infoPKU

Akibat kabut asap yang melanda selama 3 bulan terakhir ini, para siswa terpaksa diliburkan. Kegiatan belajar mengajar menjadi kacau, sehingga ujian semester diundur ke pertengahan Desember mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, Selasa (3/11). Ia mengatakan jika proses belajar mengajar dapat berjalan normal tanpa asap, pelaksanaan ujian semester ini seharusnya dilaksanakan awal Desember.

Akibat kabut asap, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya memutuskan untuk mengundur ujian semester hingga pertengahan Desember.

Kebijakan ini khusus untuk daerah yang dilanda kabut asap saja. Bukan hanya ujian semester saja yang diundur pelaksanaanya, ujian mid semester pun terpaksa ditiadakan.

Seperti yang kita ketahui bahwa proses belajar mengajar yang berlangsung selama 72 hari ini tidak maksimal akibat kabut asap. Pelaksanaan mid semester pun harus ditiadakan, lalu diganti dengan memberikan tugas kepada siswa.

Jika sarana dan prasarana pendukungnya telah siap, maka Perda Retribusi Parkir Kota Pekanbaru ini siap untuk diterapkan.

Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan paling lambat pada pertengahan 2016 mendatang telah menerapkan aturan baru ini.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru nantinya harus menyiapkan seluruh alat pendukung seperti rambu-rambu, serta mensosialisasikannya kepada masyarakat untuk menjalankan aturan tersebut.

Walikota Pekanbaru, Firdaus, menyatakan bahwa ketika peraturan ini telah diterapkan maka ia mengharapkan masyarakat tidak lagi mengeluh.

Saat ini sendiri sistem perparkiran di kota Pekanbaru masih manual dan ketinggalan zaman. Sehingga ia berharap kedepannya parkir di Pekanbaru telah menggunakan teknologi otomatis yang memudahkan masyarakat.

Tujuan utama menaikkan tarif parkir pinggir jalan ini sendiri bukanlah untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun lebih kepada untuk menciptakan ketertiban di kota Pekanbaru.

Jika masyarakat nantinya keberatan dengan tarif tersebut, maka masyarakat dapat memilih menggunakan kendaraan umum dan itu gratis, tutupnya.

Terkait polemik terhadap kenaikan tarif parkir yang tertuang pada Perda Retribusi Parkir Kota Pekanbaru, Pemerintah Provinsi Riau ikut bersuara.

Ikhwan Ridwan, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Selasa (3/11), mengatakan bahwa kebijakan tersebut bisa saja dibatalkan.

Karena hasil pembahasan dari DPRD Kota Pekanbaru akan meminta persetujuan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Jadi Perda Retribusi Parkir Kota Pekanbaru ini baru bisa diterapkan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Pemprov Riau sendiri menyarankan agar Perda tersebut dibatalkan. Alasannya angka tersebut lebih tinggi dari pada Pergub Parkir milik DKI Jakarta.

Ikhwan juga menuturkan bahwa jika alasan untuk mengurangi kemacetan, maka dianggap tidak relevan. Karena dikhawatirkan, tukang parkir sendiri tidak mengerti batasan zona yang telah ditetapkan.

Terlebih saat ini petugas parkir hanya tahu bahwa tarif parkir di Kota Pekanbaru telah mengalami kenaikan. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk kenaikan tarif parkir ini berdasarkan 4 zona parkir.

Perda parkir yang disahkan oleh DPRD Kota Pekanbaru pada Senin (2/11), menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.

Kebijakan Pemko Pekanbaru menaikan tarif parkir ini merupakan upaya Pemko untuk mengurangi kemacetan dan menciptakan ketertiban di Pekanbaru, ujar Walikota Pekanbaru Firdaus MT.

Dengan dinaikkannya tarif parkir tersebut, pengguna kendaraan akan berfikir dua kali untuk membawa kendaraanya saat bepergian dalam kota Pekanbaru.

Sehingga jumlah kendaraan yang melintas di jalan-jalan protokol akan menjadi berkurang dan kemacetan dapat terurai.

Ia juga menjelaskan bahwa dengan visi kota Pekanbaru yang ingin menjadi tujuan investasi terbaik, ‎pihaknya harus menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi para investor dan masyarakat.

Ia beranggapan jika kota Pekanbaru terus dilanda kemacetan, maka investor akan enggan menanamkan modalnya di Pekanbaru.

Meski terasa cukup berat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan kedepannya, ujar Firdaus.

Ia pun membantah jika tidak pro kepada masyarakat dan membebani masyarakat. Karena masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat dan roda dua dianggap golongan mampu, bukan masyarakat miskin.