infoPKU

Encik dan Puan baru-baru ini Tilang Elektronik Mobile Pekanbaru telah diterapkan oleh Direktorat lalulintas Polda Riau.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Informasi Pekanbaru Riau (@infopku_)

730 Pelanggaran Lalu Lintas

Sejak diberlakukannya pada 21 November 2022 lalu, sudah ada ratusan pengendara lalu lintas yang tertangkap telah melanggar peraturan.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Riau Kompol Irnanda Oktora mengungkapkan, operasi tilang elektronik ini sudah dilakukan selama 3 pekan lebih.

“Hasil capture ETLE mobile sampai Selasa (13/12/2022) ini berjumlah 730 pelanggaran,” ungkapnya.

Mayoritas Pesepeda Motor

Irnanda mengatakan, mayoritas pelanggaran lalu lintas ini dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Dimana pelanggaran paling banyak adalah pengendara yang tidak menggunakan helm.

Cara Kerja

Kompol Irnanda mengatakan, Electronic Traffic Law Enforcement mobile ini digunakan untuk menangkap pelanggaran lalu lintas baik pengendara sepeda motor maupun mobil.

Cara kerja ETLE mobile adalah sebagai berikut, Petugas polisi lalu lintas (Polantas) menggunakan kamera ETLE mobile dalam menjalankan aksi tilang ektronik. Kamera tersebut mampu merekan pelanggran lalu lintas dalam bentuk foto.

Jika ditemukannya pelanggaran lalu lintas, petugas akan langsung mengambil foto pelanggar dengan menggunakan kamera khusus ETLE mobile. Kemudian pelanggaran tersebut akan di-input ke dalam sistem ETLE nasional dan akan dikonfirmasi oleh tim di back office.

Dapat Deteksi Pelat Palsu

Selain dapat mengambil foto dari pengendra yang melelakukan pelangaran lalu lintas, kamera ETLE juga dapat mendektesi pengendara yang menggunakan pelat palsu. Irnanda mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan pelat palsu. Pasalnya masyarakat yang bersangkutan bisa terjerat pidana dan terancam hukaman penjara.

Akan Didistribuskan ke daerah lain

Irnanda juga mengungkapkan, nanti perangkat ETLE mobile akan ditambah. Tidak hanya di Kota Pekanbaru saja, tetapi perangkat ini akan didistribusikan ke jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di daerah lainnya di Provinsi Riau.

“Nanti bertahap akan kita tambah perangkat yang ada untuk didistribusikan ke daerah lainnya,” ujarnya.

Surat Pelanggar Dikirim ke Rumah

Lebih lanjut Irnanda menjelaskan, surat konfirmasi pelanggaran akan dikirim ke (alamat rumah) pelanggar. Adapun surat konfirmasi tilang tersebut akan dikirim ke pelanggar kuurn waktu maksimal 2 hari.

Apabila dalam waktu 8 hari tidak dikonfirmasi ke posko Gakkum, maka akan dilakukan pemblokiran STNK.

“Sehingga pada saat membayar pajak, dia tidak bisa melakukannya sebelum dilakukan pembukaan blokir,” jelas Kompol Irnanda.

Di setiap layanan samsat, sudah disediakan loket khusus untuk pembukaan blokir STNK bagi pengendara yang melanggar lalu lintas tersebut. Hal ini dilakukan dengan orang yang bersangkutan akan dikonfirmasi perihal pelanggarannya dan telah dilakukannya tilang.

Kemudian petugas akan mengeluarkan kode Briva yang dapat dipakai untuk membayar denda tilang. setelah dibayar barulah blokir dibuka.

“Setelah itu baru blokir akan dibuka, sehingga pelanggar bisa melakukan pembayaran pajak,” pungkasnya.

Dengan adanya sistem tilang elektronik ini, diimbaukan untuk Encik dan Puan agar tidak melanggar peraturan lalu lintas ya. Supaya tidak terkena tilang elektronik mobile di Pekanbaru ini.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Informasi Pekanbaru Riau (@infopku_)

Joker Poker Pub dan KTV yang bertempat di Jalan HR Soebrantas, Kecamatan Binawidya belum bisa disegel oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, Senin (12/12/2022) malam.

Massa aksi demo meminta kepada Satpol PP Pekanbaru agar melakukan penyegelan PUB dan KTV Joker Poker yang berada di komplek Panam Center Jalan Hr Soebrantas ditutup dan disegel, Senin (12/12/2022).#infoPKU #unjukrasa #jokerpoker pic.twitter.com/ZAThsUK3b3

— Info Pekanbaru (@infoPKU) December 12, 2022

Pernyataan Satpol PP Pekanbaru

Hal ini tidak dapat dilakukan oleh Satpol PP Pekanbaru dikarenakan tempat hiburan tersebut memiliki izin dari DPM-PTSP Kota Pekanbaru. Ada beberapa jenis izin yang sudah dimiliki oleh Joker Poker tetapi ada juga yang belum mendapatkan izin.

Kepala Bidang Operasional dan Ketertiban Masyarakat (OKM) Satpol PP Pekanbaru, Reza Aulia Putra menyampaikan, untuk proses penyegelan ini tidak dapat dilakukan saat itu juga atau pada hari itu juga.

“Kita tak bisa menabrak aturan dengan aturan, apalagi kita institusi pemerintah,” pungkasnya, Selasa (13/12/2022).

Beliau juga menjelaskan, dalam melakukan proses penyegelan itu ada beberapa tahap yang harus dilalui terlebih dahulu. Sementara, masyarakat meminta untuk dilakukannya penyegelan terhadap tempat hiburan tersebut saat hari itu juga.

“Padahal kita sudah bikinkan berita acara Pol PP Line untuk mengantisipasi pelaku usaha agar tidak buka, tapi mereka (massa, red) tetap ngotot juga untuk tetap dikasih Pol PP line. Sebenarnya dari prosedur, pelaku usaha itu juga tahu. Mereka tahu proses penyegelan itu seperti apa,” jelas Reza.

Hingga saat ini, Reza mengaku sudah mendapatkan informasi berupa tempat hiburan Joker Poker Pub dan KTV ini mempunyai dua usaha yakni KTV dan bar. Untuk usaha karoke sudah mendapatkan izin. Namun, untuk usaha barnya ia tidak mendapatkan izin.

Ini Syarat Penyegelan

Reza berpendapat, bahwa penyegelan ini dapat dilakukan jika izin yang dikeluarkan sudah dicabut. Namun, hingga saat ini izin tempat himburan tersebut masih berlaku dan belum dicabut oleh instasi yang memberikan izin.

“Nah kalau memang mau disegel, ya cabut dulu dong izinnya oleh instansi yang memberikan izin. Ketika mereka sudah mencabut, disitulah Satpol PP bertugas untuk menyegel sesuai aturan yang berlaku. Kalau turun langsung di lapangan, kemudian kita langsung diberikan intervensi bahwasanya harus segel, itu tak bisa semena-mena, itu pasti pidana,” jelasnya.

Ia mengaku bahwa pernah mencoba melakukan penyegelan untuk menenangkan masyarakat. Tetapi, pelaku usaha tersebut menolak.

“Mereka mengatakan, dasar menyegel itu apa. Soalnya, tahapan-tahapan untuk sampai di penyegelan itu belum dijalankan, dan instansi terkait juga belum menjalankan itu,” pungkasnya.

Reza juga mengatakan bahwa saat aksi itu hampir sempat terjadinya keributan.

“Karena tak ingin terjadi ribut-ribut, akhirnya kami tinggalkan kegiatan itu, untung ada Kapolres datang,”pungkasnya.

Tetap Beroperasional

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Cakaplah (@cakaplah)

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak lagi memberikan layanan kesehatan secara gratis di puskesmas. Untuk Encik dan Puan ketahui, kebijakan ini bagi yang tidak memiliki asuransi atau jaminan kesehatan.

Dimintai Biaya

Dikutip dari Riau Pos, seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya menceritakan pengalamannya saat dimintai biaya ketika berobat di puskesmas.

Diketahui ketika ia berobat di puskesmas yang berada di Jalan Sapta Taruna, Kecamatan Bukit Raya. Ia dimintai untuk melakukan pembayaran sebelum dilayani oleh dokter.

Sebelumnya saat berobat di puskesmas ia tidak pernah dimintai untuk melakukan pembayaran dikarenakan ia memiliki jaminan sosial pemerintah.

Namun, ketika ia sudah pensiun jaminan sosial tersebut tidak dapat digunakan lagi. Sehingga mengharuskannya untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum dilayani oleh dokter.

”Saya datang ke bagian administrasi puskesmas tersebut. Di sana dibilang harus bayar dulu baru bisa dilayani dokter. Karena BPJS Kesehatan saya sudah tidak aktif lagi,” ujarnya.

Tidak di Semua Puskesmas

Tetapi hal ini tidak terjadi di semua puskesmas. Pasalnya salah satu warga bernama Yuni yang merupakan seorang warga luar kota Pekabaru melakukan pemeriksaan kesehatan di salah satu puskesmas yang berada di Kota Pekanbaru.

Saat melakukan pemerikasaan di puskesmas Kota Pekanbaru, ia memberikan kartu identitas dan nomor BPJS-nya kepada bagian administrasi. Namun, ketika diperiksa ternyata BPJS yang ia miliki tidak aktif dikarenakan Yuni sudah berhenti bekerja.

Walaupun BPJS-nya tidak dapat digunakan, Yuni mengaku tetap dilayani oleh pegawai puskesmas tanpa dimintai biaya.

”Alhamdulillah saya masih dilayani kok sampai bertemu dokter untuk melakukan konsultasi kesehatan. Walaupun tidak mendapatkan obat-obatan, tetapi kami tidak membayar sepeserpun saat di puskesmas tersebut,” pungkasnya.

Konfirmasi Diskes Pekanbaru

Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Pekanbaru dr Zaini Rizaldy Saragih membenarkan bahwa saat ini di seluruh puskesmas dan rumah sakit yang dimiliki oleh Pemko Pekanbaru telah menetapkan pembayaran.

Hal ini dikarenakan puskes dan rumah sakit tersebut merupakan bagian dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mana pada BLUD terdapat sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah. Dalam satuan kerja perangkat daerah terdapat kebijakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

”Uang yang mereka dapatkan nantinya digunakan untuk jasa pelayanan serta operasional termasuk membiayai keperluan masyarakat tanpa harus menunggu APBD,” ujar Zaini.

Pemko mengajak masyarakat untuk mendaftar BPJS

Pihakny juga mengajak masyarakat untuk membuat atau mendaftar jaminan sosial yang telah disediakan oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu BPJS agar masyarakat tidak perlu membayar saat berobat di puskesmas dan rumah sakit.

”Maka agar masyarakat tidak membayar diharapkan semuanya masuk atau menjadi peserta BPJS aktif,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sepanjang 2022 sudah ada sebanyak 187 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Pekanbaru. Dari 187 kasus kecelakaan yang terjadi, ada 57 orang yang meninggal dunia.

Taat Pada Peraturan

Encik dan Puan, kecelakaan lalu lintas tentu saja merupakan risiko saat kita berkendara. Hal ini dapat kita minimalisir dengan cara berhati-hati dan taat pada aturan yang telah ditetapkan.

Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Birgitta Atvina mengatakan 187 kasus kecelakaan lalu lintas itu terhitung dari Januari 2022 dengan jumlah 18 kasus. Kemudian pada bulan Febuari terjadi 12 kasus. Lalu di bulan Maret 14 kasus, April 16 kasus, dan mei 17 kasus kecelakaan lalu lintas.

Pada bulan Juni dan Juli angka kasus kecelakaan turun menjadi 16 kasus. Tetapi pada bulan Agustus menjadi 18 kasus dan kembali turun pada bulan September. Dengan kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 15 kasus.

Pada bulan Oktober kasus kecelakaan lalu lintas naik drastis menjadi 21 kasus. Sedangkan pada bulan November turun menjadi 18 kasus, dan 6 kasus pada bulan Desember.

“Total sampai hari ini ada 187 kecelakaan di Pekanbaru. Tercatat 57 orang meninggal dunia, 43 orang luka berat dan 174 orang luka ringan dalam insiden kecelakaan yang terjadi,” jelas Gitta.

Kerugian material akibat kecelakaan

Tentu saja ada dalam kasus kecelakaan di Pekanbaru ini terdapat kerugian material yang mencapai Rp 512 juta lebih.

Pada bulan Agustus tercatat kerugian hingga Rp 104 juta dengan 21 kasus kecelakaan, ini tercatat menjadi kerugian tertinggi sepanjang tahun 2022.

“Imbauan kami tentu meminta masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku. Jadi tilang memang ETLE, tapi kami tetap akan menerapkan tilang ETLE Mobile bagi para pelanggar di lapangan,” pungkasnya.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Informasi Pekanbaru Riau (@infopku_)

Mayoritas kecelakaan dialami oleh pesepeda motor

Ia juga mengatakan insiden kecelakaan yang terjadi di Kota Pekanbaru paling banyak ialah sepeda motor.

Hal ini dikarenakan tidak sedikit pesepeda motor tidak mematuhi aturan yang berlaku serta kebut-kebutan saat berkendara.

“Rata-rata yang kecelakaan itu kendaraan sepeda motor karena banyak tidak tertib, melebihi batas kecepatan, tidak pakai helm dan menyalip dengan tidak memperhatikan keselamatan,” jelas Kompol Birgitta Atvina.

Dengan adanya informasi ini diharapkan Encik dan Puan berhati-hati dalam berkendara ya..