Home Blog Page 355

#Nasional Ingat! e-KTP Jangan Difotokopi

0

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sudah mengimbau agar kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tidak diperlakukan salah. Salah dalam arti seperti distapler, laminating dan difotokopi. Aktivitas-aktivitas itu bisa mengakibatkan fisik kartu menjadi rusak.

Bahkan, Mendagri yang juga mantan Gubernur Sumatera Barat itu sudah menyebar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/1826/SJ. Perihal surat edaran itu tentang Pemanfaatan e-KTP dengan Menggunakan Card Reader.

Menurut Gamawan, e-KTP tidak boleh distapler. “Jangan difotokopi karena itu plastik, bisa rusak,” kata Gamawan kemarin. Berikut isi lengkap Surat Edaran Mendagri soal e-KTP:

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/1826/SJ
Perihal: Pemanfaatan e-KTP dengan Menggunakan Card Reader.

Ditujukan kepada:

  1. Para Menteri/Kepala LPNK/Kepala Lembaga lainnya;
  2. Kepala Kepolisian RI;
  3. Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank;
  4. Para Gubernur;
  5. Para Bupati/Walikota.

di- SELURUH INDONESIA
SURAT EDARAN

Sesuai dengan amanat Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (e-KTP), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kelebihan yang mendasar dari e-KTP adalah bahwa didalam e-KTP tersebut dilengkapi dengan chip yang memuat biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk, sehingga e-KTP dimaksud tidak dimungkinkan lagi dipalsukan/digandakan;
  2. Chip yang tersimpan didalam e-KTP hanya bisa dibaca dengan card reader (alat pembaca chip);
  3. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan e-KTP termasuk card reader sebagaimana diamanatkan Pasal IOC ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan agar e-KTP yang sudah dimiliki oleh Penduduk (masyarakat), dapat dimanfaatkan secara efektif, dengan hormat kami ingatkan kepada semua Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Lembaga lainnya, Kepala Kepolisian RI, Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota untuk:

  1. Memfasilitasi semua unit kerja/badan usaha atau nama lain di jajaran masing-masing yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat menyediakan card reader dalam waktu yang singkat, dengan penjelasan sebagai berikut:
    • Penyediaan anggaran dan proses pengadaannya merupakan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Kementerian/Lembaga/Badan Usaha atau Nama Lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    • Semua unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, sudah memiliki card reader paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan KTP non elektronik terhitung sejak 1 Januari 2014 tidak berlaku lagi;
    • Agar card reader tersebut dapat digunakan untuk membaca chip e-KTP secara efektif, maka dalam persiapan pengadaannya, khususnya yang berkaitan dengan aspek teknis dikoordinasikan dengan Tim Teknis Pemanfaatan e-KTP, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
  2. Supaya tidak terjadi kesalahan fatal dalam penggunaan e-KTP, maka diminta kepada semua Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Lembaga lainnya, Kepala Kepolisian RI, Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota, agar semua jajarannya khususnya unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa e-KTP tidak diperkenankan di foto copy, distapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, sebagai penggantinya dicatat “Nomor Induk Kependudukan (NIK)” dan “Nama Lengkap”
  3. Apabila masih terdapat unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih memfoto copy, menstapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik e-KTP.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan
Tembusan Yth:

  1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
  2. Bapak Wakil Presiden Republlk:Indonesia;
  3. Menteri Koordinator Bidang Polhukam;
  4. Menteri Koordinator Bidang perekonomian;
  5. Menteri Koordinator Bidang Kesra;
  6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
  7. Kepala Lembaga Sandi Negara;
  8. Rektor Institut Teknologi Bandung.

Terima kasih.

Menteri Dalam Negeri
GAMAWAN FAUZI

Sumber: liputan6.com

#beritaPKU Siswa Miskin Tetap Bisa ke Sekolah Favorit

Pemerintah sudah menggaransi memberikan pendidikan yang murah dan berkualitas.

Tapi banyak sekolah favorit yang tetap memberlakukan pendidikan dengan biaya mahal dan menjangkau anak-anak orang kaya.

Sementara mereka yang berprestasi berasal anak kurang mampu tidak bisa masuk. Mereka yang tidak mampu harus memilih sekolah biasa.

Menanggapi hal tersebut Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT mengatakan, sektor pendidikan tetap menjadi perhatian pemerintah termasuk Pemko Pekanbaru.

Anak berprestasi dan kurang mampu pasti akan mendapatkan prioritasnya. Anak miskin tetap bisa mendapatkan sekolah yang layak. Buktinya di SMAN 8 Pekanbaru banyak orang miskin dengan keterangan dari RT saja bisa masuk sekolah favorit tersebut.

‘’Sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah, dan tentunya merata. Anak yang kurang mampu bisa masuk sekolah yang bagus seperti SMAN 8 misalnya. Pendidikan itu sangat penting,’’ ungkap Wako Pekanbaru Firdaus MT kemarin. Menurutnya, pentingnya pendidikan tersebut dapat memberantas tiga penyakit masyarakat yang terkait dengan pendidikan.

‘’Sektor pendidikan komitmen menjadi fokus pemerintah, itu bisa menyembukan tiga penyakit itu, di antaranya kemiskinan, ketidaktahuan dan keterbelakangan. Supaya ketiga penyakit itu dapat diberantas pendidikan tetap di nomor satukan,’’ tutur dia.

Selain sektor pendidikan, yang menjadi perhatian Pemko Pekanbaru lanjut Firdaus adalah sektor kesehatan dan menyusul pembangunan dan insfrastruktur. (Riau Pos)

#beritaPKU Pekanbaru Gagal Dapat WTN

Lagi-lagi piala Wahana Tata Nugraha (WTN) lepas dari tangan Pekanbaru. Kendati demikian, dari segi penilaian Kota Pekanbaru sudah mampu naik ke peringkat yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Jika sebelumnya Pekanbaru hanya bisa memperoleh piala di bidang angkutan, tahun ini Pekanbaru hanya mampu untuk mendapatkan sertifikat WTN plus piala di bidang angkutan untuk kota besar. Piala WTN diraih oleh Kota Solo dan juga Denpasar Bali.

Penyerahan sertifikat WTN dan piala angkutan kategori kota besar ini diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan, EE Mangindaan kepada Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi SSi di kantor Kementerian Perhubungan, Senin (6/5) yang ketika itu juga didampingi Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Adang Ginanjar dan juga Kadishubkominfo Kota Pekanbaru, Ir H Dedi Gusriadi.

Lepasnya piala WTN ini masih disebabkan akibat belum baiknya infrastruktur  lau-lintas di Kota Pekanbaru. Mulai dari trotoar, marka jalan dan termasuk juga rambu-rambu sebagai penunjuk arah.

Kadishubkominfo Kota Pekanbaru, Ir H Dedi Gusriadi MT kepada Riau Pos mengatakan, pihaknya akan berusaha untuk terus membenahi infrastruktur yang berkaitan dengan bidang lalu-lintas tersebut.

‘’Untuk membenahi infrastruktur ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Dishub saja. Akan tetapi juga harus melibatkan beberapa instansi lainnya. Karena lalu-lintas sendiri menyangkut dengan infrastruktur dan manusianya,’’ ungkap Dedi.

Infrastruktur di sini lanjut Dedi, seperti trotoar. Di sana tidak dibenarkan untuk tempat berjualan.  Fungsi dari trotoar adalah sebagai tempat pejalan kaki.

Sementara di Pekanbaru masih difungsikan sebagai tempat berjualan. Tentunya ini merupakan tugas dari Satpol PP untuk melakukan penertiban. (Riau Pos)

#beritaPKU 4 Bulan di 2013, Terdapat 38 Warga Pekanbaru Terserang DBD

Memasuki musim transisi dari musim penghujan ke musim kemarau membuat virus dan bibit penyakit berkembang pesat. Seperti DBD (demam berdarah dengue) yang yang korbannya terhitung akhir April lalu mencapai 38 orang.

Hal tersebut disampaikan Kasi penanganan penyakit menular Dinas Kesehatan kota Pekanbaru, Hamdan kepada Riauterkini.com, Senen(06/05/2013).

Disebutkannya, berdasarkan data yang dihimpun pihanya dari 20 puskesmas sekota Pekanbaru hingga minggu ke 17 atau akhir April kemarin jumlahnya mengalami peningkatan dari minggu sebelumnya.

“Jika minggu ke 16 penderita 37 orang, dan pada minggu selanjutnya jumlahnya bertambah satu korban menjadi 38 orang,”Paparnya.

Dirinya juga menambahkan, bahwa wilayah yang paling rentan akan wabah penyakit DBD berada di Kecamatan Payung Sekaki, dan tempat-tempat padat penduduk lainnya.

“Berdasarkan data, Kecamatan Payung sekaki menduduki jumlah penderita terbanyak dengan 7 orang korban, diikuti kec Rumbai dan Tampan masing-masing 5 orang korban, Sementara untuk wilayah yanh nihil DBD yaitu Pekanbaru Kota,”Ujarnya lagi.

Ketika disinggung mengenai korban yang meninggal, Hamdan mengatakan bahwa hingga kini tidak ada penderita DBD yang sampai meninggal.

“Maka dari itu, kita himbau jika ada Panas dan bintik bintik merah segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat,”Himbaunya.

Sumber : Riau Terkini

#beritaPKU Bus Transmetro Sediakan 220 Lowongan Kerja

Upaya pemerintah melalui PD (perusahaan Daerah) Pembangunan untuk memberikan pelayanan transportasi yang nyaman juga akan membantu progam pemerintah untuk penekan angka Pengangguran.

Hal tersebut disampaikan Dirut PD pembangunan, Heri Susanto, Minggu(05/05/2013).

Dikatakannya, rencana pihaknya yang akan menyewa 50 bus transmetro pada tahun ini, dengan begitu talah barang tentu akan menyedot pencaker (pencari kerja) yang secara otomatis mengurangi angkap pengangguran kota Pekanbaru yang mencapai 20 ribuan.

“Sedikitnya untuk 50 trasnmetro kita akan memperkerjakan 220 pekerja, yang akan ditempatkan semagai pramudi, pramugari dan pramugara,”Jelasnya.

Ditambahkannya, pihaknya pada bulan ini akan mempromosikan lowongan dimedia masa dan tempat-tempat umum lainnya.

“Yang jelas kita akan mencari orang yang profesional karena kita lebih mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat,”Tambahnya lagi.

Lanjut Ia juga menegaskan bahwa pada setiap karyawan yang direktrut harus membuat surat pernyataan untuk tidak menuntut dan siap di berhentikan jika melanggar aturan.

“Kita merekrut karyawan ini dibantu pihak dishub dan satlantas, jadi kita akan cari yang profesional dan berkwalitas untuk masyarakat,”tutupnya.

Sumber : Riau Terkini

#ISG_2013 Peluang Tuan Rumah ISG Bersama Masih Terbuka

0

Pemerintah Provinsi Riau memastikan diri akan menghadiri undangan pertemuan dengan Menteri koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dan Menteri Pemuda dan Olahraga membahas persiapan Islamic Solidarity Games (ISG) III di Jakarta, Rabu (8/5/2013) lusa. Pemprov berharap, dalam pertemuan tersebut lahir kesepakatan mengenai tuan rumah ISG tetap di Riau atau menetapkan opsi tuan rumah bersama.

Hal ini diungkapkan Asisten II Setdaprov Riau yang juga Wakil Ketua II Panitia Daerah ISG, Emrizal Pakis, Senin (6/5/2013). “Kita memang sudah diundang oleh Menko Kesra dalam pertemuan yang membahas ISG ini, kita akan hadir. Kita berharap dalam pertemuan nanti akan ada solusi,” ujarnya.

Dijelaskan Emrizal, persoalan pindah atau tidak pindah tuan rumah ISG belum ada keputusan resminya. “Kita tidak mau terjebak dalam debateble dan kita ingin nanti duduk satu meja mencari solusi dari sejumlah masalah yang ada. Andai kata dalam pertemuan itu nanti tidak ada solusi dari masalah yang ada itu, artinya pertemuan itu gagal,” pungkasnya.

Oleh karenanya, tiga opsi penyelenggaraan ISG tersebut masih memiliki peluang bersama. Namun, melihat munculnya statment baru Menpora Roy Suryo yang menyatakan Jakarta Tuan Rumah ISG sebagai keputusan final, membuat Pemprov Riau menyiapkan langkah agar Riau masih bisa menjadi tuan rumah, salah satunya dengan menjadi tuan rumah bersama Riau-Jakarta.

“Andai kata dalam pertemuan nanti semua pihak mengatakan sebaiknya tuan rumah, kalau itu sebuah kesepakatan, kenapa tidak. Tetapi nanti tentu akan dibahas lagi, apakah pindah ke Jakarta, Tetap di Pekanbaru atau tuan rumah bersama,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Menpora Roy Suryo menyatakan bahwa keputusan pemindahan evan itu dari Pekanbaru ke Jakarta sudah final.

“Jadi saya katakan sudah final. Rapat dengan Menko Kesra (8 Mei 2013) hanya sebuah rapat yang ingin menegaskan pemindahan itu, karena memang dengan berbagai alasan dan saran yang ada, tidak mungkin melaksanakannya di Pekanbaru,” kata Roy kepada media di Jakarta.

Menpora menjelaskan, sebenarnya dirinya tidak ingin memberikan harapan semu pada masyarakat Riau. Ditegaskannya pula, pemerintah selalu bersikap terbuka terkait alasan pemindahan lokasi pagelaran yang akan diikuti negara-negara Islam itu dari Pekanbaru ke Jakarta.

Mantan anggota DPR RI itu menjelaskan, pemindahan terpaksa dilakukan karena banyak hal. Dari sisi teknis saja, sebutnya, banyak venue di Pekanbaru yang tak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan Islamic Solidarity Games Federation (ISSF).  Misalnya venue untuk olah raga aquatic, renang hingga panahan.

Namun, kata Roy, yang paling penting dalam masalah teknis adalah kelayakan stadion utama. Sebab menurut konsorsium (KSO) yang menjadi kontraktor pembangunan main stadium untuk PON lalu itu, Pemprov Riau masih menanggung hutang Rp 240 miliar. Salah satu yang menjadi kendala saat ini adalah status hukum Gubernur Riau Zainal.

Sumber : Hallo Riau

#beritaPKU MTQ Pekanbaru Berlangsung Dalam Hujan

Empat hari terakhir sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru kerap diguyur hujan. Begitu juga halnya di kawasan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kota Pekanbaru ke-46 di Kecamatan Rumbai Pesisir, Lapangan Kuning Jalan Sekolah. Malahan, hujan mengguyur kawasan MTQ sejak pembukaan oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus pada Jumat (3/5).

Di tengah guyuran hujan, usai pembukaan lomba tetap dilanjutkan dengan perlombaan perdanan cabang tilawah sebanyak enam orang. Menurut Ketua Bidang Musabaqah, Zulkifli kepada Tribun, pada malam Minggu pelaksanaan MTQ masih diguyur hujan, malahan mulai dari pawai ta’aruf sampai kepada pembukaan MTQ oleh wali kota.

“Akan tetapi, apresiasi dan antusias masyarakat semakin tinggi untuk mensukseskan MTQ tahun 2013 ini. Setelah pumbukaan oleh wali kota, kami melanjutkan dengan lomba tilawah yang berjumlah enam orang sampai pukul 01.00 WIB, alhamdulillah berjalan lancar,” ungkap Zulkifli.

Pada Sabtu, ulas Zulkifli, sudah dilaksanakan lomba cabang tahfiz, dan lomba cabang kaligrafi kategori naskah. Pada hari Minggu dilanjutkan dengan lomba cabang kaligrafi kategori dekorasi. Sabtu malamnya, sambungan tilawah remaja, di Astaka utama 18 orang.

“Hari Sabtu paginya langsung lomba tahfiz 1 juz dewasa sebanyak 24 orang di Masjid Dakwah Jalan Paus Komplek Chevron, dan dilanjutkan tahfiz tingkat anak-anak 1 juz sebanyak 12 orang di astaka utama. Untuk lomba kaligrafi kategori naskah sudah tuntas 12 kecamatan sebanyak 24 orang di Masjid Nurul Islam Jalan. Pada hari Minggu sudah dilaksanakan kaligrafi kategori dekorasi di tempat yang sama,” jelas Zulkifli.

Dalam pelasanaan MTQ ke-46 tahun 2013 ini, sebut Zulkifli, kendalanya lantaran kurang matang disebabkan cuaca, meskipun demikian sudah bisa mengatasinya dengan adanya kerja sama dengan pengurus masjid yang berada di sekitar Astaka Utama yang ada lima masjid.

“Untuk ke depan harapan majelis hakim, pihak pemerintah kota untuk memperhatikan tempat setiap cabang yang digunakan untuk MTQ. Hendaknya perlombaan MTQ ini di astaka kecil dan mesjid diikutkan dan jangan terfokus di astaka . Tidak hanya itu itu saja, harapannya tanggal pelaksanaan juga harus benar-benar matang,” tutur Zulkifli.

Sumber : Tribun Pekanbaru

#ISG_2013 Tuntut Pelaksanaan ISG, Gerakan Rakyat Riau Menggugat (Geram) akan Turunkan Tujuh Ribu Massa

0

Sebanyak 20 orang lebih tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, dari berbagai organisasi masyarakat (Ormas) dan organisasi pemuda, mengadakan pertemuan di Sekretariat Islamic Solidarity Games (ISG) Jalan Gajah Mada, Minggu (5/5). Pertemuan itu menghasilkan sebuah organisasi pergerakan yang diberi nama Gerakan Rakyat Riau Menggugat (Geram, dan terpilih Ketua Presedium Geram, Faizal Naser.

Usai pertemuan, Faizal Naser didampingi jajaran presedium, Toni dari KNPI, Soni Rahman dari Majelis Tinggi Pemuda Riau, Zulfikri M Noer dari LDS, dan Beni R Dehan kepada Tribun menyebutkan, sejak pemerintah pusat melalui Menteri Pemudan dan Olahraga (Menpora) memutuskan memindahkan pelaksanaan ISG ke Jakarta, ia bersama tokoh masyarakat dan pemuda Riau sangat kecewa.

“Atas pembicaraan beberapa tokoh awalnya, maka diadakanlah pertemuan ini, dan akhirnya kami sepakat membentuk organisasi pergerakan yang kami namakan Geram. Ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Riau atas tindakan pusat tersebut. Untuk itu, kami menuntut supaya ISG tetap dilaksanakan di Riau, karena persiapan sudah hampir rampung dan ini merupakan marwah rakyat Riau,” ungkap Faisal.

Menurut Faisal, Geram tidak saja menyuarakan tuntutan melalui media massa, namun tuntutan juga akan disampaikan melalui surat dan akan melakukan aksi besar-besaran, dengan menurunkan tujuh ribu massa untuk melakukan aksi demonstrasi menuntut supaya ISG tetap dilaksanakan di Riau.

“Kami tidak main-main, kami akan menuntut secara tertulis dan secara aksi demonstrasi. Ini marwah rakyat Riau, harus diperjuangkan ISG tetap dilaksanakan di Riau. Aksi demonstrasi akan melibatkan tujuh ribu massa yang berasal dari berbagai daerah di Riau. Tuntutan kami, selain ISG tetap di Riau, juga menuntut supaya Menpora dipecat dari kabinet,” tegas Faisal.

Faisal berharap dan menghimbau kepada masyarakat dan pemuda seluruh Riau, untuk sama-sama menuntut dan menyuarakan tuntutan supaya ISG tetap dilaksanakan di Riau, karena ini adalah marwah rakyat Riau.

“Ini marwah rakyat Riau, maka kami berharap dan mengimbau seluruh masyarakat dan pemuda Riau peduli. Mari bersama menuntut supaya ISG tetap dilaksanakan di Riau. Tidak ada alasan pusat memindahkan ISG ke pusat. Sekali lagi, mari kita gugat pusat,” ajak Faisal.

Sumber : Tribun Pekanbaru

#beritaRIAU 239 Kelas Rusak di Riau Akan dapat Bantuan

0

239 kelas SD yang rusak sedang di Provinsi Riau akan direhabilitasi oleh Kemendikbud. Berdasarkan data rencana alokasi sementara yang dimiliki Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, kelas rusak sedang yang akan direhabilitasi itu tersebar di tujuh kabupaten/kota.

Menurut Kasi SD Disdik Riau, Zainuddin kepada wartawan, kemarin, di Riau, totalnya ada 239 ruangan rusak sedang dengan anggaran Rp 10.142.457.000 yang masuk rencana alokasi sementara. Tujuh kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan tersebut yaitu, Bengkalis 21 kelas, Indragiri Hulu 21 kelas, Kampar 43 kelas dan Pelalawan 60 kelas.

Selanjutnya Kabupaten Rokan Hilir 46 kelas, Rokan Hulu 27 kelas dan Kota Pekanbaru sebanyak 21 kelas. Sementara, untuk Kabupaten Kuantan Singingi, Meranti, Siak, Indragiri Hilir dan Dumai sudah menyampaikan data kelas rusak sedang ke pusat. Namun kelima daerah ini tidak masuk dalam rencana alokasi sementara yang diterima Disdik dari pusat.

Menurut Zainuddin, saat ini, pemerintah pusat memang menurunkan anggaran untuk program rehabilitasi tersebut. Karena itu, pemerintah pusat mungkin mengutamakan daerah yang memang sangat membutuhkan. Ia memastikan hal ini juga dialami oleh daerah di provinsi lain.

Dijelaskan dia, data alokasi sementara itu akan disampaikan ke kabupaten/kota. Selanjutnya, pihak kabupaten/kota menentukan sekolah-sekolah mana saja yang jadi calon penerimanya. Nanti, data sekolah calon penerima akan dikirimkan ke pusat paling lambat tanggal 14 Juni.

Karena itu diharap, akhir bulan Mei mendatang data tersebut sudah disampaikan ke Disdik Riau lagi. Selanjutnya, data akan dikirim Disdik Riau ke pusat. Nanti pusat akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. “Proses verifikasi dilakukan langsung oleh pusat. Disdik Riau tidak ada melakukan verifikasi,” tegasnya.

Sumber : Tribun Pekanbaru

#beritaPKU Disdik Yakin Pekanbaru Nilai Tertinggi UN SD/MI

Hari ini, Senin (6/5), 16.837 siswa SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kota Pekanbaru hadapi Ujian Nasional (UN) 2013. Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru menargetkan, hasil yang dicapai dapat mengungguli peserta dari kabupaten/kota lain di Provinsi Riau. Termasuk kota besar lain di Sumatera.

Menurut Kepala Bidang TK dan SD Disdik Pekanbaru, Naguib Nasution SPd, Minggu (5/5), 16.837 peserta tersebut berasal dari 264 sekolah. Jumlah terbanyak berasal dari SD negeri dengan 13.223 peserta. Diikuti dari SD swasta 3.198 orang serta dari MI negeri dan swasta sebanyak 396 orang.

Diterangkan Naguib, meski UN diikut 264 sekolah, tapi yang menjadi penyelenggara hanya 247 sekolah. Karena 17 sekolah lainnya masih berstatus menumpang ujian. “Ini biasa karena sekolah tersebut belum terakreditasi,” ungkap Naguib. Dari 247 itu, 184 diantaranya adalah SD negeri. Lalu, 58 SD swasta, 3 MI negeri, 11 MI swasta, satu SD Luar Biasa (SDLB) negeri dan tujuh SDLB swasta. Khusus SDLB, pelaksanaan UN dipusatkan di satu tempat saja.

Menurut Naguib, pihaknya optimis seluruh peserta mampu menjalankan UN sebaik mungkin. Bahkan dengan hasil yang maksimal. Karena itulah Disdik optimis Pekanbaru mampu kembali meraih nilai tertinggi di Riau. Bahkan, siswa Pekanbaru diyakini unggul dibanding siswa antarkota di Pulau Sumatera.

Keyakinan Naguib ini diambilnya mengingat persiapan yang sudah matang jelang pelaksanaan UN. Diantaranya, pihak sekolah telah menggelar sejumlah tryout UN bagi siswa bekerjasama dengan berbagai kalangan. Termasuk satu kali tryout yang diselenggarakan Disdik Pekanbaru.

Tak hanya itu, di tiap Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan juga sudah diminta membuat prediksi soal berdasarkan kisi-kisi UN. Prediksi ini menjadi pegangan para guru yang mengampu mata pelajaran yang diujiankan. Artinya, siswa sebenarnya telah mengetahui gambaran besar soal-soal yang keluar saat UN.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara UN Provinsi Riau, Sri Petri Haryanti SPd memastikan pendistribusian naskah ke seluruh kabupaten/kota telah tuntas. Menurutnya, distribusi naskah soal terakhir dilakukan kemarin malam ke Kota Pekanbaru. Menurutnya, pendistribusian itu sekaligus membawa naskah soal Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A. Termasuk naskah soal UN susulan.

Sejauh ini, panitia belum mendapat kabar adanya kekurangan naskah dari daerah.  Sebelumnya, Petri mengakui memang sempat ada kekurangan untuk SD Kesuma Pekanbaru dan dua paket di Indragiri Hulu. Tapi kekurangan naskah itu sudah diantar dan masalah telah diatasi.

Ia berharap, pelaksanaan UN SD/MI di seluruh sekolah se Provinsi Riau berjalan baik tanpa masalah berarti. Seluruh panitia juga diminta menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tertera pada prosedur operasional standar pelaksanaan UN.

Kepada seluruh peserta UN, Petri mengharap agar tidak percaya jika mendengar informasi terkait kunci jawaban yang bocor. Menurutnya, isu seperti itu sangat menyesatkan mengingat kerahasiaan naskah terjaga dengan baik. “Kami menghimbau agar siswa percaya pada kemampuannya sendiri saja,” kata Petri.

Sementara itu, berdasarkan data Disdik Riau, peserta UN SD/MI tahun ini mencapai 118.602 orang. Selain Pekanbaru, peserta terbanyak ada di Kabupaten Kampar dengan peserta 14.819 orang dan Indragiri Hilir 14.013 orang. Selanjutnya di Rokan Hilir dengan 13.281 orang, Bengkalis 11.596 orang, Rokan Hulu 10.417 orang, Siak 8.960 orang, Indragiri Hulu 8.026 orang, Kuantan Singingi 5.885 orang, Pelalawan 5.881 orang, Dumai 5.133 orang dan Keppulauan Meranti 3.783 orang.

Selanjutnya, untuk SDLB ada 46 siswa yang ikut dari 25 sekolah. Mata pelajaran yang diujiankan ada tiga. Hari pertama adalah bahasa Indonesia, Matematika (hari kedua) dan IPA (hari ketiga). Setiap mata ppelajaran dimulai pukul 08.00 dan berakhir jam 10.00 Wib.

Lalu, UNPK Paket A ada 628 orang. Untuk kesetaraan, peserta terbanyak tercatat di Kabupaten Rokan Hulu dengan 94 orang. Diikuti Pelalawan 93 orang, Meranti 89 orang, Pekanbaru 77 orang, Bengkalis 75 orang, Indragiri Hilir 54 orang, Indragiri Hulu 42 orang, Rokan Hilir 31 orang, Dumai 24 orang dan Siak 23 orang. Hanya Kuantan Singingi yang tidak menggelar UNPK Paket A.

Mata pelajaran yang diujikan dalam Paket A ada lima. Yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dan bahasa Indonesia (hari pertama), Ilmu Pengetahuan Sosial dan IPA (hari kedua) serta Matematika (hari ketiga). Paket A dilakukan di hari yang sama dengan UN formal. Namun, waktunya dimulai pukul 13.30 Wib.

Sumber : Tribun Pekanbaru