Pemerintah Provinsi Riau gerah dengan aksi pembangunan halte di trotoar jalan protokol Pekanbaru. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan.
Dengan kondisi itu, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum akan menyurati Dinas Perhubungan Pekanbaru. Langkah ini dilakukan, untuk mengevaluasi dan meminta mengroscek kembali rencana pembangunan halte di beberapa jalan Pekanbaru.
Penegasan itu diutarakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, SF Hariyanto, Senin (13/5) di Pekanbaru. Dia menilai, rencana tersebut idealnya dikoordinasikan terlebih dahulu, agar tidak memberikan imbas dikemudian hari.
‘’Ya penempatan halte di trotoar saya fikir kurang tepat. Ini harus dikoordinasikan dulu ke provinsi. Apalagi di jalan protokol yang pada dasarnya memang harus diberikan tempat untuk trotoar,’’ paparnya.
Saat ditanyakan mengenai isi surat yang dilayangkan, dia mengatakan substansi materi yang dinginkan adalah penjelasan tentang rencana pembangunan halte tersebut. Begitu juga untuk meminta membatalkan rencana pembangunan.
‘’Kita sudah canangkan trotoar di jalan protokol, seperti di jalan Jenderal Sudirman harus steril. Jadi kita minta rencana itu dikoreksi. Tidak bisa bangun halte di badan jalan,’’ papar Hariyanto.
Disinggung mengenai solusi untuk permasalahan tersebut, dia menberikan alternatif solusi dengan memundurkan halte diluar trotoar. Bahkan, pihaknya siap berkoordinasi dan sharing untuk memberikan solusi tanpa harus mengganggu hak pengguna jalan.
‘’Yang pasti untuk kepentingan umum harus diprioritaskan. Jangan sampai untuk masyarakat terganggu. Itu yang harus ditekankan. Untuk masalah halte itu dapat dicarikan solusinya,’’ imbuh Hariyanto.
Menanggapi hal itu, Walikota Pekanbaru, Firdaus ST MT saat ditemui di VIP Bandara SSK II mengatakan lahan untuk halte itu agak terbatas. Namun, dia menegaskan keberadaan halte itu sifatnya temporer dan tidak permanen.
Untuk jumlah halte yang akan dibangun, dia mengaku tidak mengetahui secara detail. Hanya saja, dia memberikan gambaran bahwa jumlah halte yang akan dibangun mencapai 100 an. Menurutnya, saran dari Pemerintah Provinsi Riau itu akan dipertimbangkan. (Riau Pos)