Home » Berita » #ISG_2013 Berharap Pusat Cepat Putuskan ISG

#ISG_2013 Berharap Pusat Cepat Putuskan ISG


Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Panitia Daerah (Panda) Indonesian Islamic Solidarity Games Organizing Comittee (Inaisgoc) 2013 berharap penetapan tuan rumah Islamic Solidarity Games (ISG) III dapat diputuskan segera oleh pemerintah pusat.

Sehingga siapapun yang ditunjuk bisa melakukan persiapan dengan matang.

Harapan tersebut disampaikan berbagai kalangan di Riau. ‘’Kita ingin cepatlah, jangan berlama-lama, harus diputuskan. Yes or No, kalau No kita close,’’ tegas Wakil Ketua II Panda Inaisgoc, Emrizal Pakis, Selasa (14/5) sore.

Emrizal menilai, sebab segala proses dan upaya dengan kerja keras sudah dilakukan Panda dan Pemprov Riau dengan waktu yang panjang dan anggaran yang tidak sedikit. Seharusnya pusat lebih objektif memandang dalam memutuskan siapa yang akan menjadi tuan rumah nantinya.

‘’Kalau memang tidak ada perubahan SK Presiden, berarti kita tetap menjadi tuan rumah. Maka persiapan bisa ditingkatkan, tapi jangan berlama-lamalah ditetapkan,’’ tambahnya.

Terkait kendala yang dihadapi, menurut Emrizal, seharusnya pemerintah pusat, dalam hal ini Menpora Roy Suryo lebih jelas memutuskan. Sebab kalau dari sisi teknis, memang tidak ada lagi kendala di Riau untuk dipindahkannya pelaksanaan ISG.

Sementara permasalahan non-teknis yang disorot belakangan ini, memang di luar kemampuan Panda untuk mengantisipasiya selama hal tersebut belum terjadi. Kalau sudah terjadi, seperti yang dipermasalahkan Menpora terkait status Gubernur Riau (Gubri) sebagai tersangka tentu bisa disiapkan langkah-langkah.

‘’Pemikiran saya, ada pertanggungjawaban struktural dalam ISG ini, sebagai ajang internasional berkaitan dengan penyelenggara bukan hanya Riau sebagai panitia. Ada pusat, nasional dan daerah, dimana secara struktural adalah Menpora di pusat dan Gubernur di daerah,’’ bebernya.

‘’Kalau di daerah Gubernur tidak ada, Wagubnya kan ada, kalau tidak juga maka bisa di bawahnya,’’ sambung Emrizal.

Di bagian lain, Gubernur Riau (Gubri) HM Rusli Zainal mengatakan memang segala upaya dan perjuangan sudah dilakukan. Dirinya secara pribadi tidak ingin hanya karena statusnya sebagai tersangka oleh KPK menjadi batu sandungan pelaksanaan ISG batal di Pekanbaru, Riau dan justru dipindah ke Jakarta karena hal itu.

‘’Siapa benar seorang Rusli Zainal bisa memindahkan ISG dari Riau hanya karena status. Tidak bisa begitu. Seharusnya pusat lebih melihat jauh ke depan karena berapa besar yang akan didapatkan bangsa dengan suksesnya pelaksanaan ini nanti dan perkembangan daerah akan lebih kuat,’’ paparnya.

Karena jika terus mengalami perubahan dan belum ada keputusan, tentu negara-negara peserta akan bertanya-tanya nantinya kenapa permasalahan penetapan tuan rumah saja tidak tuntas hingga kini sehingga salah satu proses jelang pertandingan yakni Chief Demission Meeting (CDM) selalu tertunda pelaksanaannya. ‘’Jadi mari bersama berfikir logis dan melihat langsung karena ini semua demi kepentingan bangsa,’’ ajak Gubri kepada seluruh pihak.

Keputusan Menpora Dinilai Tidak Jernih
Anggota Komisi A DPRD Riau Gumpita mengatakan, seharusnya Roy Suryo sebagai Menpora memahami sistem dan mekanisme pembatalan Riau sebagai tuan rumah ISG. Bukan berbicara di media yang menjadi sebuah proses pengambilan keputusan yang tidak jernih.

Gumpita menyatakan, dirinya bukan dalam kapasitas dukung-mendukung pelaksanaan ISG di Riau, namun jika dilakukan pembatalan, seharusnya Roy Suryo mendalami lebih dahulu asal-usul mengapa Riau ditunjuk sebagai tuan rumah.

‘’Roy Suryo harus tahu asbabun nuzul-nya ISG ini. Kalau mengganti tempat tentunya ada mekanisme. Di Riau ada Gubernur, ada Forkopimda, ada pemerintah yang terdiri dari eksekutif dan legislatif, harusnya diajak bicara dan ada pertemuan lebih dahulu,’’ kata Gumpita.

Bahkan saat kunjungan sudah dilaksanakan Menko Kesra dan Menpora, tidak ada lagi alasan teknis karena seluruh venue sudah siap, alasan bergulir ke status tersangka.

‘’Nah, awalnya ada alasan teknis, sekarang berubah lagi alasannya. Saya kecewa dengan alasan seperti ini. Ada tata cara, etika ketimuran dan tata cara organisasi serta ada tata laksana pemerintahan yang harus dipelajari oleh Roy Suryo,’’ kata Gumpita.

Kini, lanjutnya, dengan tidak membicarakan pemindahan ISG dengan Gubernur, ada perlawanan dari pemerintah dan masyarakat Riau, tentunya masalah ini jadi perhatian.

‘’Kalau sebelum bicara di media, Roy mengajak Gubernur dan panitia lokal bicara lebih dahulu dan memaparkannya, bisa jadi pemindahan bisa diterima, tapi yang dipilih Roy adalah berbicara di media,’’ kata Gumpita. (Riau Pos)


About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *