infoPKU

Pemko Pekanbaru secara resmi memberlakukan kebijakan kantong plastik berbayar yang dicanangkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa berdasarkan SE Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kantong plastik tak lagi gratis dan dihargai seharga Rp 200 per lembarnya.

Bersempena dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di areal Car Free Day di Jalan Gajah Mada, Pemko Pekanbaru sejak kemarin (Ahad, 14/3) resmi memberlakukan kantong plastik berbayar kepada seluruh swalayan dan ritel di Kota Pekanbaru.

Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, mengatakan bahwa peluncuran Plastik Berbayar 2016 ini dalam rangka menyukseskan program pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.

Ia menambahkan bahwa sebelumnya beberapa ritel telah melakukan uji coba penerapan kebijakan ini dan sebaiknya para pengelola ritel menanyakan terlebih dahulu kesediaan konsumen untuk membayar kantong plastik tersebut. Jika konsumen berkeberatan, kata Wali Kota, jangan dipaksa.

Kemudian Wali Kota juga menyarankan kepada masyarakat untuk membawa tas belanja sendiri dari rumah jika hendak berbelanja di gerai ritel dan swalayan, yang tentunya bukan berbahan plastik.

Adapun penerapan kantong plastik berbayar di Pekanbaru ini akan ditangani oleh empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Pekanbaru, yakni Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagai leading sektor, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, Koperasi dan UMKM.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya bahwa Pemko Pekanbaru saat ini tengah menggodok Peraturan Wali Kota (Perwako) yang akan menjadi petunjuk teknis (juknis) tentang pengelolaan kantong plastik berbayar. Di dalam Perwako yang akan diterbitkan bulan ini nantinya akan diatur penggunaan uang hasil penjualan kantong tersebut.

Bank sampah ialah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang telah dipilah-pilih, nantinya hasil dari pengumpulan sampah tersebut akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.

Dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di areal CFD Jalan Gajah Mada tadi pagi (Ahad, 13/1), Elysa Rizka Armala selaku Duta Bank Sampah Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa program bank sampah sudah mulai berlaku semenjak tahun tahun 2014 yang lalu.

Namun dari beberapa bank sampah yang ada di Kota Pekanbaru, ada yang telah vakum. Menurutnya dengan adanya peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di areal CFD Jalan Gajah Mada tadi pagi ini membuat masyarakat luas lebih tahu lagi mengenai pengelolaan sampah.

Elysa berujar bahwa dengan adanya bank sampah, masyarakat dapat memanfaatkan sampah rumah tangganya nilai ekonomi. Karena sampah tersebut dapat ditabungkan di Bank Sampah dengan harga-harga yang telah ditetapkan.

Ia juga menuturkan bahwa dirinya bersama dengan teman-teman sesama Duta Lingkungan telah mensosialisasikan gerakan Bank Sampah ke sekolah-sekolah, karena para siswa paham akan manfaat sampah. Selain itu pihaknya  juga mensosialisasikannya via media sosial.

Elysa juga berharap kedepannya pembuangan sampah ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) dapat berkurang, karena sampah-sampah tersebut ditabung di Bank Sampah untuk kemudian didaur ulang.

Sampah-sampah yang dipilah-pilih tersebut dihargai sebagai berikut oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru:

• Kemasan plastik dihargai Rp 1.000/kg
• Gelas minuman mineral dihargai Rp 1.000/kg
• Teh Gelas, Ale-Ale dan Mountea dihargai Rp 1.000/kg
• Besi bekas dihargai Rp 900/kg
• Kotak susu dan tisu dihargai Rp 300/kg
• Kardus bekas dihargai Rp 1.000/kg
• Botol shampoe, sabun dan ember dihargai Rp 1.000/kg
• Buku, koran dan kertas bekas dihargai Rp 400/kg
• CD rusak dihargai Rp 800/kg
• Karung goni dihargai Rp 100/buah
• Botol kaca dihargai Rp 100/kg
• Kulit buku dihargai Rp 300/kg
• Tempat telur dihargai Rp 80/lembar
• Dan masih banyak lagi

Encik dan Puan dapat datang langsung untuk menabung sampahnya di Bank Sampah yang telah disediakan, seperti di DKP Kota Pekanbaru, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kebersihan Kecamatan, atau langsung ke Bank Sampah Dalang Collection yang terletak di Jalan Gajah Ujung No 33, Kelurahan Rejosari Kulim, Pekanbaru.

Kebijakan kantong plastik berbayar yang telah dilaksanakan di Kota Pekanbaru bersama dengan 21 kota lainnya di Indonesia sejak 21 Februari 2016 yang lalu, hingga kini masih belum memiliki payung hukumnya.

Padahal kebijakan kantong plastik berbayar yang telah di-launching oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  ini telah diberlakukan di beberapa pusat perbelanjaan di kota Pekanbaru.

Adapun kantong plastik tersebut dikenai biaya sebesar Rp200 kepada konsumen. Meski angkanya kecil, kebijakan ini sendiri menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

H Darnil SH, selaku anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (10/3), mengatakan bahwa penerapan kebijakan ini untuk sementara belum bisa diberlakukan dan diterapkan di Kota Pekanbaru sebelum adanya payung hukum serta petunjuk teknis (Juknis) yang jelas.

Ia meminta kepada Pemko untuk segera membuat payung hukum terhadap penerapan kebijkan ini agar masyarakat tidak dirugikan karena penerapan kantong plastik berbayar oleh ritel-ritel yang ada di Kota Pekanbaru saat ini.

Darnil juga meminta kepada pihak Disperindag agar melakukan pengecekan langsung ke lapangan karena banyaknya masyarakat yang merasa dirugikan akibat penerapan kebijakan ini.

Dikatakan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, Mas Irba H Sulaiman, Kamis (10/3), bahwa Pemko Pekanbaru hingga saat ini masih berpegang kepada Surat Edaran (SE) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dijelaskannya bahwa meski telah ada SE dari Menteri LHK, namun SE itu dinilainya tidak cukup kuat. Oleh karena itu Pemko saat ini menggodok Peraturan Walikota (Perwako) sebagai landasan hukum penguat pemberlakuan kantong plastik berbayar.

Mas Irba menyebutkan bahwa Perwako itu akan segera secepatnya dirampungkan oleh pihaknya. Pihaknya kini tengah mengumpulkan aturan hukum, terutama dari segi lingkungan hidup.

Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan Kota Pekanbaru akan bebas sampah sebelum tahun 2020. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Pekanbaru, DR H Firdaus ST MT, Selasa (8/3).

Adapun hal ini seiring dengan keinginan dari Pemerintah Pusat yang menargetkan Indonesia bebas sampah pada tahun 2020 mendatang.

Demi terwujudnya target tersebut, maka Pemko mulai merealisasikan program bebas sampah ini sejak dini. Pemko Pekanbaru sendiri mulai bergerak, baik itu melalui Satuan Kerja hingga bekerjasama dengan pihak ketiga.

Selain itu Pemko juga sudah mulai memilah-milah sampah. Sampah yang dipilah adalah sampah basah dan sampah kering. Tujuan pemilahan sampah ini adalah agar memudahkan pada saat mendaur ulangnya.

Sampah basah atau biasanya disebut sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup (material biologis) yang dapat membusuk dengan mudah. Contohnya antara lain sisa makanan, daun, buah serta sayuran, dan sebagainya.

Sementara itu sampah kering atau yang biasanya disebut sampah non-organik merupakan jenis sampah yang berasal dari bahan baku non biologis dan sulit terurai.

Sampah kering seringkali menumpuk di lingkungan, karena sulit diuraikan secara alamiah. Oleh sebab itu, sampah kering perlu penanganan lebih lanjut.

Adapun yang termasuk dalam sampah kering antara lain sampah plastik (botol, kemasan produk rumah tangga dan kantong plastik), kaleng, kertas, kaca, styrofoam, dan sebagainya.

Nantinya sampah yang telah dipilah tersebut akan dikumpulkan di bank sampah untuk kemudian didaur ulang. Wali Kota menghimbau kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan.

Dikatakan olehnya bahwa untuk sampah plastik dapat dikumpulkan di bank sampah, selain itu melalui sekolah adiwiyata juga dapat untuk mengolah serta mendaur ulang sampah.