infoPKU

Berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar, kantong plastik tak lagi gratis.

Kantong plastik kini dihargai Rp200 per kantongnya. Meski secara nasional peraturan tersebut mulai diterapkan di 22 kota di Indonesia termasuk Pekanbaru, namun kebijakan tiap daerah berbeda.

Untuk penerapannya di Kota Pekanbaru sendiri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru menginginkan kantong plastik berbayar naik menjadi Rp5.000 per kantong.

Dipaparkan oleh Kepala Disperindag Kota Pekanbaru, Azman, Kamis (25/2), bahwa pihaknya memberikan saran untuk harga tiap kantong plastik sebesar Rp5.000.

Azwan mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan dengan perwakilan para ritel di Kota Pekanbaru untuk mensosialisasikan kebijakan kantong plastik berbayar tersebut.

Perihal penerapan harga Rp5.000 tersebut akan diberlakukan sejak tanggal 28 Februari 2016 oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

Dengan harga sebesar Rp5.000 tersebut dianggap olehnya akan efektif mengurangi penggunaan sampah plastik, terutama sampah kantong plastik.

Dijelaskannya bahwa merujuk dari pusat, kebijakan kantong plastik berbayar ini akan diuji coba selama enam bulan kemudian akan dievaluasi secara berkala selama tiga bulan sekali, serta akan terus dilakukan sosialisasi.

Sementara itu, baik Pemerintah Kota Pekanbaru maupun Pemerintah Provinsi Riau hingga saat ini masih belum mengeluarkan surat edaran mengenai kantong plastik berbayar di sejumlah gerai ritel di Pekanbaru.

Diakui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Riau, Firdaus, bahwa sejauh ini Pemprov Riau belum menerima petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan baru tersebut.

Oleh karena belum adanya payung hukum tersebut, maka penerapan kantong plastik berbayar belum dapat diterapkan secara maksimal di Kota Pekanbaru.

Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Hj Masni Ernawati SH, Jumat (26/2). Bahkan ia mengatakan sebaiknya masyarakat jangan mau membayar sebelum peraturan tersebut dikeluarkan.

Ia menambahkan jika peraturan tersebut telah dibuat serta telah diterapkan, maka harus disertai aturan yang jelas dan harus disertai dengan sosialisasi pada masyarakat mengenai kantong plastik berbayar tersebut. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan tas belanja sendiri.

Penerapan kantong plastik berbayar masih berpolemik, meski baru sebatas uji coba. Kali ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah gerai dan swalayan yang ada di Pekanbaru.

Adapun tujuan sidak tersebut adalah untuk mengingatkan kepada pihak gerai dan swalayan agar tidak memaksakan kantong plastik berbayar kepada pembeli, karena hingga kini masih belum ada payung hukumnya.

Bahkan Disperindag Kota Pekanbaru mengingatkan kepada para pemilik gerai untuk menanyakan kesediaan konsumen membayar kantong plastik yang akan digunakan.

Karena jika ternyata konsumen tidak mau membayar kantong plastik tersebut, maka para pemilik swalayan tidak boleh memaksakannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Perdagangan, Disperindag Pekanbaru, Mas Irba Sulaiman,  Selasa (23/2).

Dikatakan oleh Mas Irba bahwa saat sidak pihaknya menemukan sudah ada swalayan atau gerai yang telah menerapkan kantong plastik berbayar.

Berdasarkan temuan tersebut, pihaknya langsung mengingatkan kepada para pemilik gerai dan swalayan wajib memastikan serta memajang dasar hukum yang mereka miliki dalam menetapkan kantong plastik berbayar.

Tujuannya sendiri adalah ketika konsumen merasa keberatan dan mempertanyakan maka tidak akan terjadi polemik.

Diakuinya bahwa memang di Kota Pekanbaru sendiri belum memiliki payung hukum kantong plastik berbayar. Namun jika kantor pusat gerai atau swalayan yang ada di Pekanbaru telah memiliki aturan serta payung hukum sendiri yang disetujui Menteri, pihaknya mempersilahkan.

Sejak Ahad (21/2) kemarin, kantong plastik berbayar telah diterapkan di Kota Pekanbaru bersama dengan 21 kota lainnya di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan ini membuat masyarakat tidak leluasa lagi membeli kantong plastik.

Wali Kota Pekanbaru sendiri mendukung program kantong plastik berbayar ini. Ia mengatakan bahwa kebijakan ini dapat mengurangi pemakaian kantong plastik yang merupakan sampah berbahan kimia yang tidak dapat hancur. Terlebih lagi ia menilai bahwa pengelolaan sampah di Pekanbaru saat ini masih menggunakan cara konvensional.

Wako sendiri berharap adanya penggunaan kantong berbahan kertas, sehingga nantinya masyarakat tidak menggunakan kantong plastik lagi. Apalagi saat ini Kota Pekanbaru tengah menuju green city yang ramah lingkungan.

Ia berharap ada teknologi pembaruan mengenai pengelolaan sampah di Pekanbaru, sehingga dapat membantu pemerintah. Di Pekanbaru saja saat ini dibanjiri berbagai ritel, seperti Indomaret dan Alfamart dengan lebih dari 200 gerai yang tersebar di 12 kecamatan.

Adapun penerapan kantong plastik berbayar ini tentunya harus diiringi sosialisasi yang intens oleh instansi terkait, terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru.

Hal tersebut disampaikan Hj. Desi Susanti S.Sos, yang merupakan anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru. Ia mengatakan bahwa sosialisasi tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan persepsi lain di tengah masyarakat, meskipun angka yang dibayarkan kecil.

Ia bahkan memberikan saran agar Pemko Pekanbaru mengolah sampah plastik tersebut menjadi kertas recycle yang kemudian dapat menjadi pengganti dari kantong plastik. Sehingga masyarakat pun tidak dibebani dengan biaya tersebut dan permasalahan limbah sampah pun dapat ditangani.