infoPKU

Lantaran kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tidak bisa difotokopi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mendistribusikan peralatan berupa card reader e-KTP.

“Itu sudah ada 13 ribu kami kirim ke daerah kan pengadaan awalnya itu. Tapi kan pemerintah sediakan tergantung kebutuhannya, bukan yang diinginkan. Kalau butuh, silakan beli,” kata Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu (8/5).

Ia menyebut sudah memberitahukan hal itu juga pada instansi pemerintahan dan swasta. “Jadi untuk menguji keabsahannya itu pakai card reader, itulah yang kita minta ke instansi pemerintah untuk menyiapkan itu. Tapi kalau ada instansi pemerintah yang mau fotokopi, silakan sekali saja. Hasil fotokopinya yang digandakan berulang-ulang. Jangan KTP-nya, rusak nanti,” jelas Gamawan.

Gamawan menerangkan, e-KTP memiliki fungsi dan karakteristik yang sama dengan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) bank. Karena itu, e-KTP tidak perlu difotokopi. Selain itu, fotokopi dikhawatirkan dapat dapat merusak keping (chip) yang terkandung di dalam e-KTP.

“Kalau masih berlaku fotokopi seperti itu, apa gunanya chip? Chip itu juga seperti ATM. ATM kan tidak difotokopi juga. Tapi kok enggak ada ribut. Jadi itu memang bukan untuk difotokopi,” papar Gamawan.

Diingatkan Gamawan, e-KTP bukan dirancang untuk difotokopi. Terkait imbauan yang terbilang telat ini, Gamawan membantahnya. “Sebenarnya itu tidak perlu diberitahu. ATM kapan dikasih tahu boleh difotokopi? Kan enggak difotokopi juga. Enggak (telat), berlakunya kan 2014 nanti,” papar Gamawan.

Terkait penggunaan fotokopi e-KTP untuk keperluan kelengkapan administrasi, Gamawan tidak mau ambil pusing. Ia justru mengembalikan hal itu pada instansi pemerintah dan swasta pun mesti mengikuti hal itu.

“Kan ini tergantung siapa penggunanya. Surat saya ini bukan untuk masyarakat, tapi kepada instansi pemerintah untuk menyiapkan card reader agar dalam cek kependudukan tidak menggunakan fotokopi. Swasta silakan nanti beli card reader-nya. Pemerintah kan sudah tanda tangan dengan 10 instansi termasuk perbankan, asuransi juga,” tutup Gamawan. (Metro TV)

Kementerian Dalam Negeri membantah kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) akan rusak jika difotokopi berkali-kali. “Tidak ada masalah e-KTP difotokopi berkali-kali,” ujar Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek saat dihubungi pada Selasa 7 Mei 2013.

Adapun maksud surat edaran menteri soal perlakuan e-KTP, dia menjelaskan, adalah kartu tersebut dilarang untuk distapler, dilubangi, dan difotokopi dalam kondisi sudah dilubangi atau distapler. “Perlakuan itu yang bisa merusak data di dalam kartunya,” ujar dia menjelaskan.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada 11 April lalu mengeluarkan surat edaran yang berisi cara memperlakukan e-KTP. Dalam surat itu disebutkan, e-KTP tidak boleh difotokopi, distapler, dan diperlakukan hingga merusak fisik kartu. Bahkan di surat itu dituliskan unit kerja atau badan usaha yang memperlakukan e-KTP secara salah akan diberi sanksi.

Reydonnyzar menegaskan, surat edaran itu tujuannya bukan untuk menakut-nakuti masyarakat atau dunia usaha. Justru, katanya, kementerian mendorong perubahan perilaku pada masyarakat. “e-KTP kan sudah canggih, nanti masyarakat tidak perlu lagi memperbanyak kartu identitasnya dengan cara memfotokopi,” ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan, dunia usaha atau instansi pelayanan masyarakat akan bekerja secara lebih efisien. Instansi seperti bank, perkantoran pemerintah, atau badan apapun yang dalam operasionalnya memerlukan pencatatan data identitas masyarakat, cukup menggunakan alat pemindai untuk pencatatan. “Lebih efisien,” kata dia.

Pada 1 Januari 2014 mendatang pemerintah telah menetapkan KTP manual tidak akan berlaku lagi, digantikan oleh e-KTP. Kementerian Dalam Negeri, ujar Reydonnyzar, sudah melakukan sosialisasi kepada dunia usaha untuk mengadakan alat pemindai e-KTP. Pengadaan alat pemindai itu menurut dia tidak dilakukan secara tender dan disebarkan oleh pemerintah. “Instansi yang butuh alat pemindai silakan beli sendiri, harganya paling Rp. 500 ribu,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan sepanjang 2013 hingga akhir tahun, banyak badan usaha dan unit kerja sudah bisa memiliki alat pemindai e-KTP. Alat ini berfungsi untuk membaca data identitas pemegang kartu dari chip yang terdapat di dalam e-KTP. Sejumlah kegiatan yang membutuhkan pencatatan identitas seperti perbankan dan pemerintahan, kata Reydonnizar, dipastikan wajib memiliki alat itu. (Tempo)

Mendagri Gamawan Fauzi mengeluarkan edaran tentang larangan e-KTP sering di-fotocopy atau di-stapler. Imbauan itu baru disampaikan pada April 2013 lalu. Bagaimana nasib e-KTP yang sudah terlanjur rusak sebelum sosialisasi itu?

Seno (29), seorang warga Matraman, Jakpus, mengaku sudah berkali-kali mengkopi e-KTP saat berurusan dengan bank. Namun kini dia tidak tahu apakah e-KTP tersebut rusak atau tidak.

Warga Bogor, Adi, juga pernah mem-fotocopy e-KTP. Dia berharap ada kejelasan soal tata cara penggantian e-KTP yang mengalami kerusakan.

“Sekarang prosedurnya gimana, ada biaya lagi nggak?” tanya Adi.

YLKI sebelumnya menilai edaran Mendagri Gamawan Fauzi yang melarang agar e-KTP tidak sering di-fotocopy dan di-stapler terlambat. Seharusnya, informasi itu disampaikan lebih awal sejak pertama kali program e-KTP muncul. Sejumlah warga sudah mengadukan masalah ini ke YLKI.

Tak hanya itu, YLKI juga mempertanyakan mengapa e-KTP tidak bisa di-fotocopy. Sementara kartu kredit dan kartu lainnya bisa.

Menjawab hal ini, Gamawan menolak disebut telat. Edaran itu baru dikeluarkan karena momennya memang saat ini.

“Karena tahun ini kita mencapai cetak ke 137 juta, makanya kita ingatkan sekarang,” ujar Gamawan.

Untuk e-KTP yang rusak, Gamawan pernah berjanji akan menggantinya. Namun keterangan lebih lanjut bakal disampaikan dalam jumpa pers siang ini di Kemendagri. (Detiknews)