Home Blog Page 354

#beritaRIAU Jumlah Pengangguran Sarjana dan Diploma di Riau Meningkat

0

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah pengangguran dari lulusan diploma dan sarjana di Provinsi Riau meningkat drastis pada Februari 2013 dibandingkan periode yang sama 2012.

“Artinya banyak lulusan diploma dan sarjana dari universitas di Riau belum terserap ke lapangan pekerjaan,” kata Kepala BPS Provinsi Riau Mawardi Arsyad di Pekanbaru, Selasa (7/5).

Ia menjelaskan, jumlah pengangguran terbuka di Riau pada Februari 2013 mencapai 116.410 orang. Dari jumlah itu, pengangguran terbuka dari lulusan diploma I, II dan III, mencapai 8,48 persen. Jumlah itu naik 7,15 persen karena pada periode yang sama tahun lalu, pengangguran diploma sebesar 1,33 persen.

Selain itu, jumlah sarjana pengangguran juga bertambah dari 0,69 persen pada Februari 2012 menjadi 3,56 persen pada tahun ini.

Meski begitu, Mawardi mengatakan secara keseluruhan tingkat pengangguran terbuka di Riau pada Februari 2013 sebesar 4,13 persen, atau turun dari tahun lalu yang mencapai 5,17 persen.

“Penurunan pengangguran tak lepas dari makin terbukanya kesempatan kerja,” ujarnya.

Menurut dia, penurunan tingkat pengangguran terbuka terjadi pada tingkat pendidikan SD dari 3,60 persen menjadi 2,23 persen. Kemudian pengangguran lulusan SMP turun dari 5,15 persen jadi 2,40 persen, dan SMA turun dari 8,6 persen jadi 8,0 persen, serta SMK dari 7,52 persen jadi 5,72 persen.

Sedangkan, ia mengatakan jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2013 mencapai 2.487.857 orang, atau bertambah 211.597 orang dibandingkan tahun lalu.

“Jumlah angkatan kerja di Riau naik 192.368 orang, menjadi 2.815.864 orang,” ujarnya.

Meski pertumbuhan ekonomi Riau termasuk tertinggi di Indonesia namun kondisi itu belum mampu menciptakan lapangan kerja luas hingga pengangguran masih tinggi. (Antara)

Mahasiswa Riau Tuntut Nasionalisasi Blok Migas

0

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau berunjuk rasa di kompleks Rumbai, Pekanbaru, Selasa, menuntut nasionalisasi blok migas di daerah itu.

Mereka yang berada di depan gerbang masuk PT Chevron Pacific Indonesia, kompleks Rumbai, berharap agar Pemerintah berani menasionalisasi aset minyak dan gas (migas) dengan tidak memperpanjang kontrak blok minyak Siak di Riau kepada Chevron.

Sejumlah mahasiswa melakukan demo terkait dengan keberadaan perusahaan asing yang sudah bercokol di Indonesia selama 88 tahun itu yang akan memperpanjang masa kontraknya.

Bahkan, perusahaan tersebut jauh hari telah mengusulkan perpanjangan ke Kementerian ESDM terkait masa kontrak Chevron di Blok Siak yang akan habis pada bulan November 2013.

Aksi mahasiswa sempat memanas setelah mereka membakar ban bekas dan mendobrak gerbang besi setinggi 5 meter. Namun, demonstrasi tetap terkendali dan mahasiswa hanya meneruskan orasi mereka setelah melewati gerbang pertama.

“Penguasaan modal asing atas kekayaan alam negeri ini tiap tahun semakin meningkat karena aturan perundangan-undangan kita dibuat dengan ide utama kompetisi bebas. Akibatnya, perusahaan negara harus menjadi anak tiri dalam mengelola kekayaan alam di negeri sendiri,” kata koordinator lapangan, Yopi Pranoto.

Kedaulatan negara, menurut dia, seakan telah dibajak oleh kekuatan asing yang padat modal dan kapitalis. Akibatnya, aturan hukum tunduk untuk melegitimasi posisi pemodal besar yang mampu membayar demi kepentingan kekayaan mereka.

“Selama ini, Indonesia belum berdaulat terhadap kekayaan alamnya, bahkan kita akan menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM),” ujarnya.

Selain itu, Yopi mengatakan bahwa mahasiswa mendukung upaya hukum kasus dugaan korupsi pada proyek bioremediasi yang melibatkan pegawai Chevron dan rekanannya sebagai tersangka. Kasus penetralan limbah itu kini sudah dalam proses pengadilan di Jakarta.

Ia mengatakan bahwa mahasiswa mendukung majelis hakim untuk bersikap objektif dan jangan terprovokasi dari pihak perusahaan yang melakukan kampanye untuk merekayasa opini publik.

“Usut tuntas kasus bioremediasi untuk memberikan kepastian hukum di Indonesia,” katanya.

Secara terpisah, Manajer Komunikasi Chevron Tiva Permata, ketika menanggapi aksi mahasiswa, mengatakan bahwa seluruh aset dan fasilitas yang dikelola PT Chevron Pacific Indonesia adalah milik negara.

Dalam operasionalnya, kata dia, Chevron bekerja berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (production sharing contract) dan di bawah pengawasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) selaku wakil pemerintah Republik Indonesia.

“Chevron merupakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dari pemerintah Indonesia yang diberi tugas untuk mengelola dan mengoperasikan aset-aset negara di sektor industri migas, di antaranya tanah, bangunan, jaringan pipa dan listrik, serta fasilitas lainnya,” kata Tiva dalam siaran persnya.

Terkait dengan perpanjangan Blok Siak, Tiva menyatakan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia.

“Siapa pun yang mengoperasikan blok tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimum bagi negara dan Provinsi Riau,” ujarnya. (Antara Riau)

#Nasional Mendikbud Minta Ujian Tulis Masuk SMP Dihapus

0

Hari pertama ujian nasional (unas) SD kemarin (6/5) tidak seriuh unas SMP maupun SMA beberapa waktu lalu. Hasil pantau di sejumlah daerah, unas berjalan serentak dan lancar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghimbau ujian tulis masuk SMP dihapus, cukup dengan nilai unas dan rapor.

Himbauan penghapusan ujian tulis di SMP, khususnya SMP negeri, itu disampaikan langsung Mendikbud Mohammad Nuh. “Sekarang yang PTN saja menghapus ujian tulis sebagai saringan masuk nasional. Harusnya SMP juga begitu, cukup dari rapor dan nilai unas SD,” katanya usai sidak di SD Bhakti, Jakarta kemarin.

Nuh mengatakan tidak tepat jika siswa SD yang baru saja berjibaku mengerjakan unas dihadapkan lagi dengan ujian tulis masuk SMP. “Betapa ribetnya kalau harus dua kali ujian tulis. Sudah tidak perlu ujian tulis lagi di SMP,” papar menteri asal Surabaya itu. Nuh mengatakan upaya kongkrit untuk menghentikan ujian tulis di SMP akan segera tertuang dalam surat resmi. Dia mengatakan sedang menggodok secara birokrasi, untuk aturan baru ini.

Mantan rektor ITS itu juga menegaskan posisi unas SD. Dia menegaskan jika unas SD itu tidak bertentangan dengan program wajib belajar. Nuh mengatakan jika prinsip unas SD itu sama dengan unas SMP dan SMA. Yakni ada peluang lulus atau tidak lulus.

“Yang wajib itu kan belajarnya. Jika ada yang tidak lulus, kan tetap wajib belajar (di SD lagi, red),” paparnya. Namun Nuh meminta siswa tidak perlu risau menghadapi unas SD. Sebab standar kelulusan ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Nuh mengatakan jika unas SD ini dianggap saja sebagai ujian latihan menghadapi ujian-ujian akhir di jenjang pendidikan berikutnya.

Standar kelulusan masing-masing sekolah juga diterapkan di Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, rata-rata standar kelulusan unas SD di seluruh DKI Jakarta adalah 5,5. “Tetapi ada juga yang menetapkan standar kelulusan 4,” papar dia saat mendampingi Nuh.

Taufik mengatakan jika naskah unas di wilayah DKI Jakarta sudah sampai di rayon-rayon Sabtu lalu. Sehingga kemarin naskah sudah siap dibawa oleh masing-masing panitia unas tingkat sekolah atau satuan pendidikan.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Pendidikan Musliar Kasim juga tidak ketinggalan melihat langsung persiapan unas SD. Dia kebagian memantau di SDN 01 Menteng, sekolahnya Presiden Barack Obama dulu. Mantan rektor Universitas Andalas, Padang itu lebih menjelaskan urusan teknis unas SD. “Unas SD ini memang mendapatkan perhatian lebih. Jangan sampai kejadian buruk di unas SMP atau SMA terulang,” paparnya.

Musliar mengatakan pengecekan percetakan naskah ujian oleh petugas dari pemprov berjalan berkali-kali, tujuannya supaya proses ini tuntas tepat waktu. Selain itu Musliar mengatakan lembar jawaban komputer (LJK) menggunakan kertas 100 gram, sehingga siswa tidak perlu khawatir kertas LJK mudah rusak.

Musliar juga mengomentari potensi kelulusan siswa. “Saya yakin tingkat kelulusan unas SD dan sederajat ini mencapai 100 persen,” tandanya. Alasannya adalah, standar nilai kelulusan unas SD dan sederajat ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Dengan kondisi ini, Musliar mengatakan kecil kemungkinannya ada siswa tidak lulus unas.

#beritaPKU Pekanbaru Belum Tentukan Formasi CPNS 2013

Hingga kini Pemerintah Kota Pekanbaru belum menerima informasi pasti dari pusat terkait penerimaan CPNS (calon pegawai negeri sipil) baru. Padahal jika mengacu pada kebijakan yang ditetapkan pusat perihal besaran belanja publik dan belanja pegawai dalam APBD, secara prinsip Pemko Pekanbaru bisa melakukan penerimaan CPNS.

Menurutnya, tampaknya tahun 2013 ini besaran belanja pegawai sudah lebih kecil dari belanja publik atau 40 persen dari total APBD keseluruhan yang mencapai kurang lebih 2 T. Jadi dengan perbandingan 60 : 40 Pemko Pekanbaru telah dapat menerima CPNS.

“Dan sekarang kita masih menunggu informasi dari pusat apakah penerimaan CPNS untuk Pemko Pekanbaru formasinya penerimaannya sebanyak yang pensiun atau ada penambahan lain diluar pengganti yang pensiun,”Jelas Hermanius.

Lanjut, ditambahkannya sesuai analisa jabatan dan beban kerja, pihak Pemko Pekanbaru juga sudah menyampaikan usulan kebutuhan pegawail dilingkungan Pemko Pekanbaru kepada pusat.

“Saat ini Kita belum bisa pastikan juga apakah formasi CPNS untuk Pemko Pekanbaru sesuai dengan hasil analisa jabatan dan beban kerja yang diusulkan atau tidak, karena laporannya belum sampai kemungkinan pada bulan Juni mendatang usulan kita telah diketahui,”tutup Hermanius. (Riau Terkini)

#ISG_2013 Terbuka Opsi Tuan Rumah Bersama ISG

0

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo menyatakan pemindahan tuan rumah Islamic Solidarity Games (ISG) dari Riau ke Jakarta sudah keputusan final.

Namun Ketua Umum Panitia Daerah (Panda) Indonesia Islamic Solidarity Games Organizing Committe (Inaisgoc) HM Rusli Zainal mengatakan, masih terbuka peluang Riau jadi tuan rumah atau opsi lain, menjadi tuan rumah bersama.

Pernyataan tersebut disampaikan HM Rusli Zainal yang juga Gubernur Riau (Gubri) itu, karena belum ada surat resmi yang dilayangkan Kemenpora kepada Pemprov Riau yang menyatakan kepindahan sudah keputusan final.

‘’Beberapa opsi masih memungkinkan. Kami dengan pusat pasti tidak akan banyak perbedaan selama masih rasional dan proporsional. Kita tunggu saja 8 Mei (pertemuan di Kemenko Kesra, red) nanti,’’ ujar Rusli kepada Riau Pos di Pekanbaru, Senin (6/5).

Ditegaskan Gubri, ia baru akan menerima keputusan perpindahan ISG tersebut jika sudah menerima surat secara tertulis dari Presiden RI. Apakah nanti berupa Keputusan Presiden (Keppres) atau berupa Surat Keputusan (SK) saja.

Pertemuan yang difasilitasi Menko Kesra di Jakarta besok, ujar Gubri, salah satu agenda adalah penentuan nasib Riau sebagai tuan rumah ISG. Pertemuan itu akan dihadiri Menpora, Ketua KOI, Ketua KONI, panitia nasional dan panitia daerah.

‘’Bapak Menteri (Menpora, red) pasti akan memberikan pertimbangan, sebab semangat kita adalah bagaimana mendorong percepatan otonomi daerah. Pusat pasti sepakat supaya mendorong daerah menjadi kuat,’’ lanjutnya.

Ketika ditanya seandainya pertemuan 8 Mei nanti merupakan momen penyerahan SK perpindahan lokasi tuan rumah, Gubri mengatakan hal tersebut bukanlah suatu masalah lagi sebab tentunya sudah dibahas lebih dulu dalam pertemuan tersebut.

‘’Saya pikir kerugian seperti anggaran bukanlah tidak ada kaitannya dalam hal ini. Contohnya sarana prasarana venue, itu memang harus kita lengkapi agar dapat bermanfaat. Tidak pun ada ISG tetap kita bangun. Lebih bagusnya kan bisa dipakai untuk ajang multiiven seperti ISG atau ada ajang lain ke depan,’’ bebernya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubri juga menceritakan sedikit kilas balik terkait penunjukan Riau sebagai host country yang sudah dilakukan beberapa tahap.

‘’2009 misalnya, dideklarasikan dalam suatu pertemuan internasional yang dihadiri seluruh pihak, lalu kita diundang menerima bendera dalam suatu pertemuan di Jeddah pada 2011,’’ ceritanya.

Setelah itu, lanjutnya, baru Januari 2013 keluar Keppres yang menunjuk Riau sebagai tuan rumah secara resmi dari pemerintah pusat. Di situ juga langsung dibuatkan SK kepanitiaan daerah yang diketuai langsung Gubri.

Melalui berbagai perjuangan ini, Gubri berharap, tentu akan ada pertimbangan-pertimbangan dalam pertemuan di Jakarta nanti sehingga tidak terlalu mengecewakan Riau.

Detri dan Andi Bantah Sarankan ISG Dipindah

Di sisi lain, dua akademisi Riau yang dimintai saran terkait pelaksanaan Islamic Solidarity Games (ISG) yaitu Rektor UIR Detri Karya dan pengamat politik Andi Yusran, merasa terpojok atas pemberitaan beberapa media bahwa mereka adalah penyebab pemindahan ISG ke Jakarta.

Keduanya menjelaskan bahwa mereka tidak pernah menyarankan hal ini kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta pada Senin, 22 April 2013 lalu.

Sebaliknya, mereka mengaku membeberkan hal-hal yang merugikan Riau bila iven internasional ini dipindah ke Jakarta. Malahan Andi Yusran dengan tegas mengatakan kepada Kemenpora pada waktu itu agar pembiayaan iven ini sepenuh ditanggung pusat, atau setidaknya dana Rp200 miliar yang sudah dijanjikan itu cepat cair.

Detri dan Andi mengemukakan, Kemenpora lebih dulu mengemukakan fakta-fakta pesimisme sebelum mendengarkan keterangan mereka berdua.

‘’Mereka (Kemenpora, red) sudah mengemukakan dulu rasa pesimis pelaksanaan ISG bisa dilakukan di Riau, setelah itu barulah kami dipersilahkan memberikan pandangan,’’ kata Andi Yusran kepada Riau Pos, Senin (6/5).

Sementara Detri sangat terkejut dengan keputusan Kemenpora usai pertemuan itu. Ia lebih terkejut lagi ketika membaca berita bahwa dirinya menjadi satu dari dua akademisi yang menyebabkan ISG dipindahkan ke Jakarta.

‘’Kami merasa sangat terpojok bila dikatakan kepindahan ISG karena kami, apalagi pertemuan di Kemenpora itu adalah pertemuan informal karena tidak ada undangan resmi, hanya ada undangan SMS dan telepon,’’ ujar Detri.

Detri sendiri sangat menyayangkan karena tidak ada satupun konsep yang dikemukakannya untuk menjadi pertimbangan pada pertemuan yang dihadiri Menpora Roy Suryo dan Sesmenpora Yuli Mumpuni itu. Ini dilihat dari tidak ada pertemuan lanjutan seperti yang diucapkan langsung Menpora.

‘’Kata terakhir dari Menpora di ujung pertemuan itu adalah akan adanya pertemuan lanjutan dengan pemerintah daerah, KONI, KOI dan Kemenpero. Tapi hingga pernyataan Menpora soal pemindahan dan bahkan hingga hari ini pertemuan yang ditunggu tidak kunjung terealisasi,’’ ungkapnya.

Di tempat berbeda, panitia pusat mempertimbangkan mendatangkan liaison officer (LO) dari Riau yang telah direkrut dan dilatih, jika pelaksanaan ISG resmi diputuskan Presiden SBY pindah ke Jakarta.

‘’Bukan merasa keberatan atau tidak mau mendatangkan LO dari sana (Riau, red) yang sudah direkrut sebelumnya, tapi masih mempertimbangkan,’’ ujar Ketua Panitia Pelaksana Pusat Inaisgoc Anthony Sunarjo kepada Riau Pos di Jakarta, Senin (6/5).

Sebelumnya, Sekretaris Menpora (Sesmenpora) Yuli Mumpuni mengatakan, pihaknya akan tetap berusaha memanfaatkan LO yang sudah disiapkan di daerah. (Riau Pos)

‘’Untuk LO sendiri, kami tetap berusaha mendatangkan dari Riau. Apalagi mereka sudah lama disiapkan untuk menghadapi ISG,’’ ucap Yuli pekan lalu.

#Nasional Ingat! e-KTP Jangan Difotokopi

0

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sudah mengimbau agar kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tidak diperlakukan salah. Salah dalam arti seperti distapler, laminating dan difotokopi. Aktivitas-aktivitas itu bisa mengakibatkan fisik kartu menjadi rusak.

Bahkan, Mendagri yang juga mantan Gubernur Sumatera Barat itu sudah menyebar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/1826/SJ. Perihal surat edaran itu tentang Pemanfaatan e-KTP dengan Menggunakan Card Reader.

Menurut Gamawan, e-KTP tidak boleh distapler. “Jangan difotokopi karena itu plastik, bisa rusak,” kata Gamawan kemarin. Berikut isi lengkap Surat Edaran Mendagri soal e-KTP:

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/1826/SJ
Perihal: Pemanfaatan e-KTP dengan Menggunakan Card Reader.

Ditujukan kepada:

  1. Para Menteri/Kepala LPNK/Kepala Lembaga lainnya;
  2. Kepala Kepolisian RI;
  3. Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank;
  4. Para Gubernur;
  5. Para Bupati/Walikota.

di- SELURUH INDONESIA
SURAT EDARAN

Sesuai dengan amanat Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (e-KTP), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kelebihan yang mendasar dari e-KTP adalah bahwa didalam e-KTP tersebut dilengkapi dengan chip yang memuat biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk, sehingga e-KTP dimaksud tidak dimungkinkan lagi dipalsukan/digandakan;
  2. Chip yang tersimpan didalam e-KTP hanya bisa dibaca dengan card reader (alat pembaca chip);
  3. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan e-KTP termasuk card reader sebagaimana diamanatkan Pasal IOC ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan agar e-KTP yang sudah dimiliki oleh Penduduk (masyarakat), dapat dimanfaatkan secara efektif, dengan hormat kami ingatkan kepada semua Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Lembaga lainnya, Kepala Kepolisian RI, Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota untuk:

  1. Memfasilitasi semua unit kerja/badan usaha atau nama lain di jajaran masing-masing yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat menyediakan card reader dalam waktu yang singkat, dengan penjelasan sebagai berikut:
    • Penyediaan anggaran dan proses pengadaannya merupakan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Kementerian/Lembaga/Badan Usaha atau Nama Lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    • Semua unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, sudah memiliki card reader paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan KTP non elektronik terhitung sejak 1 Januari 2014 tidak berlaku lagi;
    • Agar card reader tersebut dapat digunakan untuk membaca chip e-KTP secara efektif, maka dalam persiapan pengadaannya, khususnya yang berkaitan dengan aspek teknis dikoordinasikan dengan Tim Teknis Pemanfaatan e-KTP, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
  2. Supaya tidak terjadi kesalahan fatal dalam penggunaan e-KTP, maka diminta kepada semua Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Lembaga lainnya, Kepala Kepolisian RI, Gubernur Bank Indonesia/Para Pimpinan Bank, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota, agar semua jajarannya khususnya unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa e-KTP tidak diperkenankan di foto copy, distapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, sebagai penggantinya dicatat “Nomor Induk Kependudukan (NIK)” dan “Nama Lengkap”
  3. Apabila masih terdapat unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih memfoto copy, menstapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik e-KTP.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan
Tembusan Yth:

  1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
  2. Bapak Wakil Presiden Republlk:Indonesia;
  3. Menteri Koordinator Bidang Polhukam;
  4. Menteri Koordinator Bidang perekonomian;
  5. Menteri Koordinator Bidang Kesra;
  6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
  7. Kepala Lembaga Sandi Negara;
  8. Rektor Institut Teknologi Bandung.

Terima kasih.

Menteri Dalam Negeri
GAMAWAN FAUZI

Sumber: liputan6.com

#beritaPKU Siswa Miskin Tetap Bisa ke Sekolah Favorit

Pemerintah sudah menggaransi memberikan pendidikan yang murah dan berkualitas.

Tapi banyak sekolah favorit yang tetap memberlakukan pendidikan dengan biaya mahal dan menjangkau anak-anak orang kaya.

Sementara mereka yang berprestasi berasal anak kurang mampu tidak bisa masuk. Mereka yang tidak mampu harus memilih sekolah biasa.

Menanggapi hal tersebut Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT mengatakan, sektor pendidikan tetap menjadi perhatian pemerintah termasuk Pemko Pekanbaru.

Anak berprestasi dan kurang mampu pasti akan mendapatkan prioritasnya. Anak miskin tetap bisa mendapatkan sekolah yang layak. Buktinya di SMAN 8 Pekanbaru banyak orang miskin dengan keterangan dari RT saja bisa masuk sekolah favorit tersebut.

‘’Sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah, dan tentunya merata. Anak yang kurang mampu bisa masuk sekolah yang bagus seperti SMAN 8 misalnya. Pendidikan itu sangat penting,’’ ungkap Wako Pekanbaru Firdaus MT kemarin. Menurutnya, pentingnya pendidikan tersebut dapat memberantas tiga penyakit masyarakat yang terkait dengan pendidikan.

‘’Sektor pendidikan komitmen menjadi fokus pemerintah, itu bisa menyembukan tiga penyakit itu, di antaranya kemiskinan, ketidaktahuan dan keterbelakangan. Supaya ketiga penyakit itu dapat diberantas pendidikan tetap di nomor satukan,’’ tutur dia.

Selain sektor pendidikan, yang menjadi perhatian Pemko Pekanbaru lanjut Firdaus adalah sektor kesehatan dan menyusul pembangunan dan insfrastruktur. (Riau Pos)

#beritaPKU Pekanbaru Gagal Dapat WTN

Lagi-lagi piala Wahana Tata Nugraha (WTN) lepas dari tangan Pekanbaru. Kendati demikian, dari segi penilaian Kota Pekanbaru sudah mampu naik ke peringkat yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Jika sebelumnya Pekanbaru hanya bisa memperoleh piala di bidang angkutan, tahun ini Pekanbaru hanya mampu untuk mendapatkan sertifikat WTN plus piala di bidang angkutan untuk kota besar. Piala WTN diraih oleh Kota Solo dan juga Denpasar Bali.

Penyerahan sertifikat WTN dan piala angkutan kategori kota besar ini diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan, EE Mangindaan kepada Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi SSi di kantor Kementerian Perhubungan, Senin (6/5) yang ketika itu juga didampingi Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Adang Ginanjar dan juga Kadishubkominfo Kota Pekanbaru, Ir H Dedi Gusriadi.

Lepasnya piala WTN ini masih disebabkan akibat belum baiknya infrastruktur  lau-lintas di Kota Pekanbaru. Mulai dari trotoar, marka jalan dan termasuk juga rambu-rambu sebagai penunjuk arah.

Kadishubkominfo Kota Pekanbaru, Ir H Dedi Gusriadi MT kepada Riau Pos mengatakan, pihaknya akan berusaha untuk terus membenahi infrastruktur yang berkaitan dengan bidang lalu-lintas tersebut.

‘’Untuk membenahi infrastruktur ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Dishub saja. Akan tetapi juga harus melibatkan beberapa instansi lainnya. Karena lalu-lintas sendiri menyangkut dengan infrastruktur dan manusianya,’’ ungkap Dedi.

Infrastruktur di sini lanjut Dedi, seperti trotoar. Di sana tidak dibenarkan untuk tempat berjualan.  Fungsi dari trotoar adalah sebagai tempat pejalan kaki.

Sementara di Pekanbaru masih difungsikan sebagai tempat berjualan. Tentunya ini merupakan tugas dari Satpol PP untuk melakukan penertiban. (Riau Pos)

#beritaPKU 4 Bulan di 2013, Terdapat 38 Warga Pekanbaru Terserang DBD

Memasuki musim transisi dari musim penghujan ke musim kemarau membuat virus dan bibit penyakit berkembang pesat. Seperti DBD (demam berdarah dengue) yang yang korbannya terhitung akhir April lalu mencapai 38 orang.

Hal tersebut disampaikan Kasi penanganan penyakit menular Dinas Kesehatan kota Pekanbaru, Hamdan kepada Riauterkini.com, Senen(06/05/2013).

Disebutkannya, berdasarkan data yang dihimpun pihanya dari 20 puskesmas sekota Pekanbaru hingga minggu ke 17 atau akhir April kemarin jumlahnya mengalami peningkatan dari minggu sebelumnya.

“Jika minggu ke 16 penderita 37 orang, dan pada minggu selanjutnya jumlahnya bertambah satu korban menjadi 38 orang,”Paparnya.

Dirinya juga menambahkan, bahwa wilayah yang paling rentan akan wabah penyakit DBD berada di Kecamatan Payung Sekaki, dan tempat-tempat padat penduduk lainnya.

“Berdasarkan data, Kecamatan Payung sekaki menduduki jumlah penderita terbanyak dengan 7 orang korban, diikuti kec Rumbai dan Tampan masing-masing 5 orang korban, Sementara untuk wilayah yanh nihil DBD yaitu Pekanbaru Kota,”Ujarnya lagi.

Ketika disinggung mengenai korban yang meninggal, Hamdan mengatakan bahwa hingga kini tidak ada penderita DBD yang sampai meninggal.

“Maka dari itu, kita himbau jika ada Panas dan bintik bintik merah segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat,”Himbaunya.

Sumber : Riau Terkini

#beritaPKU Bus Transmetro Sediakan 220 Lowongan Kerja

Upaya pemerintah melalui PD (perusahaan Daerah) Pembangunan untuk memberikan pelayanan transportasi yang nyaman juga akan membantu progam pemerintah untuk penekan angka Pengangguran.

Hal tersebut disampaikan Dirut PD pembangunan, Heri Susanto, Minggu(05/05/2013).

Dikatakannya, rencana pihaknya yang akan menyewa 50 bus transmetro pada tahun ini, dengan begitu talah barang tentu akan menyedot pencaker (pencari kerja) yang secara otomatis mengurangi angkap pengangguran kota Pekanbaru yang mencapai 20 ribuan.

“Sedikitnya untuk 50 trasnmetro kita akan memperkerjakan 220 pekerja, yang akan ditempatkan semagai pramudi, pramugari dan pramugara,”Jelasnya.

Ditambahkannya, pihaknya pada bulan ini akan mempromosikan lowongan dimedia masa dan tempat-tempat umum lainnya.

“Yang jelas kita akan mencari orang yang profesional karena kita lebih mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat,”Tambahnya lagi.

Lanjut Ia juga menegaskan bahwa pada setiap karyawan yang direktrut harus membuat surat pernyataan untuk tidak menuntut dan siap di berhentikan jika melanggar aturan.

“Kita merekrut karyawan ini dibantu pihak dishub dan satlantas, jadi kita akan cari yang profesional dan berkwalitas untuk masyarakat,”tutupnya.

Sumber : Riau Terkini