fashion yang ada di tanah air ini khusus para UMKM. Tak hanya itu, alasan kesehatan juga menjadi alasan pemerintah melarang hal tersebut.

Encik dan Puan, sekarang parkir di kota Pekanbaru sudah tidak perlu bayar menggunakan uang tunai lagi loh.

Parkir Zona 1 Sudah Terapkan Non Tunai

Diketahui, saat ini terdapat beberapa titik parkir di zona 1 yang bisa membayar tarif parkir dengan menggunakan e-money.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru telah memutuskan untuk menerapkan pembayaran parkir dengan menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) atau pembayaran parkir  non-tunai di 152 titik parkir di zona 1.

Titik Parkir 

Adapun titik parkir tersebut antara lain di Jalan Jenderal Sudirman, Tuanku Tambusai, Hangtuah, dan Jalan Ahmad Yani.

Kemudian STC, Jalan Riau, Setia Budi, Sumatera, Paus, Harapan Raya, Kaharuddin Nasution, Soekarno Hatta, Durian, dan Arifin Achmad.

Hal ini disampaikan oleh Kepala UPT Perparkiran Radinal Munandar. 152 titik zona 1 yang saat ini sudah menerapkan pembayaran non tunai telah menerapkan pembayaran tersebut sebelum ditetapkan.

“Namun hal tersebut belum dijalankan secara efektif,” ujar Radinal.

Ia mengaku, hal ini belum efektif karena banyak masyarakat yang belum mempunyai kartu pembayaran elektronik (e-money). Selain itu juga banyak juru parkir (jukir) yang belum paham menggunakan alat pembayaran non tunai tersebut.

Terkait hal ini, pihaknya memberikan imbauan kepada masyarakat Kota Pekanbaru bahwa saat ini pembayaran parkir sudah bisa non tunai (e-money).

Yang mana hal ini merupakan solusi untuk yang tidak memiliki uang tunai untuk membayar parkir, bisa menggunakan uang non tunai. Selain itu Radinal juga mengimbau kepada jukir untuk menggunakan alat pembayaran non tunai.

“Di saat ada masyarakat ingin membayar, tolong jukir tawarkan pembayaran parkir sudah bisa non tunai saat ini,” imbaunya.

Pembayaran Non Tunai

Parkir non tunai ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2021. Yakni tentang Penyelenggaraan Perparkiran mengenai penggunaan teknologi informasi.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso mengatakan pembayaran parkir non tunai ini dapat melalui semua bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan Bank Riau-Kepri. Tak hanya itu, masyarakat juga bisa membayar dengan menggunakan QRIS dan nanti akan ada bukti pembayarannya.

Target 200 EDC Disebarkan

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan ada 44 ruas jalan lain yang akan dilengkapi dengan peralatan parkir non tunai.

Dinas Perhubugan Kota Pekanbaru menyatakan akan menargetkan minimal ada 200 alat pembayaran parkir non tunai bisa disebar di sejumlah ruas jalan di Pekanbaru.

“Sekarang sudah ada di 156 titik, nanti totalnya kita upayakan sampai 200 titik,” ungkapnya.

Yuliarso mengatakan bawah tidak semua ruas jalan di Pekanbaru bisa di terapkan pembayaran non tunai. melihat intensitas kendara di Pekanbaru tidak merata.

“Dengan pembayaran parkir secara digital, maka pengelolaan parkir akan lebih baik, profesional, terukur, terarah dan terbatas sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya,” ucapnya

Saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sedang melakukan penataan layanan di gedung C Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru.

Layanan Belum Pulih

Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru, Akmal Khairi mengakui bahwa belum seluruh layanan di MPP Pekanbaru beroperasi normal pasca kebakaran.

Masih ada sejumlah tenant layanan non perizinan yang belum bergabung di Gedung C MPP Pekanbaru. Adapun tenant yang belum bergabung tersebut, kebanyakan dari instansi vertikal.

“Pekan depan tenant yang belum buka akan mulai bergabung lagi,” ujar Akmal, Jumat (17/3/2023).

Pindah ke Gedung C

Sementara itu Sekretaris DPMPTSP Kota Pekanbaru Norpendike Prakarsa mengatakan bahwa ada 43 instansi yang membuka layanan di MPP Pekanbaru. 12 di antaranya merupakan instansi pemerintah daerah, 10 merupakan instansi vertikal, serta 23 lainnya merupakan BUMN/BUMD.

Awalnya layanan tersebut berada di gedung B dan juga gedung C. Namun, setelah terjadi kebakaran beberapa waktu silam, seluruh layanan yang berada di gedung B harus pindah ke gedung C MPP Pekanbaru.

Rencana Kolaborasi dengan Instansi Lain

Saat ini pihaknya juga sedang membuat rencana untuk berkolaborasi dengan instansi yang bergabung ke dalam MPP Pekanbaru. Ia dan pihaknya akan melakukan pendataan gedung C agar dapat menampung layanan tersebut.

“Karena keterbatasan tempat, nantinya kita bakal membuka layanan instansi yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya, Kamis (16/3/2023).

Norpendike mengatakan bahwa ruangan untuk pelayanan di gedung C tersebut akan terbatas dibanding di gedung A.

Kapasitas di gedung C sendiri hanya mempunyai 18 gerai saja. dua di antaranya merupakan gerai pembuatan SIM dan pembuatan paspor.

“Kita tentu prioritaskan instansi yang tingkat kunjungannya tinggi setiap harinya. Apalagi keberadaannya di MPP sangat dibutuhkan,” ujar Norpendike.

Kebakaran Gedung MPP Kota Pekanbaru

Sebelumnya Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru hangus terbakar pada tanggal 5 Maret 2023 lalu. Kebakaran ini mengakibatkan hampir seluruh gedung layanan dan perkantoran hangus terbakar.

Telah terjadi kebakaran di gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Minggu (5/3/2023). Adapun penyebab kebakaran masih belum diketahui, semoga tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.#infoPKU #kebakaranpekanbaru pic.twitter.com/QccUsTGZkm

— Info Pekanbaru (@infoPKU) March 5, 2023

Mulai Beroperasi Kembali

Mulai tanggal 13 Maret 2023 lalu, layanan perizinan dan non perizinan di MPP Kota Pekanbaru sudah dibuka untuk umum yang sebelumnya ditutup usai peristiwa kebakaran beberapa waktu lalu.

Pasca kebakaran pelayanan di Mal Pelayanan Publik buka kembali dan bertempat sementara di Gedung C. Masih terlihat sepi karena banyak instansi mitra lainnya yang belum buka pelayanan.#infoPKU #MalPelayananPublikPekanbaru pic.twitter.com/xD2aeBye9b

— Info Pekanbaru (@infoPKU) March 15, 2023

Layanan perizinan dan non perizinan ini dibuka setelah melalui proses pemulihan server, jaringan internet dan jaringan listrik di seluruh gedung layanan.

Pelaksanaan CFD di Pekanbaru masih akan dilaksanakan pekan ini. Sementara pelaksanaannya selama bulan Ramadhan akan dibahas Dinas Perhubungan.

Pelaksaan CFD Bulan Ramadhan Belum Dapat Dipastikan

Encik dan Puan, mengingat sebentar lagi akan memasuki Bulan Suci Ramadhan, pelaksanaan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) masih menunggu masukan dari semua pihak yang terlibat.

Saat ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru masih menunggu arahan dari Pejabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru.

“Jadi untuk pelaksanaannya, kita masih menanti masukan dari semua pihak,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliarso, Rabu (15/3/2023).

Butuh Masukan dari Semua Pihak

Ia mengatakan bahwa pelaksanaan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada Bulan Suci Ramadhan tentu saja membutuhkan masukan dari semua pihak.

Yuliarso juga mengaku akan mendengarkan masukan dari masyarakat dan akan mendiskusikan hal tersebut bersama-sama.

“Kita juga mendengarkan masukan dari petugas, tentu perlu rembuk bersama,” ucapnya.

Yuliarso menyatakan bahwa CFD pada tanggal 19 Maret 2023 ini masih akan dilaksanakan. Namun, untuk CFD berikutnya masih perlu dibicarakan dengan instansi terkait. Ia mengatakan pihaknya akan melaporkan hal tersebut ke Pj Wali Kota Pekanbaru.

“Sebab Ramadan rencananya dimulai pada 23 Maret 2023 nanti, maka tanggal 19 Maret masih CFD,” jelas Yuliarso.

Car Free Day 

Seperti yang kita ketahui, Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) merupakan aktivitas yang dilakukan rutin setiap akhir pekan.

Adapun kegiatan ini dilakukan guna menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilakukan di tengah kota dengan menutup ruas jalan sehingga kendaraan bermotor tidak dapat berlalu lalang.

Dengan begitu masyarakat dapat berjalan kaki dengan luwes. Biasanya pada saat CFD masyarakat melakukan kegiatan seperti olahraga sekaligus rekreasi bersama keluarga ataupun teman.

Sebagaimana diketahui CFD di Kota Pekanbaru diadakan di areal Bundaran Tugu Zapin Jalan Sudirman. Dengan batas jalur CFD tetap mulai dari bawah Flyover Tuanku Tambusai hingga U-turn depan StarCity. Kegiatan ini dimulai setiap hari minggu pada pukul 06.00-09.00 WIB.

Encik dan Puan, dikabarkan Bandara Internasional SSK II Pekanbaru tidak lagi masuk kedalam daftar bandara di Indonesia yang melakukan penghapusan rute penerbangan internasional.

Rapat Tentang Status Operasional Banda SSK II Pekanbaru

Kabar ini diketahui setelah Pemprov Riau ikut dalam rapat fasilitas tentang status operasional Bandara SSK II Pekanbaru sebagai bandara internasional, yang dilaksanakan secara virtual di kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru pada hari Senin (13/3/2023).

Rapat ini diikuti oleh beberapa petinggi seperti Gubernur Riau Syamsuar dan didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Andi Yanto, Kepala DPMPTSP Riau, Helmi D, dan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau, Roni Rakhmat.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau, Roni Rakhmat,mengatakan bahwa mereka juga berkesempatan berdiskusi langsung dengan pihak Kementerian Perhubungan terkait rencana penghapusan rute penerbangan internasional di Bandara Pekanbaru tersebut.

Tidak Ada Penghapusan Rute Internasional

Roni mengatakan, dari pertemuan yang dilakukan secara virtual ini sudah dapat kejelas terkait status rute penerbangan internasional di Bandara Pekanbaru yang selama ini menjadi isu di sektor swasta dan pariwisata di Riau.

“Dari Kementerian Perhubungan telah menyatakan bahwa Bandara SSK II Pekanbaru tidak masuk dalam bagian untuk dievaluasi,” ujarnya.

Diketahui, hingga saat ini tidak ada keputusan penghapusan rute internasional di Bandara Pekanbaru dari Kementerian Perhubungan.

Fasilitas Bandara SSK II Pekanbaru Termasuk Kategori Layak

Kementerian Perhubungan juga menyatakan bahwa fasilitas pendukung yang ada di Bandara Pekanbaru sudah masuk ke dalam kategori layak untuk bandara Internasional.

Hingga saat ini, penerbangan internasional di Bandara Pekanbaru ini masih beroperasi seperti biasanya, seperti penerbangan ke beberapa negara yakni Malaysia dan Singapura.

“Mudah-mudahan lah memang sesuai dengan pernyataan mereka. Namun demikian, nanti tetap, Pak Gubernur akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Kementerian Perhubungan untuk memastikan informasi ini. Insya Allah, aman,” ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau.

Sebelumnya, Ketua Asita Riau mengatakan jika bandara Pekanbaru tidak berstatus international lagi, pastinya akan beresiko untuk para wisatawan dari manca negara atau wisman yang nantinya tidak langsung berkujung ke Pekanbaru.