infoPKU

Kota Pekanbaru akhirnya memiliki pelayanan kesehatan berbasis wisata. Hal tersebut diwujudkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam bentuk Puskesmas Wisata.

Puskesmas Wisata yang terletak di Jalan Teuku Umar ini menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang memadai untuk masyarakat Kota Pekanbaru maupun wisatawan yang datang.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa Kota Pekanbaru telah menjelma menjadi magnet bagi masyarakat, baik yang berasal dari provinsi Riau, provinsi tetangga, hingga yang berasal dari negara tetangga.

Oleh sebab itu, Kota Pekanbaru pun turut berbenah. Tak hanya wisata belanja, kini Pemko Pekanbaru juga memberikan pelayanan kesehatan berbasis wisata.

Adapun Puskesmas Wisata yang berlokasi di kawasan sentra ekonomi ini diharapkan dapat menjadi ikon baru untuk Kota Pekanbaru di masa yang akan datang.

Puskesmas Wisata ini merupakan inovasi dari Pemko Pekanbaru dalam menciptakan pelayanan kesehatan dengan konsep yang lebih modern untuk masyarakat yang hidup di perkotaan.

Karena selain memberikan jaminan kesehatan, Puskesmas Wisata ini juga dapat memberikan sensasi lain dengan tempat yang memberikan pandangan bagi para wisatawan.

Terlebih selama ini pandangan masyarakat akan pelayanan Puskesmas yang jauh dari maksimal. Puskesmas wisata ini akan buka 24 jam dan untuk biaya pengobatannya gratis untuk masyarakat kurang mampu.

Yang membedakan Puskesmas ini dengan Puskesmas biasa lainnya adalah, Puskesmas ini memiliki fasilitas kesehatan modern yang tidak kalah dengan klinik swasta dan pelayanan yang lebih baik.

Diharapkan Puskesmas Wisata ini setidaknya dapat memberikan pelayanan yang seimbang bagi masyarakat kurang mampu untuk berobat ke tempat mahal.

Selain itu, Pemko Pekanbaru juga sedang berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat Kota Pekanbaru.

Salah satu upaya tersebut adalah menyelesaikan pembangunan RSUD Kota Pekanbaru di Jalan Garuda Sakti, Tampan, serta mengalihkan status Puskesmas Sidomulyo rawat inap menjadi Rumah Sakit Pratama Tipe D.

Dalam upaya percepatan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai, Pemprov Riau mulai membentuk panitia groundbreaking-nya.

Selain itu, Pemprov Riau juga melakukan persiapan bersama Pemko Pekanbaru, Hutama Karya (HK) selaku kontraktor pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai.

Dikatakan oleh Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, Rabu (21/4), bahwa panitia groundbreaking jalan tol Pekanbaru-Dumai ini dibentuk agar memaksimalkan kedatangan Presiden pada pertengahan Mei mendatang.

Sementara itu, mengenai kedatangan Presiden Jokowi pada pertengahan Mei mendatang untuk pelataran batu pertama pembangunan jalan tol tersebut masih belum dapat dipastikan oleh Plt Gubri.

Agar proses groundbreaking yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi ini nantinya dapat berjalan lancar, maka ada dua alternatif lokasi yang telah disiapkan.

Yang pertama, proses groundbreaking dilaksanakan di titik nol. Saat ini, Pemko Pekanbaru tengah berupaya untuk menuntaskan pengerasan jalan sepanjang 1,5 kilometer.

Jika nantinya pengerasan jalan tersebut tidak selesai karena alasan hujan maka akan diambil alternatif kedua, yakni dengan menyiapkan tempat yang tidak jauh dari Kantor Lurah Muara Fajar.

Untuk opsi ini sendiri lebih gampang, karena ada areal kosong yang tinggal dibersihkan hingga ke titik 1 kilo, kemudian diberi umbul-umbul.

PT Hutama Karya selaku kontraktor pembangunan juga nanti segera mengirimkan alat berat ke lokasi yang bakal dipersiapkan menjadi proses groundbreaking tersebut.

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga yang kurang mampu mulai tahun 2016 ini.

Diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru, Yuliasman, Selasa (19/4), bahwa yang mendapatkan gratis PBB tersebut adalah masyarakat miskin yang nilai jual objek pajaknya (NJOP) di bawah Rp 100.000 per tahun.

Adapun program gratis PBB bagi masyarakat miskin ini diberikan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, demikian yang dijelaskan oleh Yuliasman.

Lebih lanjut lagi, menurutnya Pemko Pekanbaru memang sengaja membuat kebijakan program ini. Ada beberapa kelas serta golongan yang disesuaikan dengan NJOP yang diberlakukan terhadap bangunan masyarakat.

Untuk golongan pertama, yaitu golongan yang memiliki NJOP di bawah Rp 100.000 per tahunnya akan mendapat pengurangan 100 persen.

Kemudian untuk golongan masyarakat yang memiliki NJOP di level Rp 100.000 hingga Rp 1.000.000 akan mendapatkan potongan sebesar 50 persen.

Sedangkan untuk golongan masyarakat  yang memiliki NJOP di atas Rp 1.000.000 hingga tidak terbatas akan mendapat potongan sebesar 40 persen.

Kebijakan ini sendiri selain meringankan beban keluarga kurang mampu, juga diharapkan dapat menjadi rangsangan bagi para Wajib Pajak (WP) yang baru.

Yuliasman berharap kepada golongan yang nilai pajaknya tinggi agar lebih patuh lagi dalam membayar pajak yang kemudian akan menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan sampah yang dihasilkan mencapai 500 ton per harinya, Kota Pekanbaru memiliki potensi untuk menghasilkan energi listrik dari olahan sampah dari sekitar 1,3 juta penduduk.

Jika dirata-ratakan, maka ada 2,6 kilogram sampah diproduksi tiap penduduk Kota Pekanbaru setiap harinya. Dengan kondisi seperti ini, maka seharusnya Kota Pekanbaru bisa mendapatkan listrik 10-15 megawatt per harinya dari olahan sampah rumah tangga dan perusahaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Edwin Supradana, selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru, Ahad (17/4), bahwa Kota Pekanbaru berpotensi menghasilkan energi listrik dari limbah sampah yang dibuang tiap harinya.

Ia menilai bahwa sudah seharusnya masalah sampah di Pekanbaru dapat memberikan keuntungan, terutama jika dapat diolah menjadi energi listrik. Karena menurutnya, hini akan dapat menjadi energi terbarukan.

Meski demikian, hingga kini hal tersebut urung menjadi kenyataan. Adapun penyebabnya adalah karena belum adanya investor yang setuju untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah di Kota Pekanbaru.

Padahal Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sendiri telah membuka peluang sebesar-besarnya investasi di bidang kelistrikan sejak tahun 2012 yang lalu.

Dikatakan oleh Edwin bahwa ada beberapa perusahan dari luar negeri, seperti dari Korea, Jepang, Amerika Serikat, hingga Australia yang telah meminta izin untuk melakukan “feasibility study”. Sayangnya hingga kini, titik cerah tersebut belum nampak.

Diakui olehnya bahwa saat ini ada dua investor yang kini maju selangkah mencoba tetap untuk mempelajari investasi listrik sampah di Pekanbaru ini dan mendalami sistem pengolahan sampah yang akan diterapkan di Pekanbaru, yakni pembakaran atau fermentasi.

Adapun teknologi pengolahan (pembakaran) sampah untuk menghasilkan energi alternatif berupa listrik sebenarnya sudah sejak lama diterapkan di negara-negara barat yang telah maju teknologinya.

Sedangkan di Indonesia sendiri penerapannya masih belum merata di seluruh wilayah, bahkan masih terjadi pro dan kontra terakait pembangunan pabrik yang mengolah sampah rakyat tersebut.

Demi mengurangi penggunaan kantong plastik, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memberlakukan kebijakan plastik berbayar pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di areal Car Free Day di Jalan Gajah Mada, Ahad (14/3) yang lalu.

Saat ini sendiri, Pemko Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru masih mengevaluasi teknis mengenai penggunaan plastik berbayar di gerai-gerai dan supermarket yang ada di Kota Pekanbaru.

Dikatakan oleh Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Pekanbaru, Mas Irba H Sulaiman, Jumat (15/4), bahwa saat ini pihaknya masih mengevaluasi kebijakan plastik berbayar ini selama 3 bulan sebelum Peraturan Wali Kota (Perwako) ditetapkan.

Dijelaskan oleh Irba bahwa setelah 3 bulan, pihaknya akan melihat apakah kuantitas plastik yang ada saat ini berkurang atau tidak. Jika ternyata sampah plastik memang tidak berkurang, pihaknya tidak akan melanjutkan peraturan ini. Karena tujuan utama adanya aturan ini adalah untuk mengurangi sampah plastik.

Ia kemudian berujar bahwa sebenarnya hal ini dapat menjadi momen bagi para pengusaha untuk dapat menciptakan inovasi baru yang dapat mengganti kantong plastik, misalnya paper bag yang terbuat dari berkas kertas dan bahan lain yang lebih aman terhadap lingkungan.

Irba juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan meminta para pelaku usaha untuk melaporkan hasil evaluasi penggunaan plastik dalam rentang waktu sebulan ini. Karena peraturan plastik berbayar ini sendiri telah berjalan sebulan sejak penerapan plastik berbayar di Pekanbaru.