infoPKU

Terkait polemik terhadap kenaikan tarif parkir yang tertuang pada Perda Retribusi Parkir Kota Pekanbaru, Pemerintah Provinsi Riau ikut bersuara.

Ikhwan Ridwan, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Selasa (3/11), mengatakan bahwa kebijakan tersebut bisa saja dibatalkan.

Karena hasil pembahasan dari DPRD Kota Pekanbaru akan meminta persetujuan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Jadi Perda Retribusi Parkir Kota Pekanbaru ini baru bisa diterapkan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Pemprov Riau sendiri menyarankan agar Perda tersebut dibatalkan. Alasannya angka tersebut lebih tinggi dari pada Pergub Parkir milik DKI Jakarta.

Ikhwan juga menuturkan bahwa jika alasan untuk mengurangi kemacetan, maka dianggap tidak relevan. Karena dikhawatirkan, tukang parkir sendiri tidak mengerti batasan zona yang telah ditetapkan.

Terlebih saat ini petugas parkir hanya tahu bahwa tarif parkir di Kota Pekanbaru telah mengalami kenaikan. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk kenaikan tarif parkir ini berdasarkan 4 zona parkir.

Perda parkir yang disahkan oleh DPRD Kota Pekanbaru pada Senin (2/11), menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.

Kebijakan Pemko Pekanbaru menaikan tarif parkir ini merupakan upaya Pemko untuk mengurangi kemacetan dan menciptakan ketertiban di Pekanbaru, ujar Walikota Pekanbaru Firdaus MT.

Dengan dinaikkannya tarif parkir tersebut, pengguna kendaraan akan berfikir dua kali untuk membawa kendaraanya saat bepergian dalam kota Pekanbaru.

Sehingga jumlah kendaraan yang melintas di jalan-jalan protokol akan menjadi berkurang dan kemacetan dapat terurai.

Ia juga menjelaskan bahwa dengan visi kota Pekanbaru yang ingin menjadi tujuan investasi terbaik, ‎pihaknya harus menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi para investor dan masyarakat.

Ia beranggapan jika kota Pekanbaru terus dilanda kemacetan, maka investor akan enggan menanamkan modalnya di Pekanbaru.

Meski terasa cukup berat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan kedepannya, ujar Firdaus.

Ia pun membantah jika tidak pro kepada masyarakat dan membebani masyarakat. Karena masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat dan roda dua dianggap golongan mampu, bukan masyarakat miskin.

Tarif parkir di Kota Pekanbaru naik, setelah DPRD Kota Pekanbaru mengesahkan Perda Retribusi Parkir, Senin (2/11).

Dalam Perda tersebut, tarif parkir dibagi ke dalam empat zona. Zona I terdiri dari jalan nasional dan jalur rawan macet. Zona II terdiri dari jalan provinsi, zona III terdiri dari jalan kota dan lokal dan zona IV terdiri dari jalan lingkungan.

Masing-masing zona memiliki tarif sebagai berikut:

1. Zona I tarif parkir roda empat dipungut Rp 8 ribu dan roda dua Rp 4 ribu
2. Zona II, roda empat dipungut Rp 5 ribu dan roda dua Rp 3 ribu
3. Zona III, roda empat dipungut Rp 2 ribu, roda dua Rp 1.000 dan roda 6 Rp 10 ribu
4. Zona IV roda empat dipungut Rp 2 ribu dan roda dua Rp Rp 1.000

Ketua DPRD Pekanbaru, Sahril, memiliki alasan menetapkan tarif tersebut. Ia berujar dengan adanya Perda ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Pekanbaru dan dapat mengurangi kemacetan di titik-titik tertentu.

Sekko Pekanbaru, Syukri Harto mengatakan bahwa Perda ini masih bisa diubah meski telah disahkan. Jika masyarakat memang mengeluhkan perihal tarif ini, nantinya akan diubah di tingkat verifikasi Gubernur Riau.