infoPKU

Demi mengembangkan kawasan pinggiran di Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota Pekanbaru akan mengerahkan sebanyak 70 unit bus TMP (Trans Metro Pekanbaru).

70 unit bus TMP tersebut akan dioperasionalkan di wilayah Pekanbaru, Siak, Kampar, Pelalawan atau yang disingkat dengan Pekan Sikawan.

Adapun konsep yang dibuat Pemko dan Pemkab terkait mengenai kerjasama kawasan Pekan Sikawan ini sama dengan konsep yang dibuat oleh Pemerintah Kota Jabodetabek.

Tujuannya agar dapat meningkatkan transportasi darat serta mempercepat pembangunan daerah yang tergabung di empat kabupaten kota.

Ditekankan oleh Wali Kota Pekanbaru, DR H Firdaus ST MT, Selasa (15/3), agar Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) yang diprioritaskan di daerah pinggiran tersebut dapat ditangani dengan baik sehingga tidak menimbulkan kendala lagi.

70 bus TMP tersebut terdiri dari 50 bus hibah dari Kementerian Perhubungan pada Januari lalu ditambah dengan 20 bus besar TMP yang telah selesai diperbaiki.

Dikatakan oleh Wali Kota, mengenai pemeliharaan serta biaya operasional bus TMP ini akan ditanggung oleh Pemko Pekanbaru. Oleh sebab itu, ia berharap agar tak ada masalah lagi terkait angkutan massal di Kota Pekanbaru.

Selain itu, Pemko tengah memulai pembangunan jalan lingkar di perbatasan sekitar Kota Pekanbaru yakni Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pelalawan.

Pembangunan jalan lingkar luar ini juga merupakan salah satu program strategis Pemko Pekanbaru dalam mewujudkan pengembangan kawasan Perkotaan Pekan Sikawan.

Wali Kota berharap seluruh kawasan di Kota Pekanbaru tidak ada lagi yang terisolasi, selain itu juga memberikan jangkauan transportasi yang cepat bagi masyarakat Kota pekanbaru maupun bagi masyarakat di kawasan perbatasan Pekanbaru.

Dalam waktu dekat ini, Encik dan Puan tak perlu lagi repot mengantri saat mengurus administrasi kependudukan Pekanbaru. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru bakal menggunakan layanan online.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru Baharuddin di Pekanbaru, Selasa (15/3). Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah terobosan baru dalam upaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kota Pekanbaru.

Dijelaskan olehnya, dengan adanya sistem kependudukan Pekanbaru secara online ini akan memudahkan masyarakat. Sehingga nantinya tidak perlu repot-repot lagi datang dan antre di kantor Disdukcapil ketika mengurus administrasi kependudukannya.

Nantinya masyarakat cukup mengakses semua persyaratannya via online, kemudian melengkapi semua persyaratan tersebut dan mengirimnya menggunakan jaringan internet.

Kemudian setelah berkas tersebut dikirim, masyarakat akan menerima bukti serah terima. Selanjutnya masyarakat tinggal menunggu kapan administrasi tersebut akan selesai. Jadi masyarakat tinggal datang untuk menjemput, serta menunjukkan bukti serah terima.

Adapun administrasi kependudukan yang nantinya dapat diurus secara online antara lain adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, serta akta perceraian.

Dijanjikan oleh Baharuddin bahwa dalam dua bulan ke depan semua proses kelengkapan peralatan dan jaringannya akan selesai. Begitu selesai barulah sistem kependudukan Pekanbaru online ini akan diluncurkan secara serentak.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa dengan adanya sistem kependudukan Pekanbaru online ini akan memutus mata rantai calo dalam pengurusan berbagai administrasi karena dilakukan secara transparan. Terlebih kita ketahui selama ini bahwa banyak sekali calo dalam berbagai pengurusan administrasi kependudukan.

Ada kabar baik bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki anak, namun tidak mempunyai akta kelahiran. Karena Wali Kota Pekanbaru, DR H Firdaus ST MT, meluncurkan program Akta Kelahiran Gratis bagi keluarga yang tidak mampu.

Adapun program ini sendiri hadir atas kerjasama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru, Camat dan Lurah yang ada di Kota Pekanbaru.

Dikatakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, Baharuddin MSi, Ahad (13/3) bahwa program yang diluncurkan oleh Wali Kota Pekanbaru ini menyentuh langsung kepada masyarakat yang tidak mampu.

Baharuddin mengatakan bahwa sejauh ini ada lebih dari 100 akta kelahiran gratis yang telah diberikan kepada keluarga tidak mampu yang tersebar di 12 kecamatan di Kota Pekanbaru.

Untuk proses penentuan kelayakan penerima akta kelahiran gratis ini melalui penjaringan yang dilakukan oleh Lurah dan Camat. Dipaparkan oleh Baharuddin bahwa penjaringan ini memiliki ketentuan dan syarat, contohnya adalah memiliki surat nikah.

Ia juga menjelaskan agar program ini tepat sasaran kepada masyarakat tidak mampu, Camat dan Lurah dipercayakan untuk menelusuri warga yang menerima akta kelahiran gratis ini. Dijelaskan oleh Baharuddin bahwa program ini akan terus berkelanjutan tiap tahunnya.

Program ini berujuan agar semua warga Pekanbaru memiliki akta kelahiran. Hal ini sendiri sesuai dengan kebijakan daerah Pekanbaru, yang mana Disdukcapil akan menerbitkan akta kelahiran gratis untuk bayi berusia 0 hingga 60 hari.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja mengeluarkan Surat Edaran yang meminta kepada para pedagang yang berjualan di areal Car Free Day (CFD) Jalan Diponegoro-Jalan Gajah Mada Kota Pekanbaru untuk tidak lagi berjualan.

Karena berdasarkan hasil pantauan, pengamatan Satpol PP Kota Pekanbaru dan juga adanya laporan dari masyarakat bahwa area CFD dipenuhi oleh pedagang yang berjualan, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat untuk berolahraga di areal bebas kendaraan tersebut.

Untuk mengembalikan fungsi sesungguhnya dari Car Free Day sebagai tempat berolahraga masyarakat, maka para pedagang yang berada dan berjualan di areal bebas kendaraan tersebut untuk tidak lagi berjualan di sepanjang Jalan Diponegoro-Jalan Gajah Mada.

Para pedagang yang ingin berjualan dipersilahkan untuk berjualan di jalan-jalan akses yang berada dekat areal CFD tersebut. Seperti di Jalan Amal Hamzah, Jalan Lingga, Jalan Ronggo Warsito, Jalan Rupat, Jalan Seberut, Jalan Sambu, dan Jalan Diponegoro XI.

Adapun para pedagang tersebut hanya diperkenankan untuk berjualan selama masa CFD, yakni dimulai sejak pukul 06.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB. Peraturan ini sendiri berlaku sejak tanggal 27 Maret 2016 dan seterusnya, sehingga area Car Free Day di Jalan Diponegoro-Jalan Gajah Mada akan steril dari pedagang.

Jika nantinya ada pedagang yang ditemukan berjualan di areal Car Free Day Jalan Diponegoro-Jalan Gajah Mada, maka Satpol PP akan melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama ini memang areal CFD disesaki oleh para pedagang yang berjualan di sana, sehingga beberapa masyarakat yang berolahraga di kawasan bebas kendaraan tersebut menjadi terganggu.

Car Free Day sendiri merupakan sebuah kampanye untuk mengurangi tingkat pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraaan bermotor. Pada pelaksanaannya sendiri, kawasan tersebut bebas dari kendaraan bermotor. Sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan berolahraga di sana.