infoPKU

Sebanyak 2000 Rumah Layak Huni (RLH) akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Riau yang dianggarkan bersama DPRD Riau dengan total anggaran mencapai Rp140 miliar pada tahun 2016 mendatang.

Sekretaris Komisi D, DPRD Riau, Asri Auzar, beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa untuk pembangunan Rumah Layak Huni tahun depan menjadi Rp140 miliar untuk 2.000 unit.

Anggaran per unitnya sendiri ditingkatkan dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 70 juta, setelah sebelumnya hanya Rp 50 juta.

Untuk pengerjaannya sendiri akan dilakukan oleh Dinas Ciptada yang bekerjasama dengan organisasi masyarakat setempat.

Sebelumnya, rencana ini sempat batal dilaksanakan pada tahun sebelumnya, yang ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu. .

Salah satu faktor penyebab Program Rumah Layak Huni ini sempat batal, adalah karena kegiatan itu dimasukkan ke dalam kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Pembangunan Desa.

Sementara Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Pembangunan Desa tersebut tidak memiliki tenaga teknis dalam pengerjaan. Oleh karena itu sehingga program dikembalikan lagi ke Dinas Ciptada.

Sebanyak 1000 lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk berbagai formasi diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk tahun dibuka pada tahun 2016 mendatang.

Adapun 1.000 CPNS untuk berbagai formasi ini dibuka untuk mengisi posisi yang kosong dalam upaya untuk memenuhi keperluan pegawai dalam menunjang kinerja aparatur pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Riau, Asrizal, Jumat (27/11).

Usulan 1000 CPNS tersebut berdasarkan usulan SKPD yang membutuhkan, karena tingginya angka PNS yang telah pensiun dan yang akan memasuki masa pensiun.

Untuk proses perekrutan CPNS tahun depan ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Dimana Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Riau saat ini sedang mempersiapkan formasi sesuai keperluannya.

Saat ini, Asrizal menjelaskan bahwa pihaknya sedang menunggu formasi resminya saja.

Dedikasi dan jerih payah para personil TNI dalam upaya memadamkan api kebakaran lahan di Riau selama dua bulan terakhir diganjar ucapan terima kasih oleh Kepala BPBD.

Edwar Sanger, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, mengatakan bahwa atas nama Pemprov Riau mengucapkan terimakasih atas bantuan para pahlawan melawan asap ini.

Jumat (27/11), sebanyak 700-an personil TNI yang berasal dari kesatuan Komando Stategis Angkatan Darat (Kostrad) akhirnya dipulangkan kembali ke kesatuannya.

Adapun prosesi pemulangan para prajurit TNI ini digelar dalam upacara resmi di Lanud Roesmin Nurjadin. Upacara ini dipimpin langsung oleh Dandrem 031 Wirabima, Brigjen TNI, Nurendi serta dihadiri oleh Forkompimda Riau.

Setidaknya 1.059 personil TNI yang dikerahkan ke Riau ini telah membantu pemadaman api akibat Karhutla dan akan dipulangkan secara bertahap.

Kamis (26/11) kemarin, tahap pertama telah dipulangkan sebanyak 200 personil. Untuk hari ini sebanyak 700an yang akan dipulangkan, sisanya akan dipulangkan pada tahap berikutnya.

Dengan dipulangkannya para prajurit TNI ini, maka menandai bahwa telah berakhirnya bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pada tanggal 30 November mendatang, Pemprov Riau berencana mencabut status darurat kabut asap.

Meski demikian, satu unit helikopter AS350 masih disiagakan di posko untuk patroli. Sedangkan pesawat water boombing telah dipindahkan ke Sumsel dan Babel.

Setelah status darurat asap Riau dicabut, pahlawan melawan asap yang membantu penanganan kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan akan dipulangkan kesatuan mereka masing-masing, Jumat (27/11).

Para pahlawan yang berjuang melawan asap ini akan dipulangkan secara bertahap. Demikian yang diungkapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger, Kamis (26/11).

Untuk tahap awalnya sekitar 200-an personil TNI dari 1.059 personil TNI tersebut akan dipulangkan, sementara sisanya akan menyusul dipulangkan.

Pemprov Riau sendiri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para personil tersebut yang telah bekerja keras membantu menangani kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan.

Sanger menyebutkan bahwa mereka (TNI, red) sangat membantu Pemprov Riau dalam menangani bencana asap tahun ini, apa yang telah mereka lakukan sangat luar biasa.

Rencananya upacara pelepasan ini akan dihadiri langsung Plt Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman. Sayangnya karena beliau masih berada di luar kota, upacara ini kemungkinan dipimpin oleh Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Nurendi.

Kamis (26/11), sekitar pukul 10.00 WIB pagi tadi, sejumlah demonstran yang tergabung dalam LSM Riau Bersatu menuntut penegakan hukum terkait kasus korupsi yang belum tuntas di Riau.

Aksi unjuk rasa ini dimulai dengan membacakan orasi di Tugu PON Jalan Cut Nyak Dien, kemudian para demonstran bergerak menuju kantor Mapolda Riau dan terakhir melakukan orasi di Kejati Riau.

LSM Riau Bersatu ini meminta kepada pihak Polda Riau dan Kejati Riau untuk segera menuntuskan kasus korupsi yang belum tuntas, bahkan sejak tahun 2011 yang lalu.

Adapun dugaan perkara yang terendap tersebut antara lain:

1. Dugaan korupsi pembangunan jembatan pedamaran I & II di Rokan Hilir
2. Dugaan korupsi pengadaan buku di Badan perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Riau yang telah ditingkatkan ke penyidikan sejak tahun 2011 lalu
3. Dugaan korupsi pembangunan kawasan Kebun Nopi yang dianggarkan pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Riau, yang telah ditingkatkan ke penyidikan sejak Mei tahun 2011
4. Dugaan korupsi lampu penerangan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak yang telah ditingkatkan ke penyidikan sejak tahun 2012 lalu
5. Dugaan korupsi pengamanan Pantai Dorak yang dianggarkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau yang telah ditangani sejak tahun 2013
6. Dugaan korupsi Jembatan Timbang Dinas Perhubungan Riau yang ditangani sejak tahun 2013
7. Dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Riau ke Universitas Islam Riau sebesar Rp2,8 miliar, yang sudah menetapkan Said Fazli selaku Direktur CV GEE dan Emrizal, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politij UIR sebagai tersangka
8. Dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Kabupaten Kampar tahun 2011-2013, telah ditingkatkan ke penyidikan sekiar Mei 2014 lalu
9. Dugaan korupsi Kredit Fiktif Bank Sari Madu, yang telah menetapkan HM Hafaz sebagai tersangka sejak tanggal 2 Juli 2014 lalu

Selain itu, beberapa perkara yang diselidiki tim Tindak Pidana Khusus Kejati Riau selama tahun 2014 yang masih jalan di tempat, yakni:

1. Dugaan korupsi jasa pelabuhan Dumai
2. Dugaan korupsi proyek pendistribusian surat suara Pemilu 2009 di Riau
3. Dugaan korupsi Pembangunan Islamic Center Rokan Hulu
4. Dugaan korupsi Jembatan Siak IV
5. Dugaan korupsi SPPD Fiktir Disependa Kuansing
6. Dugaan korupsi biaya penerimaan mahasiswa di Universitas Riau, telah diperiksa Bendahara Pengeluaran Direktorat Fakultas Ekonomi Universitas Riau
7. dan lain-lain

Untuk itu, Forum LSM Riau Bersatu bersama masyarakat meminta:

1. Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Riau agar fokus terhadap kasus-kasus dan masalah yang belum tuntas dan bahkan yang mengendap di institusi masing-masing
2. Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Riau memperbaiki citra instansi hukum dengan bersikap independen, profesional, bersih dan transparan dalam menindaklanjuti aduan atau laporan masyarakat atas dugaan penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana lainnya
3. Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Riau mengedepankan profesionalisme dalam menerima laporan atas sebuah kasus tanpa adanya intervensi dan tekanan dari pihak manapun dengan data-data yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, apalagi mencemarkan nama baik
4. Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Riau tidak tegiring kepentingan politik tertentu, apalagi masuk wilayah politik yang diciptakan beberapa kepentingan untuk meruntuhkan kewibawaan pemerintah Riau
5. Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Riau tidak tergiring dan harus mengklarifikasi persoalan H. Ir. Arsyadjuliandi Rachman, MBA menerima aliran dana SKK migas pada saat beliau menjadi anggota DPR RI. Itu adalah domainnya KPK, bukan lagi Polda Riau dan Kejati Riau, dan kami mengharap itu hanya isu politik
6. Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Riau diimbau agar mengambil langkah tegas jika ada aksi yang bersifat merusak citra dan wibawa pemerintah dengan opini yang tidak berdasar dan tanpa bukti serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, demi menciptakan situasi Riau yang aman, tenang dan kondusif
7. Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Riau diimbau untuk dapat bersikap tegas atas adanya isu “Trio Rahman”, karena ini telah masuk ranah penciptaan opini publik negatif yang diduga bersifat fitnah dan pencemaran nama baik