infoPKU

Encik dan puan, saat  ini dikabarkan pemerintah merencanakan menyeselaikan Tol Padang-Pekanbaru pada tahun 2024.

Pembebasan Lahan

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Irsyad Syafar menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapatkan cara bagaimana agar pembebasan lahan terselesaikan dengan cepat.

Diketahui Irsyad melakukan studi banding pada Senin (8/5/2023) lalu. Ia menyebutkan ada beberapa kendala yang membuat Tol Padang-Pekanbaru terlambat.

Untuk ruas jalan Tol Padang-Pekanbaru, khususnya di jalur Padang-Sicincin-Padang Panjang-Bukittinggi, dan Payakumbuh banyak melewati tanah pemukiman warga.

Tak hanya tanah pemukiman warga saja yang membuat pengerjaan terlambat, kawasan tanah ulayat, tanah adat dan ladang masyarakat juga membuat pengerjaan Tol Pada-Pekanbaru juga terlambat.

“Memang banyak melewati tanah masyarakat. Sangat kecil persentasenya melewati perkebunan besar dan hutan. Saya melihat kalau Tol Pekanbaru-Bangkinang itu kebun sawit, tidak ada permukiman masyarakat. Padang-Sicincin itu rumah, sawah masyarakat yang dilewati. Tentu wajar bila ada gejolak masyarakat,” ujarnya.

Pada saat pembebasan lahan, banyak masyarakat yang menolak tanah ulayat, rumah serta tanah adat terbelah oleh jalan tol.

Untuk ruas jalan Tol Padang hingga Padang Panjang tak banyak hutan dan juga perkebunan.

“Kalau kebun besar itu kan hak pakai. Jadi gampang pembebasannya. Begitu juga ruas Bukittinggi-Payakumbuh menjelang Pangkalan, nyaris semua itu tanah masyarakat,” ungkap Irsyad.

Walaupun begitu, DPRD sumbar tetap akan melakukan pengawasan terhadap penyelesaian Tol Padang-Pekanbaru.

Sosialisasi Keuntungan Pembangunan Jalan Tol

Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait keuntungan pembangunan jalan tol jika cepat terselesaikan. Jika pembangunan cepat terlesaikan, maka akan dengan mudah mengakses jalan antara Pekanbaru-Padang.

Dengan begitu, Ia berpendapat bahwa akan ada dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat.

“Kami berharap masya­rakat dapat bekerja sama, dikompromikanlah pilihan jalurnya ini. Kalau orang Riau lancar ke Sumbar, kan pendapatan orang Sumbar naik,” harapnya.

Manfaat Pembangunan Tol

Nantinya ruas Tol Padang-Pekanbaru ini kan bermanfaat bagi perekonomian dan pariwisata kedua daerah tersebut.

Biasanya, untuk menempuh perjalanan Padang-Pekanbaru dibutuhkan waktu selama 9 jam melalui jalan arteri. Namun dengan adanya tol ini waktu tempuh bisa menjadi kisaran 3 jam saja dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam.

Tidak hanya menyingkat waktu perjalanan, tol ini juga dapat membuat kelancaran distribusi logistik antar dua wilayah tersebut. tol ini dapat menghubungkan dua pelabukan laut yang berada di Padang dan Dumai.

Jalan Tol Padang-Pekanbaru ini memiliki panjang dengan total 254 kilometer dan terdiri dari enam seksi yakni  Seksi 1 Padang-Sicincin, Seksi 2 Sicincin Bukittinggi, Seksi 3 Bukittinggi-Payakumbuh, Seksi 4 Payakumbuh-Pangkalan, Seksi 5 Pangkalan-Bangkinang, dan Seksi 6 Bangkinang-Pekanbaru.

Tol Padang-Pekanbaru ini merupakan bagian dari sirip (koridor pendukung) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang nantinya akan menjadi penghubung antara Provinsi Riau dan Sumbar.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah melakukan penetapkan lokasi (penlok) pembangunan Tol Rengat-Pekanbaru seksi Junctions Pekanbaru – Interchange Siak. Adapun lokasinya berada di Kabupaten Kampar.

Lokasi Pembangunan Tol

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto mengungkapkan bahwa rencananya lokasi pembangunan tol tersebut akan terletak di Kecamatan Tapung dan Tambang, Kabupaten Kampar.

“Lokasi tanah nantinya tersebar di keempat desa dengan luas 234,994 hektare,” ujarnya.

Lebih lanjut Sekdaprov Riau menjelaskan, untuk penetapan lokasi pembangunan ruas Tol Rengat-Pekanbaru di Kabupaten Kampar sudah pihaknya umumkan. Adapun lokasi dan luas tanahnya tersebar di empat desa di Kecamatan Tapung dan Tambang.

Diungkapkan Sekdaprov Riau bahwa ruas jalan di lokasi Kecamatan Tapung berada di Desa Karya Indah seluas 100,170 hektare. Lalu di Kecamatan Tambang di Desa Rimbo Panjang seluas 59,531 hektare. Kemudian Desa Tarai Bangun seluas 31,350 hektare. Serta di Desa Kuala seluas 43,933 hektare.

Lama Proses Pengadaan Tanah

Setelah ditetapkannya penlok tersebut, maka akan segera dilakukan ganti rugi lahan. Kemudian baru akan dilakukan pembangunan jalan tol.

SF Hariyanto juga mengatakan bahwa penlok ini akan dilakukan proses pengadaan tanah pembangunan jalan tol. Proses ini diperkirakan akan berlangsung selma 28 minggu.

“Untuk perkiraan pembangunan jalan tol ini akan selesai selama 30 bulan (2 tahun dan 6 bulan). Terhitung sejak selesainya proses pengadaan tanah,” ujarnya.

Pihaknya berharap bahwa pembangunan ruas jalan tol Rengat-Pekanbaru dapat mempermudah akses transportasi simpul jasa distribusi dari dan ke pusat-pusat kegiatan.

“Yang pasti meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Memperlancar pasokan logistik, yang dilalui jalan tol agar berkembang dengan pesat,” tegasnya.

Seluruh Tol di Riau Akan Terkoneksi

Meski penlok tersebut berada di ruas Tol Pekanbaru-Rengat, namun segmen yang akan dibangun akan menghubungkan Tol Pekanbaru-Dumai dengan Tol Pekanbaru-Bangkinang.

Sehingga nantinya tol ini juga akan terhubung dengan tol Pekanbaru-Dumai dan Pekanbaru-Bangkinang. Sedangkan exit tol akan ada dua, yakni berada di dekat jembatan Siak II serta di daerah Rimbo Panjang, Kampar.

Tiga helikopter water bombing akan dikirim ke Provinsi Riau untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dimana dua diantaranya berasal dari luar negeri.

Bantuan Helikopter Water Bombing

Dalam upaya mengatasi Karhutla di beberapa daerah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta bantuan helikopter water bombing kepada pemerintah pusat.

Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memberikan bantuan berupa pengiriman tiga helikopter water bombing untuk mengantisipasi dan penanggulangan bencana Karhutla di Provinsi Riau pada tahun 2023 ini.

Tiga helikopter tersebut saat ini sedang dalam proses pengiriman ke Riau. Setelah sebelumnya satu unit helikopter patroli telah sampai di Riau.

Dua Helikopter Berasal dari Luar Negeri

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa alasan tiga helikopter masih dalam proses pengiriman ialah disebabkan dua diantaranya dikirim dari luar negeri.

Ia mengungkapkan dua helikopter tersebut berasal dari Malaysia dan Australia. Sementara satu lagi berasal dari Papua. Adapun proses administrasi terkait pengiriman helikopter water bombing dari luar negeri harus sesuai prosedur administrasi perhubungan.

“Hal ini lah yang membuat waktu pengiriman membutuhkan waktu yang cukup lama,” ungkap Gubri.

Tak hanya dari luar negeri, bantuan helikopter water bombing untuk Provinsi Riau juga didapatkan dari Papua. Namun helikopter dari Papua tersebut harus dikirim terlebih dahulu ke jakarta untuk dilakukan maintenace.

Sebelumnya, Pemprov Riau telah mendapatkan bantuan helikopter patroli. Bersama dengan TNI, Polri, dan beberapa instansi lainnya, Pemprov Riau terus melakukan upaya untuk memberikan sosialisasi terkait pencegahan karhutla kepada masyarakat Provinsi Riau.

“Agar Riau terbebas dari karhutla yang menyebabkan bencana kabut asap, semoga dengan upaya tersebut, karhutla dapat diatasi dengan baik,” harap Syamsuar.

Kondisi Karhutla Saat Ini

Sementara itu Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau M Edy Afrizal menyampaikan terkait kondisi Karhutla di Riau saat ini. Ia  mengatakan saat ini petugas tinggal melakukan pendinginan di daerah Dumai saja dan untuk daerah lainnya sudah berhasil dipadamkan.

“Karhutla tinggal di Dumai, itupun sudah dalam tahap pendinginan. Masih ada asap-asap sedikit,” ungkapnya.

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar meminta Inspektorat Provinsi Riau dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap proyek mangkrak di Provinsi Riau.

Proyek Mangkrak di Provinsi Riau

Sebagaimana diketahui, Proyek payung elektrik di Masjid Raya An-Nur menjadi salah satu proyek mangkrak yang sedang dilakukan audit

Gubri sendiri telah melakukan tinjauan ke tiga lokasi proyek Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru. Ia mengatakan telah memberikan tugas kepada inspektorat dan BPKP untuk melakukan audit ke semua proyek mangkrak.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Diskominfotik Prov Riau (@kominfo.riau)

Adapun hal tersebut, ungkapnya, agar dapat diketahui apa yang permasalahannya. Hal tersebut karena rencananya, proyek mangkrak ini akan dilanjutkan lagi pembangunannya. Pihaknya sendiri ingin semua proyek mangkrak tersebut dapat selesai sesuai harapan.

“Semakin cepat auditnya, semakin tahu kita, sehingga nanti kita dapat bisa melakukan langkah-langkah berikutnya,” ujarnya.

Syamsuar juga dengan tegas menyerahkan pemeriksaan kepada Inspektorat dan BPKP untuk menghitung pembukuan terkait keuangan pembangunan proyek yang mangkrak. Untuk itu pihaknya akan melihat anggarannya bagaimana. Terutama yang menyangkut kerugian daerah, inikan juga harus diperhitungkan.

“Hanya BPKP dan Inspektorat itulah yang bisa menghitungnya,” ucap Mantan Bupati Siak tersebut.

Beberapa proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2023 banyak yang tidak terselesaikan dan mengakibatkan perusahaan yang mengerjakan harus memutuskan kontrak.

Nilai proyek Mangkrak Rp461 miliar

Nilai proyek yang kontraknya diputus tersebut ada sebesar Rp461 miliar yang terdiri dari 16 paket putus kontrak di tahun 2022 di tiga dinas dengan nilai Rp187 miliar, dan 30 paket luncuran di dua dinas dengan nilai Rp274 miliar.

Untuk 16 paket putus  kontrak pada tahun 2022 dirincikan sebagai berikut, dari Dinas PUPR-PKPP senilai Rp166 miliar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau Rp20 miliar dan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Riau Rp313 juta.

Kemudian, untuk 30 paket luncuran pada tahun 2022 terdiri dari Dinas PUPR-PKPP senilai Rp258 miliar dan di RSUD Arifin Achmad Rp16 miliar.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto mengaku kesal akibat melihat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang tak sesuai harapan. Ia menilai kinerja OPD tidak maksimal dalam melaksanakan program pemerintah.

Sekdaprov Riau mengatakan, pada tahun 2021 ada putus kontrak 9 paket dan luncuran 15 paket. Kemudian, pada 2022 putus kontrak 16 paket dan luncuran 30 paket yang putus kontrak.

“Peningkatan yang luar biasa, jelas ada yang salah dan janggal ini, misalnya dalam proses lelangnya,” ujarnya.

Jika dikalkulasi, paket yang putus kontak ini berjumlah hingga Rp461miliar. Pihaknya juga menyayangkan dana yang ada saja tidak bisa terserap maksimal, bahkan ada yang sampai putus kontrak.

Menurutnya hal ini yang harus dibenahi demi menjawab keluhan-keluhan masyarakat, seperti masalah soal jalan rusak dan lain-lainnya.

“Coba dipikir kita selalu bilang kurang uang untuk memperbaiki infrastruktur,” ujar Sekdaprov Riau.