infoPKU

Berikut ini uraian terkait perbedaan PSBB dan karantina wilayah dari segi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang dimuat di laman Kompas.com, dijelaskan bahwa perbedaan ini merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Dalam UU tersebut menyebutkan bahwa, Karantina Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Adapun cara dalam penerapan karantina kesehatan antara lain isolasi, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan PSBB.

Dalam pasal 1 ayat (10) berbunyi, “Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”.

Sementara untuk PSBB diterangkan dalam pasal 1 ayat (11), di mana PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Untuk dari segi anggaran dalam karantina rumah sakit atau karantina wilayah, kebutuhan dasar masyarakatnya dalam zona tersebut ditanggung oleh APBN.

Lebih jelasnya untuk karantina wilayah, hal tersebut diatur dalam pasal 55 ayat (1) yang berbunyi “Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Sementara dalam penerapan PSBB di pasal 59, UU tersebut tak mencantumkan pemenuhan kebutuhan dasar, baik manusia maupun ternak di zona karantina.

Berdasarkan UU tersebut diatas, sangat jelas perbedaannya. Dimana, untuk karantina wilayah segala kebutuhan masyarakatnya ditanggung oleh pemerintah pusat, dan PSBB menjadi bagian dari Karantina Wilayah.

Sedangkan untuk PSBB, tidak ada aturan jelas yang menyatakan sumber bantuannya dari mana dan dana apa yang digunakan dalam pemberlakuannya.

Demikian perbedaan antara PSBB dengan Karantina Wilayah, semoga bermanfaat.

PSBB Pekanbaru telah ditetapkan sejak Jumat (17/04/2020) lalu. Namun sayangnya, setelah beberapa hari diterapkan masih banyak warganya yang mengaku tidak tahu apa itu PSBB.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dianggap sebagai salah satu solusi memutus mata rantai pandemi Virus Corona di Indonesia.

Untuk itu melalui tulisan ini, penulis ingin mengajak Encik dan Puan pembaca untuk mengenal apa itu PSBB dan apa saja hal yang boleh dan tidak dilakukan saat PSBB Pekanbaru.

Untuk itu, penting kiranya kita mengetahui lebih jelas apa itu PSBB.

Pengertian PSBB

PSBB sendiri merujuk pada PP Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1, dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Nah, PSBB merupakan salah satu langkah yang diterapkan oleh pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID19 di suatu wilayah.

Selain itu, PSBB juga tertuang di dalam aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020 pasal 2 menyebutkan, bahwa suatu daerah agar bisa diterapkan PSBB harus memenuhi dua syarat.

Yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah.

Sementara kriteria kedua adalah bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain.

Setelah dua ciri-ciri tersebut ada sebuah daerah, maka pihak pemerintah daerah bisa mengajukan PSBB ke Menteri Kesehatan (Menkes). Kemudian, Menkes lah yang akan memutuskan layak atau tidaknya diberlakukan PSBB.

Untuk masa penetapan PSBB, diberlakukan selama 14 hari. Jika terjadi pengurangan kasus, maka cukup diterapkan hanya 14 hari saja, namun jika sebaliknya maka akan ditambah 14 hari berikutnya lagi.

Sementara itu, untuk pelaksanaan PSBB Pekanbaru sendiri mengacu pada Peraturan Wali Kota Pekanbaru (Perwako) Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19

Apa Saja yang Boleh dan Tidak Dilakukan Saat PSBB

PSBB memiliki tingkatan lebih tinggi dibandingkan social distancing. Yang mana, aturan PSBB lebih ketat dan sanksi yang ditetapkan juga lebih berat.

Berikut ini beberapa aturan yang ditetapkan saat PSBB:

Aktivitas di Sekolah dan Tempat Kerja

Selama PSBB berlangsung, pemerintah membatasi aktivitas sekolah dan tempat kerja. Namun ada pengecualian bagi kantor atau instansi strategi yang memberikan pelayanan ketahanan atau keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak atau gas, kesehatan, perekonomian, keuangan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Kegiatan Keagamaan

Hampir sama dengan aturan dilarang beraktivitas di sekolah dan di kantor, PSBB juga mengimbau seluruh warga untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan yang melibatkan jumlah orang yang banyak.

Serta kegiatan keagamaan juga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.

Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Realisasi poin ini yakni pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak ditempat umum dan pengaturan jarak atau physical distancing.

Namun, pembatasan ini tidak berlaku untuk supermarket, minimarket, toko, atau tempat penjualan obat dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, bahan bakar minyak dan gas serta energi serta fasilitas pelayanan kesehatan.

Kegiatan Sosial dan Budaya

Hampir sama dengan aturan lainnya, kegiatan sosial dan budaya dalam sementara waktu ini ditiadakan terlebih dahulu, karena dikhawatirkan menimbulkan banyak orang dan menjadi salah satu penyebab penyebaran COVID19.

Selain itu, aturan ini juga merujuk dari kesepakatan pimpinan adat atau lembaga berwenang yang membidangi.

Operasional Transportasi Umum

Selama masa PSBB, transportasi umum masih beroperasi seperti biasa. Hanya saja, pembatasan dilakukan dengan memperhatikan jumlah penumpang yang naik hanya berjumlah 50% dari kapasitas transportasi tersakiti.

Selain mengurangi jumlah penumpang, transportasi umum juga harus menjaga jarak antar penumpang. Bukan hanya transportasi umum, moda transportasi barang yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga dikecualikan.

Fungsi dari PSBB

Berdasarkan pernyataan dari Juru Bicara COVID-19 Indonesia, Achmad Yurianto yang dilansir oleh detik.com, menjelaskan banyak sekali fungsi dan manfaat dari PSBB.

Ia menerangkan, melalui PSBB bisa mencegah terjadinya perkumpulan dalam jumlah kecil dan jumlah besar bahkan mampu menekan penyebaran virus ini di tengah masyarakat.

Selain itu, yang mesti ditekankan bahwa segala bentuk kebijakan pemerintah tidak akan terwujudnya tanpa adanya dukungan dari masyarakatnya.

Mengapa demikian, karena sesuatu hal yang percuma bila pemerintah menerapkan PSBB, justru masyarakatnya lebih suka berkumpul dan penyebaran virus semakin meluas.

Oleh sebab itu, sebagai masyarakat yang bijak dan baik, sudah semestinya kita mengikuti arahan pemerintah, ini bertujuan untuk kebaikan kita semua.

Semoga dengan tulisan di atas, bisa memberikan pemahaman kepada Encik dan Puan bisa mengenal apa itu PSBB dan bisa menerapkan dalam keseharian.

Ade Hartati dikenal sebagai politisi yang memiliki pandangan kritis dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Belakangan ini ia dikenal sebagai salah satu politisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berjuang demi rakyat.

Terobosannya dalam kehidupan masyarakat terus diharapkan. Berbagai pandangannya dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Riau selalu menjadi sesuatu yang paling dicari.

Padahal terjun di dunia politik tanpa warisan, bukan hal yang mudah bagi perempuan. Jangankan Indonesia, Belanda, bahkan Amerika juga tidak mampu untuk memberikan peran maksimal bagi politisi perempuan.

Dari mulai meminta dengan nurani agar pedagang yang direlokasi dari wajah baru pusat perbelanjaan Jalan Sudirman agar bisa tetap hingga lebaran.

Dunia pendidikan mengenalnya sebagai sosok ibu yang siap maju, untuk anak-anak yang putus sekolah. Belum lagi, masyarakat mengenal Ibu ini sebagai Ibu yang sangat mudah untuk dihubungi.

Sang Kartini dari Riau ini, kembali menunjukan bahwa perempuan dalam dunia politik tidak hanya menawan. Namun juga pantas untuk diperhitungkan dengan berbagai terobosan.

Dalam masa pandemi Covid-19, Ade Hartati memberikan bantuan kepada masyarakat salam bentuk sembako. Kepala keluarga yang terdampak Covid-19, diberikan sembako setiap satu minggu sekali. Saat ini, Ade Hartati dan timnya sudah memberikan hingga 600 kepala keluarga yang terdampak Covid-19.

Bukan, ini bukan sebuah bentuk pencintraan. Dalam tulisan ini bahkan Sang Kartini tidak meminta untuk diberitakan. Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk menunjukan bahwa perempuan tidak hanya pemanis dalam dunia perpolitikan.

Terima kasih untuk semua yang berjuang dengan ketulusan, terima kasih untuk seluruh masyarakat yang tidak pernah berhenti yakin bahwa dunia yang ditinggali masih penuh dengan kebaikan tanpa label pencitraan.

Cuti Bersama di tahun 2020 kembali direvisi oleh Pemerintah. Adapun revisi ini diakibatkan pendemi corona. Jika sebelumnya cuti bersama Lebaran 2020 ditambah, kini digeser ke akhir tahun.

Berdasarkan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Menteri Koordinasi (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhadjir Effendy, terjadi pergeseran cuti bersama di tahun 2020.

Dikatakannya, pergeseran ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Corona telah tertangani dengan baik. Selain itu, akhir tahun merupakan libur sekolah. Sehingga, pihak keluarga memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan liburan.

Berikut ini keputusan selengkapnya:

• Libur Hari Raya Idul Fitri tetap pada tanggal 24-25 Mei 2020.
• Tambahan Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 28 Oktober 2020.
• Tambahan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri yang semula sejak tanggal 26-29 Mei 2020, menjadi tanggal 28-31 Desember 2020.

Dengan demikian, kalender libur tahun 2020 menjadi sebagai berikut:

Sementara itu, ini rincian cuti bersama tahun 2020 setelah direvisi:

Sejumlah pelayanan di MPP Pekanbaru tutup sementara akibat Corona Virus Disease 10 (Covid-19). Adapun langkah ini dilakukan mengingat pandemi Corona semakin meningkat di Pekanbaru.

Berdasarkan informasi yang dilansir di laman pekanbaru.go.id, menerangkan bahwa tidak adanya layanan tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Untuk diketahui, Mal Pelayanan Publik Pekanbaru menyediakan 173 jenis pelayanan. Yang mana 77 pelayanan instansi dan 96 pelayanan perizinan maupun non perizinan. Lalu 26 tenant yang terdiri dari swasta, kementerian dan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki KTP Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pekanbaru, beberapa pelayanan tutup di MPP akibat Covid-19 yaitu pengurusan SKCK, PLN, loket tilang Kejari, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, loket yang tutup lainnya adalah Ikatan Notaris Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak dan Imigrasi, Badan Pertanahan Nasional, BNI, Ikatan Apoteker Indonesia, BNN, Bea Cukai serta Taspen.

Meskipun demikian, tetap ada beberapa loket yang buka. Namun hanya memberikan pelayanan setengah hari, mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB.

Loket yang memberikan pelayanan saat ini diantaranya loket Samsat, Bank Riau Kepri (BRK), Bank Republik Indonesia (BRI), serta perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Sementara untuk pelayanan di Mal Pelayanan Publik Pekanbaru sendiri, Encik dan Puan diperkenankan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu secara online jika ingin mendapatkan pelayanan. Adapun pendaftaran bisa dilakukan melalui laman mpp.pekanbaru.go.id.

Setelah mendaftarkan secara online dan mendapatkan nomor antrian, barulah Encik dan Puan disarankan untuk berkunjung ke MPP dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

Untuk mendapatkan Kartu Pra Kerja, ada beberapa hal yang harus Encik dan Puan persiapkan. Mulai dari berkas persyaratan, sampai ke tahap-tahap yang harus dilalui.

Untuk Kartu Pra Kerja ini sendiri, memang merupakan program langsung dari Presiden Joko Widodo yang diperuntukkan bagi para pencari kerja.

Di tengah pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19) seperti saat ini, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menginstruksikan kepada bupati/wali kota se-Indonesia untuk segera mengumumkan pendaftarannya.

Untuk itu, bagi Encik dan Puan yang mau mengurusnya, berikut cara mendapatkan Kartu ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui kartu Pra Kerja sebagai stimulus ekonomi diberikan kepada:

• Pekerja sektor formal korban PHK serta yang dirumahkan tidak terima gaji dari perusahaan.
• Pekerja harian di sektor formal dan kesulitan usaha.
• Pekerja di sektor informal lainnya.
• UMKM yang kesulitan usaha
• TKI yang dipulangkan.

Sedangkan untuk Provinsi Riau sendiri mendapatkan kuota sebesar 92.893, dengan persyaratan sebagai berikut:

• Warga negara Indonesia (WNI)
• Usia mulai 18 tahun ke atas
• Sedang tidak mengikuti pendidikan formal
• Bagi masyarakat yang telah menerima bantuan dari Kementerian Sosial antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai, bantuan rasta (bantuan pangan non tunai) tidak dapat mengikuti program kartu Pra Kerja.

Nah jika Encik dan Puan tergolong dalam persyaratan di atas, maka bisa melakukan pendaftaran dengan mempersiapkan persyaratan berikut:

• Persiapkan data diri dengan mengisi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat rumah, nomor handphone atau WA, domisili pekerjaan (Alamat gerai UMKM atau alamat perusahaan jika dia bekerja), status profesi, serta alamat email.
• Setelah mempersiapkan data diri, Encik dan Puan bisa mendatangi kantor yang membidangi ketenagakerjaan setempat atau mendaftarkan diri secara online melalui link forms.gle/Fv4ERwziD5ksHJu9A

Itulah beberapa cara mendapatkan Kartu Pra Kerja jika Encik dan Puan ingin mendapatkannya. Selamat berburu kartu baru, semoga kartu ini bisa membantu semuanya dalam menghadapi wabah virus seperti saat ini, tetap selalu jaga kesehatan!

Pemadaman listrik kembali dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Pekanbaru pada 6–20 April 2020 mendatang.

Adapun pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan listrik menjadi penyebab pemadaman ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini jadwal dan lokasi pemadaman bergilir:

Senin (6/4/2020) Pukul 09:00-11:00 WIB

Pekerjaan:

• Pergantian tiang listrik

Lokasi yang terdampak:
Jalan Garuda Sakti Km 3, Jembatan Sibam, Bumi Tampan Lestari, Bengkel Karo Seri, Pergudangan Angkasa, Jalan Garuda Sakti Km5, dan di sejumlah perumahan sekitarnya.

Selasa (7/4/2020) Pukul 08:00-11:00 WIB

Pekerjaan:

• Pemeliharaan jaringan tegangan menengah

Lokasi yang terdampak:
Jalan A Saleh (sebagian), M Yamin, PDAM Simp Pulau, Polres Kampar, Salo Timur, Batalyon 132, Salo, Sei Maki, PL Belimbing, Kuok, seberang Kuok secara keseluruhan, Desa Merangin, Desa Transad, dan sejumlah desa sekitarnya. Kota Batak, Desa Sei Agung dan sekitarnya.

Rabu (8/4/2020) Pukul 09:00-11:00 WIB

Pekerjaan:

• Perampalan pohon di sekitaran jaringan listrik

Lokasi yang terdampak:
Jalan Kubang Raya SMP 1 Siak Hulu, Jalan Raya Taratak Buluh, Desa Lubuk Siam, Desa Teluk Kenidai. Jalan Adi Sucipto, Jalan Kartama Inpres, Jalan Rambutan, Jalan Melati, Komplek Auri, Jalan Sidodadi, Jalan Handayani, Jalan Majalenka, Soekarno Hatta, Arifin Achmad, Sudirman Simpang Tiga, Putri Indah, Unggas, Ikhlas, Abi Mayu, Arimbi, Kusuma, Jalan Tengku Bey Utama.

Rabu (8/4/2020) Pukul 08:00-16:00 WIB

Pekerjaan:

• Pemeliharaan gardu induk

Lokasi yang terdampak:
Jalan AMD dan sekitarnya, Bambu Kuning, Gunung Raya Angkatan 50, dan sekitarnya, Masjid Agung, Jalan Pinang Sebatang, Mustika, Kartini, Borobudur, Hang Tuah, RSUD Arifin Achmad, Ade Irma Suryani, Sudirman, Rumah Gubernur, Rumah Dinas Kapolda, Kantor Kapolda, Hotel Aryaduta dan sekitarnya, Jalan Pondok Melayu, Jalan Bandara Lama, Kaharuddin Nasution, Aur Kuning, Kelapa Sawit, Air Dingin, Komplek UIR, dan Jalan Pahlawan.

Kamis (9/4/2020) Pukul 09:00-11:30 WIB

Pekerjaan:

• Pembenahan tiang miring
• Pergantian komponen rusak di jaringan tegangan menengah
• Pemasangan PAL
• Perampalan pohon di sekitaran jaringan listrik

Lokasi yang terdampak:
Empang Pandan, Pangkalan Pisang, Buatan 1, Rantau Panjang, Paluh, Sengkemang, Jalan Lintas Siak – Buatan, Jalan Merempan Hilir, Jalan Benteng, Komplek Gh Benteng, Jalan Pemda Benteng. Jalan Kubang Raya SMP 1 Siak Hulu, Jalan Raya Taratak Buluh, Desa Lubuk Siam, dan Desa Teluk Kenidai.

Kamis (9/4/2020) Pukul 09:00-12:00 WIB

Pekerjaan:

• Pemeliharaan material jaringan tegangan menengah

Lokasi yang terdampak:
Jalan Kesadaran, Jalan Merak, Jalan Anggrek, Jalan Parit Indah, Jalan Angsa Putih, Jalan Labersa, Jalan Muchrom dan sekitarnya, Jalan Bukit Barisan, Perum Cendana, Jalan Selamat, Jalan Ikhlas, Jalan Keliling, Perum Villa Cendana, Jalan Pesantren, Jalan Parit Indah, Jalan Punai, Jalan Aur Kuning, Jalan Pinang Merah, Jalan Kadiran, Jalan Padat Karya, Jalan Daru – Daru dan sekitarnya.

Senin (13/4/2020) Pukul 09:00-12:00 WIB

Pekerjaan:

• Pemeliharaan material jaringan tegangan menengah

Lokasi yang terdampak:
Perum Griya Taman Melati, Rimbo Panjang (Sebagian), Kulau (Sebagian), Perum Perdana Indah Karya, Perum Permata Senapelan Asri, Perum Cendrawasi, Perum Garuda Permai, Perum Griya Surya Abadi, Perum Setia Mulya Dll, Perum Grafari, Perum Kuok Sejahtera, Batu belah (Sebagian), Tanjung Rambutan (sebagian), Simp Kubu, Tanjung Berulak (sebagian), Kelurahan Air tiris, Ranah Baru, Bukit Ranah, Penyasawan, Ranah Singkuang, Pulau Sarak, Rumbio, Padang Mutung, Alam Panjang, Pulau Payung, Pulau Tinggi, dan koto Tibun, Pulau Rambai, Kampar, Birandang, Koto Perambahan, Sei. Putih, Deli Makmur, Sawah baru, Sungai Tarap, Tanjung Bungo, Alam panjang, Bukit Kratai, Pulau Payung, Teratak, dan Simpang Petai.

Kamis (16/4/2020) Pukul 13:00-16:00 WIB

Pekerjaan:

• Pemeliharaan material jaringan tegangan menengah

Lokasi yang terdampak:
Batu Langka Besar, Kabun, Simpang Karet, Pasar Kabun, Desa Giti, Desa Aliantan, Boncah Kesuma, Giti Dalam, Desa Aliantan, Desa Puo Raya, Kukun, Talang Danto, Tandun, Kumain, PTP 5 Tapung, Desa Sungai Kuning. Kasikan, Trantam, PTP 5 Tandun, Perum PKO, Afdeling 5, Lindai, Tipak, Langgak, Padang Gajah, Tapung Jaya, Bono Tapung, Dayo, Tandun Barat/Sosial, Ujung Batu Timur, Tengku Rejo, Pematang Puti, dan Jalan Jendral Sudirman.

Senin (20/4/2020) Pukul 13:00-16:00 WIB

Pekerjaan:

• Pemeliharaan material jaringan tegangan menengah

Lokasi yang terdampak:
Lalang, Bunsur, Gajah Mada, Teluk Batil, Tnajung Kuras, Kayu Aro. Teluk Masjid, Parit 1 2, Parit Sempurna, Parit Makmur, Siliau, Benio, Parit Sempurna Poros, Benayah, Sei Limau, Sei Niur, Pusako, Rempak, Belading, Dosan, Dosan, Mengkapan, Sungai Rawa, Rawa Minyak, Buton, Tambak Rejo, Benteng.

Ada kabar baik di tengah Masa Tanggap Darurat Covid-19 ini, karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Riau akhirnya memberi keringan kepada masyarakat yang telat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berupa bebas denda pajak kendaraan.

Keringanan yang diberikan Pemprov Riau ini sendiri menyusul adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi masyarakat keluar rumah. Diharapkan dengan langkah tersebut dapat mendongkrak penerimaan asli daerah (PAD).

Adapun pembebasan denda PKB tersebut diberikan kepada masyarakat Riau yang kendaraannya jatuh tempo pada masa periode tanggap bencana, yaitu tanggal 17 Maret 2020 hingga 29 Mei 2020.

Nantinya Encik dan Puan selaku wajib pajak bisa menunda pembayaran pajak kendaraan, tanpa dikenakan denda keterlambatan. Namun dengan syarat, selama pembayarannya dilakukan pada periode tersebut.

Dilansir dari Media Center Riau, kebijakan ini sendiri akan diberlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi kedepannya. Baik itu terkait perpanjang waktu atau tidaknya.

Jadi bagi Encik dan Puan yang hendak memanfaatkan keringanan pajak tersebut, dapat langsung ke layanan pajak di UPT Kabupaten/Kota.

Meski tetap dibuka, hanya saja waktu pelayanannya dibatasi. Mulai pukul 08.00 sampai 12.00 WIB untuk hari Senin sampai Kamis. Kemudian hari Jumat dan Sabtu pelayanannya buka mulai pukul 08.00-11.30 WIB

Selain itu, Encik dan Puan bisa membayar pajak melalui aplikasi e-Samsat Riau yang bisa di download melalui Playstore android.

Caranya sendiri cukup mudah. Encik dan Puan tinggal daftarkan, dapatkan kode bayar, dan lakukan pembayarannya di ATM Bank Riau dengan memasukkan kode bayar tadi.