Harapan masyarakat Sumatera untuk segera memiliki jalan tol sepertinya bakal segera terwujud. Pasalnya, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, proyek tol trans Sumatera bakal diresmikan tahun ini. Meskipun masih ada beberapa hal perlu dirampungkan pembahasannya.
Misalnya, terlebih dahulu perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No 15/2005 tentang Jalan Tol. Ini supaya memungkinkan BUMN dapat ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan jalan tol di tempat-tempat yang secara finansial sulit dibangun oleh swasta.
Dalam revisi itu akan dicantumkan juga bahwa BUMN yang akan membangun proyek tersebut harus 100 persen sahamnya milik pemerintah. BUMN yang sudah melantai di bursa atau yang sebagian sahamnya dimiliki publik tidak akan diberi tugas membangun proyek ini.
Jika pemerintah adalah satu-satunya pemilik saham, penugasan terhadap BUMN akan maksimal. Seperti diketahui, BUMN Karya yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah hanya PT Hutama Karya. Maka bersamaan dengan revisi PP No 15/2005, akan diterbitkan pula Peraturan Presiden (PP) tentang penugasan kepada Hutama Karya sebagai wakil pemerintah untuk membangun jalan tol lintas Sumatera.
“Namun ada usulan supaya pembangunan Tol Trans Sumatera ini melibatkan BUMN lain, tidak hanya satu BUMN,” kata Hatta usai rapat koordinasi (rakor) membahas rencana pembangunan jalan bebas hambatan itu di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin (2/5). Rakor itu dihadiri oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.
Menurut Hatta, usulan agar tak hanya satu BUMN yang mengerjakan datang dari Menteri PU. Jika sendirian, dikhawatirkan Hutama Karya tak sanggup mengerjakannya. Maklum, jalan tol yang akan dibangun sepanjang 2.700 kilometer (km) dengan anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp 298 triliun.
Jalan Tol Trans Sumatera ini terbagi menjadi empat koridor utama dan tiga koridor prioritas. Keempat koridor utama jaringan jalan tol itu melalui Lampung-Palembang sepanjang 358 km, Palembang-Pekanbaru (610 km), Pekanbaru-Medan (548 km), dan Medan-Banda Aceh (460 km). Tiga koridor prioritas pembangunan antara lain jalan Palembang-Bengkulu (303 km), Pekanbaru-Padang (242 km) dan Medan-Sibolga (175 km).
Soal BUMN mana yang akan ikut ditugaskan membangun jalan tol ini, Hatta menyatakan belum diputuskan. Tetapi disepakati bahwa BUMN yang akan diberi tugas adalah yang sahamnya 100 persen dimiliki pemerintah.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, Hutama Karya telah meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun untuk menambah pembiayaan pembangunan proyek tersebut. Dahlan berharap usulan itu dapat disetujui dalam pembahasan APBN-P 2013.
Sumber : Riau Pos