 maknanya adalah untuk mengurangi korupsi yang terjadi){kind=link}
Pada 9 Desember lalu diperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) maknanya adalah untuk mengurangi korupsi yang terjadi pada seluruh lapisan masyarakat.
Pj Wako Ditangkap
Tapi ironi yang terjadi malah sebaliknya, apalagi di Pekanbaru. Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru kala itu, Risnandar Mahiwa ditetapkan sebagai tersangka korupsi, Senin (2/12/2024).
Penetapan tersebut usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia 7 hari sebelum puncak perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia.
KPK menangkap basah maling duit rakyat pada OTT sebanyak Rp1,3 Miliyar. Angka yang cukup untuk memperbaiki infrastruktur kota ini, angka yang cukup untuk memaksimalkan banyak hal. Baik dari ruang terbuka hijau, penerangan, hingga penyediaan air bersih.
Risnandar Mahiwa tertangkap tangan tidak sendirian, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi juga turut berperan.
View this post on Instagram
Kantor Wako Diobok-obok KPK
Di bulan peringatan anti korupsi sedunia, gedung utama Perkantoran Wali Kota Pekanbaru yang berada di kawasan Jalan Badak, Tenayan Raya diobok-obok KPK.
Anggota KPK setelahnya silh berganti untuk datang memeriksa seluruh gedung yang ada pada komplek yang megah tersebut. Dari mulai Dinas Permukiman, Dinas Perhubungan hingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Kecewa Kinerja Risnandar Mahiwa
Risnandar Mahiwa sebagai Pj Wako Pekanbaru kala itu memiliki andil untuk mengambil keputusan dan memiliki wewenang penuh untuk bisa mewujudkan banyak hal, ternyata memilih untuk merusak segalanya.
Salah, jika kita tidak merasa terkejut ketika 9 orang diamankan KPK bersama dengan uang Rp6,8 miliyar. Namun kebiasaan yang sudah diketahui oleh khalayak umum ini bukanlah kejutan baru.
Berbagai media menyoroti Pekanbaru, banyak warga Pekanbaru yang membahas dan menjadikan hal ini trending topic. Bukan karena terkejut, melainkan akhirnya lega karena para maling uang negara ini tertangkap juga.
Jika pucuk pimpinan kota ini yang bahkan bukan pejabat definitif berani melakukan korupsi, bagaimana dengan pimpinan selanjutnya?
Bisakah kita berharap bahwa pekerjaan rumah di Kota Pekanbaru ini bisa terselesaikan?
Apakah peminpin selanjutnya dari kota ini tidak hanya bisa mematahkan mimpi-mimpi besar warga, melainkan bisa mewujudkannya?
Apakah hal itu bisa kita harapkan? Atau kita hanya akan menunggu hadiah lain dari KPK untuk menemukan para maling uang negara?